GAZA MEDIA, NEW YORK – Sebuah proposal yang diajukan pemerintah pendudukan Israel ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari ini, Jumat, untuk membatalkan persetujuan anggaran tim pencari fakta bentukan Dewan Hak Asasi Manusia setelah agresi di Gaza Mei lalu berakhir gagal.
Delegasi pendudukan Israel mengusulkan amandemen verbal terhadap keputusan Komite Kelima untuk Masalah Administrasi dan Anggaran di Majelis Umum yang merekomendasikan adopsi anggaran yang diusulkan untuk Komisi Penyelidikan sebelumnya, tanpa pemungutan suara,seperti dikutip dari Palinfo.
Proposal Israel ini ditolak 125 negara, dipimpin oleh kelompok “77” yang mencakup koalisi negara-negara berkembang, Cina dan kelompok Arab. Proposal ini hanya mendapatkan delapan suara, termasuk Israel dan Amerika Serikat.
Perwakilan Palestina untuk PBB, Duta Besar Riyad Mansour, berterima kasih kepada negara-negara yang “berdiri bersama kami dan dengan kebenaran melawan arogansi Israel.”
Riyad juga berterima kasih kepada Majelis Umum atas persetujuan semua anggaran yang terkait dengan beberapa program yang terkait dengan masalah Palestina, termasuk permintaan Sekretaris Jenderal untuk peningkatan khusus dalam anggaran Badan Bantuan dan Pemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Eskalasi otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem yang diduduki, akhir April lalu dan sejumlah penyerbuan Yahudi ke Masjid Al-Aqsha Al-Mubarak yang dipimpin oleh pemukim dan peningkatan serangan ekstremis Yahudi terhadap warga Arab di wilayah pendudukan Palestina pada tahun 1948, dan respon perlawanan Palestina terhadap beberapa serangan tersebut menyulut pecahnya agresi militer besar-besaran yang dilakukan oleh tentara pendudukan di Jalur Gaza.
Agresi Israel di Gaza Mei lalu mengakibatkan kematian 236 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita, dan lebih dari enam ribu dan 300 terluka, di samping kerugian materi akibat pembongkaran puluhan rumah, pabrik dan perumahan lainnya dan fasilitas komersial.[]
