Pemerintah Qatar pada Kamis (18/9/2025) menyatakan telah menggelar pembicaraan dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membahas kemungkinan tindakan hukum terhadap Israel, menyusul serangan udara ke wilayah ibu kota Doha pada 9 September lalu.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, bertemu dengan Presiden ICC Tomoko Akane dan Wakil Jaksa Penuntut Nazhat Shameem Khan di Den Haag, Belanda.
Pembicaraan tersebut difokuskan pada upaya mengkaji serangan udara Israel sebagai kejahatan internasional dan mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas berdasarkan Statuta Roma—landasan hukum berdirinya ICC.
Al-Khulaifi menegaskan komitmen Qatar terhadap hukum internasional dan menyatakan bahwa negara itu “akan membela kedaulatannya melalui semua cara yang sah.”
Serangan udara pada 9 September menargetkan sebuah kediaman pribadi di Doha yang saat itu menjadi lokasi pertemuan sejumlah pejabat Hamas. Serangan tersebut menewaskan lima anggota Hamas dan satu petugas keamanan Qatar.
Qatar mengecam keras insiden tersebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara” dan mengumumkan pembentukan tim hukum untuk membawa kasus ini ke forum internasional.
Insiden ini memicu kecaman luas dari negara-negara Arab dan masyarakat internasional, yang menyerukan agar Israel dimintai pertanggungjawaban.
Sebagai catatan, pada November tahun lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik di Gaza.
