Presiden Israel Isaac Herzog pada Senin (4/12) mengatakan bahwa permohonan pengampunan yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam kasus korupsi yang menjeratnya “menyulut perdebatan” di dalam masyarakat Israel.
Herzog menyatakan bahwa permohonan tersebut akan diproses dengan cara yang “tepat dan cermat.” “Saya hanya akan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat Israel,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan dari kantornya.
Herzog menambahkan, langkah Netanyahu ini “mengganggu banyak pihak di negara ini, di berbagai komunitas, dan memicu perdebatan.”
“Satu hal yang jelas bagi saya—diskursus kekerasan tidak memengaruhi saya,” tegasnya.
Pada Minggu (3/12), Netanyahu secara resmi meminta Herzog untuk mengampuni dirinya terkait tuduhan korupsi. Namun, oposisi mendesak Presiden Israel untuk menolak permohonan tersebut, kecuali Netanyahu mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk mundur dari dunia politik.
Presiden AS Donald Trump juga telah mendesak Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu, yang memimpin pemerintahan saat ini sejak akhir 2022.
Para pendukung permohonan grasi ini berargumen bahwa pengampunan terhadap Netanyahu akan mengembalikan persatuan di kalangan warga Israel dan mengakhiri perpecahan yang ada.
Menurut informasi yang bocor dari kantor Netanyahu, proses peninjauan permohonan pengampunan oleh presiden mungkin memerlukan waktu beberapa minggu.
Sejak dimulainya persidangan, Netanyahu menolak untuk mengakui kesalahan, sementara hukum Israel hanya mengizinkan presiden memberikan pengampunan setelah pengakuan bersalah.
Pada Januari lalu, Netanyahu memulai sesi pemeriksaan terkait tuduhan korupsi dalam kasus 1000, 2000, dan 4000, yang semuanya ia bantah.
Kasus 1000 melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu dan istrinya menerima hadiah mahal, seperti cerutu dan sampanye, dari pengusaha kaya sebagai imbalan atas bantuan politik.
Kasus 2000 berkaitan dengan dugaan negosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth, untuk mendapatkan liputan media yang menguntungkan.
Kasus 4000, yang dianggap paling serius, melibatkan tuduhan pemberian keuntungan regulasi dan manfaat lainnya kepada Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla dan perusahaan telekomunikasi Bezeq, sebagai imbalan atas liputan media yang positif.
Selain kasus korupsi domestik, Netanyahu juga menghadapi tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terkait tindakan kekerasan di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 70.000 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak Oktober 2023.
