NEW YORK / GAZA CITY — Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa Jalur Gaza terancam terjebak dalam kondisi “limbo permanen” jika rencana transisi pasca-konflik terus mengalami kebuntuan. Peringatan tersebut disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan lalu, di tengah laporan bahwa lebih dari enam bulan setelah gencatan senjata Oktober 2025, proses pemulihan di Gaza praktis belum berjalan.
Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, dalam pemaparannya di hadapan Dewan Keamanan menyatakan bahwa meskipun gencatan senjata telah secara signifikan mengurangi kekerasan dan memperbaiki akses bantuan, belum ada pemulihan nyata yang terjadi di Gaza. Ia mengungkapkan sekitar 80 persen bangunan di Gaza dalam kondisi rusak atau hancur total.
Hampir Sejuta Warga Butuh Tempat Tinggal Darurat
Berdasarkan laporan yang disampaikan ke Dewan Keamanan, hampir satu juta orang di seluruh Jalur Gaza masih membutuhkan bantuan tempat tinggal darurat. Sebagian besar penduduk Gaza hingga kini masih hidup dalam kondisi mengungsi, terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat atau bangunan yang rusak.
Upaya bantuan kemanusiaan terus terkendala oleh berbagai hambatan operasional dan keterbatasan pendanaan, termasuk penundaan di titik-titik pemeriksaan perbatasan, kerusakan ruas jalan, serta pembatasan terhadap pasokan-pasokan penting yang hendak masuk ke wilayah tersebut.
Yang memprihatinkan, Flash Appeal 2026 yang dikoordinasikan PBB—yang menyasar dana lebih dari 4 miliar dolar AS untuk mendukung hampir tiga juta orang di Gaza dan Tepi Barat—baru terdanai sekitar 13 persen dari total kebutuhan. Kesenjangan pendanaan yang lebar ini mengancam keberlanjutan program-program bantuan vital di wilayah tersebut.
Bantuan Anjlok Sejak Perang Iran
Laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional menunjukkan bahwa volume bantuan ke Gaza justru mengalami penurunan tajam sejak awal 2026. Penyebab utamanya adalah dimulainya operasi militer Israel-AS terhadap Iran pada 28 Februari 2026, ketika otoritas Israel menutup seluruh titik penyeberangan menuju Gaza.
Akibat penutupan tersebut, jumlah truk bantuan yang masuk pada pekan-pekan berikutnya anjlok drastis—dari rata-rata mingguan 4.200 truk menjadi hanya sekitar 590 truk, berdasarkan data koordinasi militer yang dikutip media. Hingga kini, volume bantuan belum pulih ke tingkat sebelum perang Iran pecah, dan tidak pernah mencapai jumlah minimum yang disebut PBB sebagai kebutuhan dasar.
Empat lembaga PBB sebelumnya telah memperingatkan pada Desember 2025 bahwa ancaman kelaparan—yang sempat tertahan berkat gencatan senjata—dapat kembali dengan cepat tanpa akses dan pasokan yang berkelanjutan.
Serangan Berlanjut di Tengah Gencatan Senjata
Meski status gencatan senjata secara resmi masih berlaku, serangan-serangan sporadis terus dilaporkan terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel yang berlanjut selama masa gencatan senjata telah menewaskan setidaknya 856 warga Palestina dan melukai 2.463 lainnya.
Sejumlah analis menilai situasi gencatan senjata saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Board of Peace—badan yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803—bertugas menilai kepatuhan para pihak terhadap Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Namun dalam laporan enam bulanan terbarunya, badan tersebut menuai kritik karena dinilai mengaburkan fakta bahwa volume bantuan telah menurun dan tidak pernah mencapai standar minimum.
Catatan dari Lapangan
Bagi warga Gaza, peringatan PBB tentang “limbo permanen” bukan sekadar istilah diplomatik. Di kawasan-kawasan pengungsian, keluarga-keluarga masih menghuni tenda yang sama selama berbulan-bulan tanpa kepastian kapan rekonstruksi rumah mereka akan dimulai. Anak-anak tumbuh di tengah reruntuhan yang belum dibersihkan, sementara akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan kesehatan tetap terbatas.
Dengan 80 persen bangunan rusak, hampir sejuta orang membutuhkan tempat tinggal, dan pendanaan kemanusiaan yang baru terpenuhi 13 persen, Gaza hari ini berdiri di persimpangan antara pemulihan yang dijanjikan dan kemandekan yang nyata. Pertanyaan yang menggantung di benak warga maupun komunitas internasional tetap sama: kapan janji-janji di atas kertas akan berubah menjadi atap di atas kepala?
