BEIRUT — Kerangka gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Amerika Serikat pada April 2026 dinilai gagal menghentikan konflik bersenjata dan justru memperlihatkan rapuhnya institusi negara Lebanon di tengah tekanan perang yang terus berlangsung.
Dalam analisis yang dipublikasikan Middle East Monitor, pengamat politik Ali Salman menilai kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan pada 16 April lalu pada dasarnya tidak pernah benar-benar berjalan di lapangan. Serangan udara Israel terus berlangsung hampir setiap hari di wilayah Lebanon selatan, sementara perintah evakuasi terhadap warga sipil semakin meluas.
Pada 26 Mei 2026, militer Israel bahkan menetapkan seluruh wilayah di selatan Sungai Zahrani sebagai zona tempur dan memerintahkan evakuasi massal warga sipil. Kebijakan tersebut memperluas area konflik hingga puluhan kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel.
Menurut laporan Reuters, sejak gencatan senjata diumumkan, Israel telah memperluas operasi militernya jauh melampaui zona penyangga awal yang dibentuk di Lebanon selatan. Serangan udara dan perintah evakuasi menyebabkan ribuan warga meninggalkan rumah mereka, sementara sejumlah desa dilaporkan nyaris kosong akibat eksodus besar-besaran.
Ali Salman menilai kerangka gencatan senjata tersebut secara tidak langsung membebankan tanggung jawab besar kepada pemerintah Lebanon, termasuk mencegah serangan Hizbullah terhadap Israel, melucuti kelompok bersenjata non-negara, dan memperluas otoritas negara ke seluruh wilayah Lebanon. Namun, kondisi perang yang terus berlangsung membuat seluruh prasyarat tersebut sulit diwujudkan.
“Yang terjadi bukan penghentian perang, melainkan perang yang diberi label baru sebagai kepatuhan terhadap kerangka kesepakatan,” tulis Salman dalam analisanya.
Data Kementerian Kesehatan Lebanon yang dikutip dalam laporan itu menyebutkan bahwa antara 16 April hingga 26 Mei 2026, sedikitnya 3.151 orang tewas dan lebih dari 9.500 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan di wilayah Lebanon. Dalam periode yang sama, militer Israel disebut melakukan ribuan serangan udara di berbagai kawasan.
Situasi tersebut memperdalam krisis politik dan kelembagaan di Lebanon yang selama ini telah dibebani persoalan ekonomi, ketidakstabilan pemerintahan, dan lemahnya kontrol negara terhadap kelompok bersenjata.
Lembaga riset Carnegie Middle East Center juga menilai ilusi bahwa Lebanon dapat dipisahkan dari konflik regional antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini semakin memudar. Konflik yang terus meluas dinilai menempatkan Lebanon sebagai salah satu titik paling rentan dalam eskalasi geopolitik kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, Amnesty International menyebut berbagai kesepakatan gencatan senjata yang dibuat dalam konflik kawasan Timur Tengah sejauh ini gagal memberikan perlindungan nyata terhadap warga sipil. Organisasi HAM tersebut mendesak komunitas internasional untuk mendorong penghentian perang yang bersifat permanen dan menyeluruh.
Di tengah tekanan internasional, Israel dan Hizbullah masih saling menuding melakukan pelanggaran gencatan senjata. Serangan udara, baku tembak lintas perbatasan, hingga operasi militer darat terus terjadi di sejumlah wilayah Lebanon selatan dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya diplomasi yang dibangun melalui kerangka gencatan senjata belum mampu menciptakan stabilitas nyata di Lebanon. Sebaliknya, konflik berkepanjangan justru semakin memperlihatkan lemahnya kemampuan institusi negara dalam mengendalikan situasi keamanan nasional dan melindungi masyarakat sipil dari dampak perang.(cky)
