Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 — Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah — saat lebih dari satu setengah miliar umat Muslim di seluruh dunia sedang menyembelih hewan kurban untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim, sebuah peluncuran sistem komputer terjadi di Yerusalem. Kementerian Kehakiman rezim Zionis bersama Survey of Israel — lembaga geodesi nasional — secara resmi mengaktifkan platform elektronik yang diberi nama Land Registry and Settlement of Rights. Platform itu dibuka untuk warga Israel dan korporasi Israel. Tujuannya: mendaftarkan dan memformalkan kepemilikan tanah di Area C Tepi Barat — wilayah seluas sekitar 3.300 kilometer persegi yang merupakan 60 persen dari seluruh Tepi Barat yang diduduki, dan tempat tinggal lebih dari 300.000 warga Palestina.
Keesokan harinya, pada Kamis 28 Mei 2026 yang merupakan hari kedua Iduladha, pasukan rezim Zionis memasang barikade di pintu masuk Kota Tua Hebron, membatasi pergerakan warga Palestina yang ingin shalat di Masjid Ibrahimi. Foto-foto yang dirilis kantor berita Anadolu memperlihatkan keluarga-keluarga Palestina dihentikan di pos pemeriksaan, dilarang memasuki masjid bersejarah yang telah didoakan oleh kakek-buyut mereka selama berabad-abad. Sementara di Yerusalem, server-server baru sudah menyala. Algoritma pendaftaran tanah sudah bekerja sejak kemarin. Dan satu fase baru penaklukan Palestina secara resmi dimulai — bukan dengan tank yang menggelinding, melainkan dengan kursor yang berkedip.
Inilah wajah kolonialisme yang dimodernisasi: dari Tank Merkava di Beit Lahiya pada November 2023 ke layar komputer di Yerusalem pada Mei 2026. Dari rudal F-16 yang menghantam kamar tidur dr. Marwan al-Sultan ke baris kode yang menghapuskan kepemilikan tanah seorang petani zaitun di desa Sebastia. Pasukan rezim Zionis tidak berkurang. Senjata mereka tidak berhenti menembak. Yang berubah hanya satu hal: salah satu instrumen utama penaklukan telah dipindahkan ke ranah digital, dengan birokrasi sebagai senjatanya.
Anatomi Keputusan Delapan Februari
Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada 27 Mei 2026, kita harus mundur enam bulan ke belakang. Pada Minggu tanggal 8 Februari 2026, kabinet keamanan rezim Zionis mengadopsi serangkaian keputusan yang dikemas sebagai “reformasi administratif” atas tata kelola Tepi Barat. Tujuh hari kemudian, pada 15 Februari, sebuah resolusi pemerintah lebih lanjut secara formal meluncurkan proses pendaftaran tanah di Area C — untuk pertama kalinya sejak Israel menduduki wilayah itu dalam Perang Enam Hari pada Juni 1967.
Yang menarik bukan keputusannya itu sendiri. Yang menarik adalah bagaimana keputusan itu dirumuskan oleh para arsiteknya. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich — tokoh sayap kanan ekstrem yang sendiri tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat — menggambarkan keputusan Februari 2026 sebagai “revolusi permukiman” yang akan menghasilkan “perubahan fundamental dalam realitas legal dan sipil” di Tepi Barat. Menteri Pertahanan Israel Katz menyebutnya “kebijakan jelas yang memperkuat cengkeraman Israel atas Tepi Barat dan memperkuat permukiman.” Tidak ada eufemisme. Tidak ada penyamaran retoris. Mereka menyebut apa yang sedang mereka lakukan: aneksasi.
“Revolusi permukiman.”
Anggaran yang dialokasikan terlihat sederhana di atas kertas: 244 juta shekel Israel — setara sekitar 79 juta dolar Amerika — untuk periode 2026 hingga 2030. Tiga puluh lima posisi baru dibuka di berbagai kementerian dan badan pemerintah untuk menjalankan prosedur pendaftaran. Target eksplisit yang ditetapkan dokumen pemerintah: 15 persen dari seluruh tanah Tepi Barat yang tidak terdaftar akan diselesaikan dalam empat tahun ke depan. Yang lebih ambisius lagi, sasaran totalnya adalah 58 persen dari Area C, atau sekitar 35 persen dari seluruh Tepi Barat yang diduduki di luar Yerusalem Timur.
Pada 11 Mei 2025 — sembilan bulan sebelum keputusan resmi Februari 2026 — kabinet keamanan rezim Zionis sudah meletakkan fondasi awal proses ini. Kantor Hak Asasi Manusia PBB di Wilayah Palestina yang Diduduki segera mengeluarkan pernyataan keras: pendaftaran tanah, yang telah ditangguhkan sejak 1968 di Tepi Barat, kini diaktifkan kembali sebagai “alat terbaru yang digunakan Israel untuk memperoleh tanah Palestina dan mengkonsolidasikan aneksasi tidak sah atas Tepi Barat.” Proses ini, tulis PBB, adalah “pelaksanaan kedaulatan yang dilarang di wilayah pendudukan.”
Beban Pembuktian yang Dirancang untuk Gagal
Bagaimana mekanisme pencurian itu bekerja dalam praktik? Inilah inti dari kejeniusan administratif yang sangat sinis.
Ketika sistem elektronik mulai menetapkan area tertentu untuk diregistrasi, setiap warga Palestina yang mengklaim tanah di area itu harus menyerahkan dokumen yang membuktikan kepemilikannya. Beban pembuktian terletak sepenuhnya di pihak Palestina. Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan dokumen yang memuaskan otoritas Israel akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai “tanah negara Israel” — dan kemudian dapat disewakan kepada warga Israel atau Yahudi dari mana pun di dunia untuk dibangun di atasnya. Hagit Ofran, direktur program Settlement Watch dari kelompok Israel anti-permukiman Peace Now, menjelaskan mekanisme ini dengan satu kalimat yang sangat tajam.
“Palestinians will be sent to prove ownership in a way that they will never be able to do. And this way Israel might take over 83% of Area C, which is about half of the West Bank.”
Mengapa rakyat Palestina “tidak akan pernah bisa” membuktikan kepemilikan? Karena infrastruktur dokumentasi yang seharusnya menjadi dasar pembuktian itu telah dihancurkan, dilarang, atau dibuat tidak relevan oleh tiga generasi pendudukan. Sebagian besar tanah Tepi Barat tidak pernah diregistrasi secara formal sejak era Kekaisaran Utsmani — yang menggunakan sistem dokumentasi berbasis pajak (yang dikenal sebagai “khatib” atau “jadwal pajak”). Setelah Mandat Inggris (1920-1948), proses pendaftaran formal dimulai tetapi tidak pernah selesai. Pada masa kekuasaan Yordania (1948-1967), proses ini sempat dilanjutkan tetapi kemudian dihentikan total ketika Israel menduduki Tepi Barat. Sejak 1968, otoritas pendudukan secara sengaja menangguhkan pendaftaran. Akibatnya, sekitar 70 persen tanah Tepi Barat saat ini sama sekali tidak terdaftar dalam sistem modern.
Banyak keluarga Palestina di Area C memegang tanah berdasarkan dokumen pajak Utsmani, akta jual-beli era Mandat Inggris, atau bahkan sekadar tradisi lisan yang diwariskan dari kakek ke ayah ke anak. Dokumen-dokumen kertas seabad-abad itu, bagi sistem elektronik baru rezim Zionis, hampir tidak ada artinya. Bahkan untuk tanah yang sudah didaftarkan, Inbal Braier dari kelompok Israel Yesh Din menjelaskan bahwa “bar legal untuk membuktikan kepemilikan tanah sangat, sangat tinggi, dengan cara yang membuat sebagian besar warga Palestina tidak akan memiliki dokumen yang tepat untuk membuktikannya.”
Inilah keindahan administratif dari pencurian ini: tidak perlu satu pun tentara tambahan dikerahkan. Tidak perlu satu pun peluru ditembakkan. Sistem dirancang sedemikian rupa sehingga ia akan secara otomatis mengeksekusi pencabutan hak atas tanah — tanpa bersuara, tanpa drama, tanpa skandal yang dapat memicu protes internasional. Hanya birokrasi yang bekerja secara metodis, hari demi hari, plot demi plot.
Bezalel Smotrich dan Revolusi Permukiman-nya
Tidak mungkin memahami arsitektur aneksasi digital ini tanpa memahami arsiteknya. Bezalel Smotrich, lahir di permukiman ilegal pada 1980 dan tumbuh dewasa di Beit El di Tepi Barat, adalah pemimpin Partai Religius Zionisme dan Menteri Keuangan dalam pemerintahan koalisi sayap kanan Benjamin Netanyahu. Ia secara terbuka mendukung apa yang ia sebut sebagai “rencana penentuan” — sebuah dokumen kebijakan dari 2017 yang ia tulis sendiri, yang menyerukan pemberian dua pilihan kepada warga Palestina: tinggal di Tepi Barat tanpa hak politik penuh, atau bermigrasi keluar. Pada Mei 2026, Smotrich masih duduk dalam kabinet meskipun pernyataan-pernyataan publiknya tentang Palestina sering dilabel sebagai genosidal oleh organisasi HAM internasional.
Pada Mei 2026 yang sama, dalam sebuah jumpa pers, Smotrich juga menolak melepaskan dana pajak Palestina senilai 5 miliar dolar yang seharusnya disalurkan rezim Zionis ke Otoritas Palestina sesuai Persetujuan Oslo — sebuah pelanggaran terbuka terhadap kewajiban hukum internasional yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Tanpa dana itu, Otoritas Palestina di Ramallah terancam kolaps total. Pada analisis sebelumnya tentang Board of Peace, kami menulis bagaimana Otoritas Palestina menawarkan kontribusi finansial ke dewan bentukan Trump dengan syarat Smotrich melepaskan dana pajak yang ditahan. Smotrich menolak. Sekarang, dengan sistem pendaftaran tanah digital, ia menambahkan instrumen kedua ke arsenal aneksasi-nya.
Yang menarik adalah cara Smotrich mengkomunikasikan strateginya. Berbeda dengan generasi sebelumnya politisi sayap kanan Israel yang menyembunyikan ambisi aneksasi di balik retorika “keamanan”, Smotrich berbicara dengan kejujuran yang menakutkan tentang tujuannya. Pada upacara peluncuran proyek pendaftaran tanah, ia berkata bahwa keputusan kabinet menghasilkan “perubahan fundamental dalam realitas legal dan sipil” di Tepi Barat. Frase “perubahan fundamental” bukan retorika kosong — ia menggambarkan dengan akurat apa yang sedang terjadi. Realitas legal Tepi Barat, yang selama tujuh dekade tergantung pada Persetujuan Oslo dan kerangka hukum internasional tentang wilayah pendudukan, sedang dirombak secara sepihak oleh sebuah platform komputer.
Voice dari Tepi Barat dan Boikot Otoritas Palestina
Bagaimana respons rakyat Palestina di lapangan? Otoritas Tanah Palestina, lembaga negara yang bertanggung jawab atas urusan tanah Palestina, mengeluarkan pernyataan resmi setelah peluncuran sistem elektronik pada akhir Mei 2026. Pernyataan itu jelas dan singkat:
“Sistem pendaftaran tanah ini adalah langkah pendudukan kolonial berbahaya yang merupakan serangan langsung terhadap hak historis dan legal rakyat Palestina atas tanah dan properti mereka.”
Pemerintahan Kegubernuran Yerusalem Palestina dan Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok mengeluarkan seruan keras yang ditujukan kepada seluruh warga Palestina di Tepi Barat: jangan terlibat dengan platform pendaftaran ini dalam bentuk apa pun. Jangan menyerahkan dokumen kepada otoritas Israel. Jangan mengakui yurisdiksi sistem ini. Seruan boikot ini didasarkan pada argumen hukum: setiap interaksi warga Palestina dengan sistem pendaftaran Israel di Area C dapat ditafsirkan sebagai pengakuan kedaulatan Israel atas wilayah pendudukan — sebuah pengakuan yang melemahkan posisi diplomatik Palestina di forum internasional.
Tetapi seruan boikot punya konsekuensi yang sangat berat untuk keluarga-keluarga Palestina di lapangan. Pakar hukum Palestina yang bernama Breijieh, yang berbicara dengan TRT World pada 16 Februari 2026, menyoroti dilema yang dihadapi pemilik tanah Palestina:
“Rezim Zionis secara eksplisit telah menyatakan niatnya untuk berhadapan dengan upaya Otoritas Palestina mendaftarkan tanah.”
Artinya, ketika Otoritas Palestina mencoba membuat sistem pendaftaran tanahnya sendiri sebagai counter-measure terhadap sistem Israel, rezim Zionis akan secara aktif menghalanginya. Petani Palestina yang punya pohon zaitun selama lima generasi di desa Sebastia atau Kufr Aqab atau Beit Ummar menghadapi pilihan yang tidak adil: ikut sistem Israel dan secara de facto mengakui kedaulatan Tel Aviv, atau menolak ikut dan kehilangan tanah ketika sistem itu mengkonversinya menjadi “state land”. Pilihan keluar dari dilema ini secara struktural tidak diberikan.
Trump yang Berbicara, Smotrich yang Bertindak
Dalam dua tahun kekuasaan administrasinya yang kedua, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan oposisi terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pada wawancara dan pernyataan publik berulang sejak Januari 2025, Trump berkata bahwa aneksasi formal Tepi Barat oleh Israel bukan kebijakan yang ia dukung. Visi “Riviera Timur Tengah”-nya yang kontroversial, sebagaimana sudah kami analisis sebelumnya, terbatas pada Gaza.
Tetapi seperti yang dilaporkan CNN pada 15 Februari 2026, ketika kabinet Netanyahu mengambil keputusan pendaftaran tanah yang menjadi cetak biru aneksasi de facto, hal itu disetujui “meskipun ada oposisi Presiden Trump terhadap aneksasi Tepi Barat.” Kelompok Peace Now mengeluarkan peringatan langsung: “Kami memperingatkan Presiden Trump — Netanyahu sedang menipu Anda!”
Inilah kebenaran yang harus dipahami tentang hubungan AS-Israel pada tahun 2026: Trump berbicara, Smotrich bertindak. Trump menulis charter perdamaian di Davos, Smotrich meluncurkan sistem digital pencurian tanah di Yerusalem. Trump menjanjikan investasi 17 miliar dolar untuk rekonstruksi Gaza, Smotrich menahan 5 miliar dolar dana pajak Palestina yang seharusnya disalurkan ke Ramallah. Trump bicara tentang gencatan senjata, militer rezim Zionis di bawah Menteri Pertahanan Katz membunuh 910 warga Palestina selama tujuh bulan periode “gencatan senjata” itu. Setiap retorika Trump diiringi dengan tindakan rezim Zionis yang mengabaikannya. Dan setiap kali Trump membiarkannya, ia mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Tel Aviv: bertindaklah, kata-katamu lebih penting daripada kata-kataku.
Aneksasi digital Tepi Barat adalah konsekuensi langsung dari konstruksi diplomatik ini. Tanpa intervensi Amerika yang nyata, dan dengan Otoritas Palestina yang dilumpuhkan secara finansial, tidak ada aktor internasional yang punya tuas cukup untuk menghentikan sistem yang sekarang berjalan di server-server Yerusalem itu.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di Jakarta, Surabaya, atau Makassar ketika sebuah sistem komputer di Yerusalem sedang mengeksekusi pencurian tanah ribuan keluarga Palestina di Tepi Barat?
Pertama, perkuat dukungan finansial dan diplomatik bagi Otoritas Tanah Palestina dan organisasi-organisasi HAM seperti Yesh Din, Peace Now, B’Tselem, dan Al-Haq yang secara langsung mendokumentasikan dan menentang aneksasi. Lembaga-lembaga seperti Adara Foundation dan Sahabat Al-Aqsha di Indonesia memiliki jaringan dan kapasitas untuk menyalurkan dukungan ke jalur-jalur ini. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan emergency — yang dibutuhkan adalah dukungan jangka panjang untuk arsip, dokumentasi historis, dan upaya hukum yang akan menjadi dasar perlawanan terhadap sistem pendaftaran Israel.
Kedua, tuntut diplomasi Indonesia secara konsisten menempatkan aneksasi de facto sebagai pelanggaran berat hukum internasional di forum bilateral dan multilateral. Pidato Retno Marsudi di Mahkamah Internasional pada Februari 2024 menetapkan preseden — Indonesia menyebut aneksasi Israel sebagai ilegal. Diplomasi penerus Retno, Menteri Luar Negeri Sugiono, harus melanjutkan posisi tegas ini, khususnya di forum Organisasi Kerjasama Islam dan dalam relasi bilateral dengan negara-negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
Ketiga, lawan narasi “reformasi administratif” dan “penyelesaian hak properti” yang digunakan rezim Zionis untuk memberi kesan netral pada sistem aneksasi ini. Setiap kali media Barat meliput peluncuran sistem digital dengan bahasa teknis-birokratis yang steril, kita harus mengoreksi narasi itu. Ini bukan reformasi. Ini adalah pencurian. Ini bukan penyelesaian hak. Ini adalah perampasan hak. Bahasa adalah medan perang — dan medan perang itu tidak boleh dimenangkan oleh para pencuri.
Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, ketika lebih dari satu setengah miliar Muslim di seluruh dunia sedang membaca takbir Iduladha dan menyembelih domba untuk dibagikan kepada fakir miskin, sebuah server menyala di Yerusalem. Algoritma mulai bekerja. Plot demi plot tanah Palestina di Area C — tanah yang telah dimiliki oleh keluarga yang sama selama lima, enam, sepuluh generasi — mulai bergeser kategorinya dari “milik pribadi” ke “milik negara Israel”, dalam keheningan total ruang server.
Di Hebron pada keesokan harinya, di hari kedua Iduladha, sebuah keluarga Palestina yang ingin shalat di Masjid Ibrahimi dihentikan di pos pemeriksaan oleh pasukan rezim Zionis. Sang anak menanyakan kepada ayahnya mengapa mereka tidak diizinkan masuk masjid yang sudah didoakan kakek-buyutnya. Sang ayah, yang tidak punya jawaban memuaskan untuk pertanyaan itu, hanya bisa memeluk anaknya dan berbalik pulang. Sementara di komputer pemerintah di Yerusalem, plot tanah keluarga itu — yang sudah dimiliki sejak era Utsmani — sudah diproses dengan status hukum yang akan mengubah maknanya dalam beberapa tahun ke depan.
Yang paling memilukan dari aneksasi digital ini bukan kebrutalan fisiknya, karena ia memang tidak brutal secara fisik. Yang paling memilukan adalah keheningannya. Tidak ada tembakan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tank yang menggelinding. Hanya kursor yang berkedip, baris kode yang dieksekusi, dan satu fase baru pencurian tanah Palestina yang dimulai pada hari yang seharusnya menjadi hari pengorbanan dan kebersamaan umat Muslim sedunia. Rezim yang sama yang membombardir Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahiya kini menggunakan algoritma untuk mencuri tanah keluarga zaitun di Sebastia. Senjatanya beragam. Tujuannya tetap satu: tanah Palestina tanpa rakyat Palestina.
Pertanyaan yang harus kita ajukan, sebelum sistem digital itu menyelesaikan tugasnya menelan 35 persen Tepi Barat dalam empat tahun ke depan, sederhana sekali: jika kita pernah berdiri menentang tank yang masuk ke Beit Lahiya, jika kita pernah memboikot McDonald’s yang mendanai rezim Zionis, jika kita pernah memutihkan Monas dengan dua juta tubuh kita sendiri — mengapa kita masih diam ketika algoritma menjadi senjata baru? (IW)
