Pada 10 September 2026, di Palazzo del Cinema, Venesia, penonton memberi tepuk tangan panjang — sekitar 24 hingga 25 menit, disebut sejumlah media sebagai rekor terpanjang dalam sejarah Festival Film Venesia — untuk sebuah dokumenter berdurasi 80 menit berjudul NAZA. Disutradarai oleh dua warga negara Israel, Yuval Abraham dan Rachel Szor, yang sebelumnya ikut menyutradarai No Other Land bersama sineas Palestina Basel Adra dan Hamdan Ballal dan meraih Oscar Film Dokumenter Terbaik 2025, NAZA memuat kesaksian 24 personel intelijen dan tentara Israel tentang cara kerja sistem penargetan berbasis kecerdasan buatan yang dipakai dalam serangan-serangan di Jalur Gaza. Tepuk tangan di karpet merah itu tak lama menjadi berita utama. Pada 16 September 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan lewat video di media sosial bahwa pemerintahnya akan mengajukan undang-undang untuk mencabut kewarganegaraan siapa pun yang dianggap mencemarkan nama tentara di luar negeri, sekaligus menaikkan dua puluh kali lipat denda pencemaran nama baik terhadap prajurit. Sepekan kemudian, pada 23 September 2026, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel — badan berisi wakil-wakil partai politik, bukan hakim independen — memutuskan mendiskualifikasi seluruh partai berbasis Arab dari pemilu legislatif yang dijadwalkan 27 Oktober 2026. Tiga peristiwa ini, terjadi dalam rentang tak sampai dua minggu, membentuk satu garis yang sulit diabaikan begitu saja.
Pertanyaan yang mengemuka dari rangkaian peristiwa ini sederhana namun berat: apakah yang tersingkap oleh kontroversi NAZA hanya watak satu perdana menteri yang tengah berjuang mempertahankan kekuasaannya, ataukah sesuatu yang lebih struktural dalam cara masyarakat dan sistem politik rezim Zionis memperlakukan kritik atas perang di Gaza? Analisis ini condong pada argumen kedua — bahwa reaksi terhadap NAZA, ancaman terhadap sutradaranya, dan pembungkaman suara politik Arab dalam pemilu yang sama, saling terkait sebagai gejala satu iklim yang serupa. Namun perlu dinyatakan sejak awal: ini tesis argumentatif, disusun dari pembacaan lintas puluhan liputan media dan dokumen resmi, bukan vonis hukum yang final. Karakterisasi perang di Gaza sebagai genosida sendiri merupakan temuan Komisi Penyelidikan Independen PBB dan tengah diadili di Mahkamah Internasional dalam perkara Afrika Selatan lawan Israel — proses yang masih berjalan dan ditolak keras oleh pemerintah Israel.
Yang faktual dan dapat diverifikasi adalah rangkaian kejadian itu sendiri: premiere film, ancaman pencabutan kewarganegaraan, dan keputusan diskualifikasi partai. Yang argumentatif adalah pembacaan bahwa ketiganya menunjukkan pola yang sama: penyempitan ruang bagi siapa pun — baik sineas Yahudi-Israel maupun politisi Arab-Israel — yang dianggap mengganggu narasi resmi tentang perang. Kita akan menelusuri kedua lapis ini secara terpisah, sembari menyertakan bantahan dan posisi resmi pihak-pihak yang dikritik, sebagaimana mestinya sebuah analisis yang jujur pada pembacanya.
Delapan Puluh Menit yang Membongkar Sistem
NAZA — nama yang diambil dari istilah militer Ibrani “nezek agavi”, kerusakan tak sengaja atau collateral damage — dibangun dari tiga tahun wawancara dengan personel intelijen dan tentara, sebagian besar dari unit intelijen. Film ini melanjutkan investigasi yang sebelumnya dipublikasikan Abraham di +972 Magazine soal sistem berbasis algoritma yang dipakai militer Israel untuk mempercepat penentuan sasaran serangan udara. Diproduksi The Guardian bersama rumah produksi Inggris JW Films dan dieksekutif-produseri sutradara pemenang Oscar Jonathan Glazer, film ini tayang di 56 negara mulai 28 September 2026, memperoleh pemutaran perdana Amerika Utara di New York Film Festival pada 26 September, sebelum dirilis gratis di situs The Guardian setelah masa tayang bioskop berakhir akhir November mendatang.
Yang membuat NAZA berbeda dari liputan berita biasa adalah sumbernya: bukan aktivis atau jurnalis Palestina, melainkan personel militer Israel sendiri yang bicara di depan kamera. Ini sekaligus menjadi titik yang dipakai para pengkritiknya — termasuk politisi oposisi Gadi Eizenkot dari partai Yashar, yang menyebut film itu menyajikan gambaran yang timpang di saat negara sedang dalam masa sulit. Kritik semacam ini layak dicatat: menurut kolumnis Antony Loewenstein di Middle East Eye, sebagian besar pengkritik keras NAZA belum menonton film itu secara utuh — klaim yang, jika benar, menunjukkan kontroversi ini sejak awal lebih banyak digerakkan politik ketimbang isi film. Namun film berformat kesaksian seperti ini juga punya keterbatasan metodologis: klaimnya belum tentu terverifikasi secara forensik independen di luar testimoni personel yang identitasnya dirahasiakan.
Ketika Kritik Disamakan dengan Pengkhianatan
Reaksi resmi pemerintah Israel terhadap NAZA berlangsung cepat dan berjenjang. Menteri Kebudayaan Miki Zohar lebih dulu menuduh kedua sutradara mengkhianati negara demi tepuk tangan dari kalangan antisemit di seluruh dunia — tuduhan yang menyamakan kritik atas tindakan militer dengan pengkhianatan bangsa. Netanyahu menegaskan sikap itu pada 16 September, menyatakan pemerintahnya akan menghantam mereka baik di kantong maupun status kewarganegaraan karena mereka tak punya tempat di antara kita.
Ancaman pencabutan kewarganegaraan itu tak berhenti pada sineas — ia juga menyasar seorang mantan jenderal senior yang kini menjadi lawan politik, pertanda alat ini lebih banyak berbicara soal kekuasaan ketimbang keamanan.
Namun eskalasi retorika ini berhenti di depan pintu hukum. Presiden Isaac Herzog — jabatan yang secara konstitusional lebih seremonial namun tetap berpengaruh secara moral — menyebut usulan pencabutan kewarganegaraan itu sepenuhnya tidak relevan dan tak punya peluang terwujud, meski ia sendiri menyebut NAZA sebagai aib bagi nama Israel di luar negeri. Secara hukum, pencabutan kewarganegaraan di Israel hanya dimungkinkan dalam kasus sempit pengkhianatan kesetiaan seperti terorisme atau spionase berat, dan memerlukan proses pengadilan — pernah dipakai pada 2002 terhadap seorang operator senior Hamas, namun ditolak Mahkamah Agung pada 1996 bahkan untuk kasus pembunuh Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Fakta bahwa Netanyahu tetap melontarkan ancaman yang secara hukum kemungkinan besar mustahil terwujud menunjukkan pernyataan itu berfungsi lebih sebagai sinyal politik menjelang pemilu ketimbang kebijakan yang serius akan dijalankan.
Pembungkaman yang Meluas ke Partai Arab
Tujuh hari setelah ancaman Netanyahu, giliran arena elektoral yang menjadi sorotan. Pada 23 September 2026, Komite Pemilihan Umum Pusat memutuskan, dengan suara 18 berbanding 5 dan satu abstain, mendiskualifikasi dua kekuatan politik utama warga Arab-Israel: Partai Ra’am pimpinan Mansour Abbas, dan Joint List — koalisi Hadash, Ta’al, dan Balad. Komite yang sama juga mendiskualifikasi individu, termasuk anggota Knesset Ofer Cassif dari Hadash dan ketua Balad, Sami Abu Shehadeh. Keputusan ini berpotensi meninggalkan lebih dari dua juta warga Arab-Israel tanpa representasi politik utama di Knesset.
Yang membuat keputusan ini patut dipertanyakan bukan hanya dampaknya, melainkan juga dasarnya. Kantor Jaksa Agung Israel sendiri menyatakan bukti terhadap kedua partai itu tidak memenuhi ambang hukum yang ketat untuk diskualifikasi. Lembaga hukum Adalah, yang mewakili pihak-pihak yang didiskualifikasi, menyebut proses ini sewenang-wenang dan bermuatan rasis. Sebagai pembanding yang perlu disebut secara jujur: komite yang sama, pada hari berikutnya, menolak petisi untuk mendiskualifikasi partai sayap kanan Otzma Yehudit pimpinan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, maupun petisi Ben-Gvir sendiri untuk melarang partai tengah-kiri Democrats. Pola selektif ini menjadi argumen inti bahwa proses diskualifikasi bukan soal penegakan hukum yang konsisten, melainkan kalkulasi politik menjelang pemilu yang diperkirakan ketat.
Ketika kantor kejaksaan agung sendiri menyebut bukti diskualifikasi tak mencukupi, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal satu partai, melainkan soal siapa yang dianggap berhak bersuara penuh di Israel.
Perlu dicatat sebagai penyeimbang: keputusan ini belum final. Mahkamah Agung Israel, dalam preseden-preseden sebelumnya, cenderung membatalkan upaya diskualifikasi serupa terhadap partai Arab, dan diperkirakan akan meninjau ulang keputusan ini dalam pekan-pekan menjelang 27 Oktober. Ketidakpastian ini penting: sejauh ini lembaga yudikatif Israel masih menjadi rem bagi dorongan eksklusi politik semacam ini, meski rem itu sendiri tak selalu bisa diandalkan mengingat friksi berkepanjangan antara pemerintah Netanyahu dan Mahkamah Agung soal reformasi yudisial sejak 2023.
Bukan Hanya Netanyahu
Argumen yang diajukan Loewenstein — dan yang coba diuji analisis ini — adalah bahwa fenomena di atas tak bisa direduksi menjadi watak satu tokoh. Ia menunjuk bahwa ancaman pencabutan kewarganegaraan turut menyasar Yair Golan, mantan jenderal senior militer Israel yang kini menjadi tokoh oposisi, atas dasar yang sama — indikasi bahwa alat ini dipakai lintas garis ideologis untuk membungkam lawan politik, bukan semata soal pengkhianatan keamanan nasional. Sikap Eizenkot, mantan Kepala Staf Militer yang kini memimpin partai oposisi Yashar, patut dicatat sebagai nuansa penting: ia menyebut kritik itu sah sembari tetap mengecam isi film sebagai berat sebelah — sikap yang menunjukkan spektrum politik tengah pun tak sepenuhnya menolak tekanan terhadap NAZA, sekalipun tak sepenuhnya mendukungnya.
Klaim bahwa hampir seluruh kalangan politik Israel tak mentoleransi kritik terhadap militer adalah pembacaan subjektif seorang kolumnis berdasarkan pengalaman meliput isu ini hampir 25 tahun, bukan data survei yang terukur. Jajak pendapat Channel 14 pada 17 September 2026 mencatat preferensi publik atas kandidat perdana menteri: Netanyahu 55 persen berbanding mantan Kepala Staf Gadi Eizenkot 29 persen — namun angka ini berasal dari satu stasiun televisi dengan kecenderungan politik tertentu dan sebaiknya tak dibaca sebagai representasi utuh opini publik Israel.
Angka yang Terus Bertambah di Tengah Gencatan Senjata
Konteks yang melatari semua ini adalah angka korban yang, sejauh mana pun diperdebatkan metodologinya, tak pernah berhenti bertambah. Kementerian Kesehatan Gaza, sebagaimana dikutip OCHA, mencatat kisaran 70.000 hingga lebih dari 73.000 korban jiwa Palestina sejak 7 Oktober 2023 hingga pertengahan 2026, tergantung periode laporan, dengan sejumlah estimasi independen — termasuk yang dipublikasikan di jurnal The Lancet — menyebut angka riil kemungkinan lebih tinggi karena jenazah yang masih tertimbun reruntuhan. Angka ini disusun otoritas kesehatan Gaza dan divalidasi sebagian oleh OCHA, namun belum sepenuhnya diverifikasi independen jenazah demi jenazah, sehingga sepatutnya dibaca sebagai rentang minimum, bukan angka final yang tak terbantahkan.
Gencatan senjata sejak Oktober 2025 menghentikan perang dalam definisi resmi, tetapi tidak menghentikan daftar syuhada yang terus bertambah setiap pekan.
Yang lebih mencolok: gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 tak menghentikan jatuhnya syuhada baru. OCHA mencatat, hingga awal September 2026, tambahan lebih dari 1.300 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diumumkan, sebagian dilaporkan tewas dalam serangan yang, menurut Kantor HAM PBB (OHCHR), terjadi jauh dari “Garis Kuning” yang disepakati sebagai batas penarikan pasukan. Komisi Penyelidikan Independen PBB menyimpulkan telah terjadi genosida di Gaza — temuan yang ditolak keras pemerintah Israel, yang menyebutnya sebagai perang melawan Hamas, bukan rakyat sipil. Perdebatan hukum atas karakterisasi ini masih berlangsung di Mahkamah Internasional dan belum berujung putusan final.
Suara-Suara Sumbang dari Dalam
Di tengah gambaran muram ini, ada segelintir suara dari dalam masyarakat Israel sendiri yang konsisten mengkritik jalannya perang — dari kolumnis veteran Haaretz, Gideon Levy, hingga Abraham dan Szor sendiri. Loewenstein menyebut mereka layak diapresiasi dan dilindungi — penilaian yang sah sebagai sikap seorang kolumnis, meski penting dicatat bahwa suara-suara ini, menurut catatannya sendiri, tetap merupakan kelompok minoritas kecil di masyarakat Israel, bukan arus utama yang sedang tumbuh.
Penting pula menyertakan catatan bahwa Abraham dan Szor sendiri, dalam berbagai pernyataan publik mereka, tidak menyerukan pembubaran negara Israel, melainkan penghentian dan pembalikan kebijakan militer di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Iran — posisi yang lebih dekat dengan advokasi hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional ketimbang proyek politik tertentu. Pembedaan ini penting agar dukungan terhadap keberanian mereka tidak keliru dibaca sebagai dukungan terhadap agenda politik tertentu di luar isu yang mereka angkat.
Pemilu 27 Oktober: Pilihan Tanpa Arah Baru
Pemilu 27 Oktober 2026 akan menjadi yang pertama sejak serangan 7 Oktober 2023 dan rangkaian perang yang menyertainya di Gaza, Lebanon, dan Iran. Kandidat utama — Netanyahu, mantan Kepala Staf Gadi Eizenkot, dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett — bersaing dalam sistem representasi proporsional yang mengharuskan partai melewati ambang batas 3,25 persen dari 120 kursi Knesset. Tak satu pun kandidat utama ini membawa platform mengakhiri operasi militer di Gaza atau pendudukan di wilayah pendudukan Tepi Barat — pengamatan yang, jika benar, mengonfirmasi tesis bahwa perubahan kepemimpinan semata tak otomatis berarti perubahan kebijakan mendasar terhadap Palestina.
Namun kejujuran menuntut kita mengakui ketidakpastian: politik Israel dikenal cair — negeri ini mengalami lima kali pemilu dalam rentang 2019–2022 sebelum Knesset ke-25 menjadi yang pertama menuntaskan masa jabatan penuh sejak 1988. Prediksi hasil pemilu, apalagi arah kebijakan pascapemilu, sebaiknya tak disampaikan sebagai kepastian.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Tonton dan sebarkan secara bertanggung jawab — setelah NAZA dirilis gratis oleh The Guardian akhir November 2026, sertakan konteks dan sumber, bukan sekadar potongan klip viral, agar diskusi publik tak jatuh pada polarisasi tanpa substansi.
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang aktif dan terverifikasi di Gaza — seperti MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, dan INH, atau melalui BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat, mengingat WFP memangkas bantuan pangan Tepi Barat dari 400.000 menjadi 200.000 penerima dan baru sekitar 300 kaki palsu tersedia untuk lebih dari 6.000 kasus amputasi pascagencatan senjata di Gaza, di tengah musim hujan yang mengancam ratusan ribu pengungsi di tenda darurat.
- Pantau proses hukum di Mahkamah Agung Israel — atas diskualifikasi Ra’am dan Joint List melalui laporan lembaga seperti Adalah, dan dorong lembaga HAM domestik seperti Amnesty Indonesia di bawah Usman Hamid, maupun akademisi hukum internasional, untuk memberi analisis independen atas keabsahan proses pemilu 27 Oktober bagi arah diplomasi Indonesia ke depan.
Penutup: Tepuk Tangan yang Belum Tentu Berarti Perubahan
Ada satu ironi yang sulit dilewatkan dari rangkaian peristiwa dua pekan terakhir. Sebuah film yang dibuat warga negara Israel sendiri, disutradarai dengan hati-hati selama tiga tahun, tentang bagaimana negaranya menjalankan perang, dijawab bukan dengan perdebatan substantif atas isinya, melainkan dengan ancaman legislatif untuk mencabut identitas kewarganegaraan pembuatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, partai-partai yang mewakili suara jutaan warga Arab-Israel disingkirkan dari kontestasi elektoral oleh komite yang bukan pengadilan. Dua respons ini, betapapun berbeda sasarannya — satu menyasar sineas Yahudi-Israel, satu lagi menyasar politisi Arab-Israel — berbagi logika yang sama: suara yang mengganggu kenyamanan narasi resmi tentang Gaza dianggap lebih layak disingkirkan dari ruang publik ketimbang dijawab dengan argumen.
Bagi anak-anak Palestina yang menjadi bagian terbesar dari daftar syuhada yang terus bertambah sejak 7 Oktober 2023 — bahkan setelah gencatan senjata diumumkan setahun lalu — perdebatan tentang kewarganegaraan seorang sutradara atau keabsahan satu partai politik Israel mungkin terdengar jauh dari penderitaan sehari-hari mereka: kelaparan, prostesis yang tak kunjung datang, musim hujan yang mengancam tenda pengungsian. Namun kedua hal itu sesungguhnya terhubung erat. Selama ruang untuk mempertanyakan cara perang dijalankan terus menyempit di dalam masyarakat yang menjalankannya, harapan akan pertanggungjawaban maupun perubahan kebijakan akan terus tertunda.
Loewenstein menutup analisisnya dengan pertanyaan yang jujur dan tak nyaman: bagaimana jika mayoritas pemilih justru menuntut lebih banyak kekerasan dan kolonisasi, bukan lebih sedikit, atas nama keamanan Yahudi? Analisis ini tak berpretensi menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Yang bisa dipastikan hanyalah bahwa pada 27 Oktober 2026 rakyat Israel akan memilih parlemen baru, sementara nasib partai-partai Arab yang didiskualifikasi masih bergantung pada putusan Mahkamah Agung, dan nasib NAZA sebagai katalis perubahan opini publik masih harus diuji setelah filmnya benar-benar ditonton secara luas — bukan sekadar diperdebatkan dari judulnya.
Pertanyaan yang tersisa untuk kita, jauh dari Venesia maupun Al-Quds, adalah: akankah dunia hanya menyaksikan satu babak lagi sensor dan pembungkaman yang terlupakan begitu berita berikutnya datang — atau adakah cara agar kesaksian 24 tentara dalam NAZA, dan angka-angka yang terus bertambah di Gaza, benar-benar mengubah sesuatu sebelum daftar syuhada itu kembali bertambah panjang?
