Bogota, Ribuan warga Kolombia menggelar demonstrasi di berbagai wilayah untuk mengecam genosida Israel di Gaza dan keputusan pemerintah membuka kedutaan besar di Yerusalem Barat.
Kebijakan tersebut menandai perubahan arah diplomasi Kolombia terhadap Israel, demikian TRT World, Kamis, 15 Oktober 2026,
Di ibu kota Bogota, ratusan mahasiswa, aktivis gerakan sosial, dan demonstran lainnya berunjuk rasa sambil mengibarkan bendera Palestina. Mereka mengecam keputusan Presiden Abelardo de la Espriella untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel.
Aksi tersebut merupakan bagian dari mobilisasi nasional yang menentang kebijakan luar negeri dan dalam negeri presiden konservatif itu, terutama upayanya mempererat hubungan dengan Israel.
Para demonstran membawa spanduk bertuliskan “Kami bukan halaman belakang kalian” dan meneriakkan slogan, termasuk “Zionis keluar, Abelardo keluar”.
Kedutaan Resmi Dibuka
Demonstrasi berlangsung bersamaan dengan peresmian kedutaan besar Kolombia di Yerusalem Barat pada Rabu. Langkah tersebut membalikkan keputusan pemerintahan sebelumnya yang memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
De la Espriella, yang mulai menjabat pada Agustus, memulihkan hubungan yang diputus mantan Presiden Gustavo Petro pada 2024 sebagai bentuk penolakan terhadap genosida Israel di Gaza.
Pemerintahan De la Espriella juga kembali memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel yang sebelumnya ditangguhkan pada masa pemerintahan Petro.
Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula menghadiri upacara peresmian kedutaan di Yerusalem Barat. Ia menyebut pembukaan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
“Hubungan diplomatik antara kedua negara seharusnya tidak pernah diputus,” kata Bula.
Ia menegaskan, “Israel adalah mitra strategis. Israel selalu menjadi mitra strategis, dan mulai sekarang, hubungan itu akan menjadi lebih kuat.”
Bula menambahkan bahwa pembukaan kedutaan merupakan “langkah konkret menuju pemulihan penuh hubungan bilateral”.
Pejabat Palestina dan Saudi Mengecam
Peresmian kedutaan tersebut menuai kecaman dari pejabat Palestina. Mereka memperingatkan bahwa keputusan Kolombia melemahkan hukum internasional dan merusak posisi diplomatik negara itu yang selama ini mendukung perjuangan Palestina.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi internasional terkait”.
