Sang “anti-Netanyahu” kini memegang mandat membentuk pemerintahan. Bagi pemilih Israel ia menjanjikan kenormalan; bagi Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon, rekam jejaknya bercerita lain.
Minggu sore, 8 November 2026, di Kediaman Presiden di Al-Quds, Isaac Herzog menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot. Mantan Kepala Staf militer rezim Zionis itu datang membawa rekomendasi 67 anggota Knesset, 19 di antaranya dari dua partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel, sementara Benjamin Netanyahu hanya mengantongi 46. Media internasional segera menjulukinya “anti-Netanyahu”: pendiam, jauh dari kesan glamor, seorang ayah yang putranya tewas di Jabalia. Tetapi di Beirut, Gaza, dan kamp-kamp pengungsi Palestina, nama Eisenkot lebih dulu dikenal lewat wawancara yang ia berikan pada Oktober 2008, ketika masih memimpin Komando Utara. Di sana ia menjanjikan bahwa setiap desa tempat roket ditembakkan akan dibalas dengan kekuatan yang sengaja dibuat tidak proporsional. Rencana itu kemudian dikenal sebagai Doktrin Dahiyeh.
Pada hari yang sama Al Jazeera bertanya apakah Eisenkot bisa memberi dunia “Israel yang berbeda”. Pertanyaan yang lebih jujur bagi kita: berbeda untuk siapa? Bagi pemilih Israel yang lelah dengan Netanyahu, dengan kegagalan 7 Oktober 2023, perang terhadap Iran, dan koalisi bersama Itamar Ben-Gvir serta Bezalel Smotrich, Eisenkot menawarkan pemerintahan yang lebih tertib. Bagi Gaza, tempat Kementerian Kesehatan setempat mencatat lebih dari 74.600 syuhada sejak Oktober 2023, ukurannya bukan tata krama, melainkan apakah pembunuhan, blokade, dan pendudukan berhenti.
Tulisan ini mengajukan tesis yang bersifat argumentatif, bukan klaim faktual: pergantian dari Netanyahu ke Eisenkot berpeluang mengubah gaya kekuasaan, tata kelola dalam negeri, dan citra rezim Zionis di Barat, tetapi hampir tidak menyentuh parameter dasar kebijakannya terhadap Palestina. Wajah yang lebih “dapat diterima” bahkan bisa melonggarkan tekanan internasional yang baru mulai terbentuk. Data yang dipakai bersumber dari lembaga PBB, organisasi HAM, dan media internasional; tafsirnya adalah tanggung jawab penulis. Batasnya juga perlu diakui sejak awal: koalisi belum terbentuk, dan Eisenkot belum tentu menjadi perdana menteri.
Tulisan GazaMedia sebelumnya telah membedah 19 kursi partai-partai Arab. Analisis ini menyorot sosok yang kini memegang mandat, dan doktrin yang melekat pada namanya.
Mandat di Tangan, Mayoritas Belum Ada
Pemilu 27 Oktober 2026 mencatat partisipasi hampir 78 persen, tertinggi dalam sekitar tiga dekade. Hasil akhir Komite Pemilu Pusat: blok Netanyahu 53 kursi, blok oposisi 48, dan partai-partai Arab rekor 19 kursi (Joint List 11, Ra’am 8). Likud tetap partai terbesar dengan 27 kursi; Yashar pimpinan Eisenkot meraih 21. Eisenkot kini punya 28 hari, dapat diperpanjang 14 hari, untuk mencapai 61 kursi atau memenangi mosi kepercayaan sebagai pemerintahan minoritas.
Di sinilah paradoksnya. Suara partai-partai Arab yang mengantarkannya ke mandat, tetapi Eisenkot telah menutup pintu bagi mereka untuk masuk kabinet. Avigdor Liberman, salah satu mitranya, bahkan menolak pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan Arab dari luar. Pilihan yang tersisa adalah merangkul partai-partai Haredi, dengan harga pengecualian wajib militer yang bertentangan dengan janji kampanyenya sendiri, atau berbagi kekuasaan dengan Likud. Aida Touma-Sliman dari Hadash menilai kepada Al Jazeera bahwa Eisenkot tampak lebih rela berkompromi dengan partai ultra-Ortodoks ketimbang terlihat bergantung pada dukungan Arab.
Kehati-hatian itu tidak semata soal pribadi. Arab Center Washington DC mencatat sekitar 70 persen warga Yahudi Israel menolak partai Arab masuk pemerintahan. Itu dakwaan terhadap struktur politik, bukan hanya terhadap satu politisi. Ahmad Tibi dari Joint List sendiri realistis: ia memperkirakan pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal partai Arab, bukan “pemerintahan impian”, tetapi cukup untuk menjatuhkan koalisi Netanyahu, Ben-Gvir, dan Smotrich.
Persona yang Ditawarkan: Kesederhanaan, Duka, dan Supremasi Hukum
Eisenkot lahir di Tiberias dari orang tua asal Maroko, besar di kota pelabuhan Eilat, masuk Brigade Golani pada 1978, dan menjadi Kepala Staf pada 2015 hingga 2019. Setelah 7 Oktober 2023 ia bergabung dengan kabinet perang Netanyahu. Pada 7 Desember 2023, putranya, Gal Meir Eisenkot (25), tewas akibat ledakan di terowongan di kamp pengungsi Jabalia; tak lama kemudian seorang keponakannya juga tewas di Gaza. Ia keluar dari pemerintahan pada Juni 2024 dan mendirikan Yashar pada September 2025.
Platformnya memang membawa perbedaan nyata bagi politik dalam negeri: komisi negara untuk menyelidiki kegagalan 7 Oktober, wajib dinas nasional bagi semua warga, dan janji bahwa aturan berlaku sama bagi pemerintah. Bagi warga Palestina di dalam Israel, yang komunitasnya dilanda gelombang kriminalitas yang dibiarkan, penegakan hukum yang lebih serius bukan hal sepele.
Namun kita perlu membedakan dua hal. Duka seorang ayah adalah duka manusia dan layak dihormati. Tetapi duka itu terjadi ketika sang putra bertugas dalam operasi militer di Jabalia, kamp yang berulang kali dibombardir dan sebagian besar hancur. Duka pribadi bukan pertanggungjawaban atas kebijakan, dan ketika duka dijadikan modal politik, ia tidak otomatis memberi Eisenkot kredensial moral terhadap Palestina.
Dahiyeh: Ketika Permukiman Ditetapkan sebagai Sasaran
Perang Lebanon 2006 berlangsung 34 hari. Human Rights Watch mencatat setidaknya 1.109 warga Lebanon tewas, sekitar 860 di antaranya sipil; Amnesty International dan pemerintah Lebanon menyebut angka 1.191. Distrik Dahiyeh di selatan Beirut, basis Hizbullah, diratakan dari udara. Dua tahun kemudian, dalam wawancara dengan Yedioth Ahronoth yang dikutip INSS, Eisenkot menjadikan pola itu kebijakan: setiap desa yang menembaki Israel akan menerima kekuatan tak proporsional dan kehancuran besar. Ia menegaskan itu bukan rekomendasi, melainkan rencana yang sudah disetujui.
“Dari sudut pandang kami, itu bukan desa sipil, melainkan pangkalan militer.” — Gadi Eisenkot, Yedioth Ahronoth, Oktober 2008
Pembela kebijakan ini berargumen bahwa Hizbullah dan Hamas berbaur dengan permukiman sehingga pembedaan sasaran nyaris mustahil. Argumen itu perlu diuji, bukan diabaikan. Penyelidikan lapangan HRW atas perang 2006 mengujinya: dalam sebagian besar serangan udara yang menewaskan warga sipil, tidak ditemukan kehadiran militer Hizbullah yang membenarkan serangan, dan dalam kasus-kasus yang diperiksa tidak ada bukti penggunaan sipil sebagai tameng secara sengaja. Misi Pencari Fakta PBB untuk Gaza 2009 pun merujuk konsep Dahiyeh sebagai strategi yang menyasar infrastruktur dan penduduk sipil.
Doktrin itu bukan arsip. Setelah serangan gabungan AS dan rezim Zionis ke Iran pada 28 Februari 2026 dan dibukanya kembali front Lebanon, Eisenkot menulis di media sosial pada Maret bahwa Doktrin Dahiyeh tak pernah serelevan sekarang. Kementerian Kesehatan Lebanon, dikutip The Globe and Mail, melaporkan lebih dari 700 orang tewas dalam sekitar sepuluh hari pertama, termasuk sedikitnya 91 anak. Perlu dicatat dengan adil: sulit mengukur berapa korban yang secara langsung “disebabkan” oleh sebuah doktrin. Tetapi seorang politisi yang pada 2026 masih menyerukannya tidak bisa disebut telah meninggalkannya.
2015–2018: Angka di Bawah Komandonya
Selama Eisenkot menjabat Kepala Staf, data tahunan OCHA mencatat warga Palestina yang tewas oleh pihak Israel: sekitar 169 pada 2015, 109 pada 2016, 76 pada 2017, dan 295 pada 2018. Jumlahnya mendekati 650 jiwa. Demi ketelitian, angka OCHA itu juga mencakup orang yang dikategorikan sebagai anggota kelompok bersenjata dan pelaku atau terduga pelaku serangan; pada 2018, misalnya, 28 anggota kelompok bersenjata di Gaza dan 15 terduga pelaku di Tepi Barat.
Bagian paling kelam adalah Great March of Return, aksi massa di pagar perbatasan Gaza yang menuntut hak kembali pengungsi dan berakhirnya blokade. Komisi Penyelidikan Independen PBB, dalam laporan 28 Februari 2019, menemukan 189 warga Palestina tewas di lokasi aksi antara 30 Maret dan 31 Desember 2018; 183 di antaranya oleh peluru tajam. Korban itu mencakup 35 anak-anak Palestina, tiga paramedis berseragam jelas, dan dua jurnalis yang mudah dikenali. Lebih dari 6.000 orang terluka oleh tembakan tajam. Komisi menemukan alasan kuat untuk meyakini sebagian pelanggaran dapat tergolong kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hanya sekitar 29 dari korban tewas yang merupakan anggota kelompok bersenjata.
Pemerintah Israel saat itu, lewat Menteri Luar Negeri Israel Katz, menolak laporan tersebut sebagai bermusuhan dan bias, dan tidak bekerja sama dengan penyelidikan. Sanggahan itu tercatat. Tetapi menolak bekerja sama bukanlah bantahan atas bukti, dan hingga kini tak ada pertanggungjawaban yang sepadan.
Pergantian wajah di kursi perdana menteri tidak sama dengan pergantian doktrin di lapangan.
Gaza dan Tepi Barat: Titik Temu Eisenkot dan Netanyahu
Pada Agustus 2026 Eisenkot menyatakan tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di bawah pemerintahan yang ia bentuk. Menurut laporan Reuters, ia dan Netanyahu sama-sama menolak menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas dilucuti dan siap melanjutkan perang untuk itu; menurut The Jerusalem Post, Eisenkot bahkan menjanjikan pembongkaran sayap militer Hamas dalam 18 bulan.
Konteks angkanya: Kementerian Kesehatan Gaza mencatat korban tewas sejak Oktober 2023 bergerak dari 74.618 (4–5 November) ke 74.640 (7 November 2026), dengan lebih dari 175.900 korban luka. Sejak gencatan senjata Oktober 2025, kementerian itu mencatat sekitar 1.590–1.600 orang tewas. Angka ini kemungkinan masih di bawah kenyataan: survei populasi yang dimuat The Lancet Global Health menemukan angka resmi per Januari 2025 sekitar 35 persen di bawah estimasi tengah peneliti, dan pada Januari 2026 militer Israel sendiri, menurut Haaretz, menerima angka sekitar 71.000. Di Tepi Barat, OCHA mendokumentasikan 2.159 serangan pemukim hingga laporan 22 Oktober 2026, rata-rata 7,4 per hari dibanding lima per hari pada 2025.
Ada perbedaan yang tak boleh dihapus demi kerapian argumen. Eisenkot menyatakan siap mendorong rencana 20 poin Trump untuk Gaza, termasuk teknokrat berafiliasi Otoritas Palestina dan pasukan internasional. Ia menentang pembangunan di kawasan E1 yang akan membelah Tepi Barat dan memutusnya dari Al-Quds Timur, serta berjanji menindak ekstremisme pemukim lebih keras. Jika dijalankan, itu bisa menekan salah satu mesin kekerasan harian. Namun kerangka besarnya tetap kendali keamanan permanen atas wilayah pendudukan: mengelola pendudukan dengan lebih rapi, bukan mengakhirinya.
Washington Menjauh, dan Bahaya Wajah yang Lebih Bisa Diterima
Pada 3 November 2026, hari pemilu sela AS, Trump mengumumkan di Fox News bahwa bantuan sekitar 4 miliar dolar per tahun untuk Israel akan berhenti di akhir tahun, dan mengklaim Netanyahu sendiri yang mengusulkannya. Nota kesepahaman yang berlaku memberi 3,8 miliar dolar per tahun hingga 2028, dan bagaimana penghentian itu dijalankan, termasuk peran Kongres, belum jelas. Kantor Netanyahu membingkainya sebagai peralihan menuju kemitraan. Penjualan senjata pun tetap jalan: pada September, Washington menyetujui penjualan bom berat senilai 2,8 miliar dolar.
Malam itu Partai Republik kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres. Wakil Presiden JD Vance terang-terangan menulis bahwa alasan mereka kalah adalah perang Iran, dan menyebut perlunya mengubah hubungan AS dengan Israel. Aaron David Miller dari Carnegie Endowment menilai kepada Al Jazeera bahwa di mata banyak orang, Israel kini “bukan lagi Daud, melainkan Jalut”.
Di titik inilah Eisenkot paling berguna bagi rezim Zionis: memperbaiki citra yang runtuh. Risikonya, ibu kota Barat akan dengan lega kembali ke “bisnis seperti biasa” begitu Netanyahu, Ben-Gvir, dan Smotrich tersingkir, meski di Gaza tidak ada yang berubah. Argumen tandingannya juga sah: pemerintahan tanpa Smotrich mungkin mengerem agenda aneksasi formal, dan itu kerugian nyata yang bisa dihindari. Keduanya bisa benar sekaligus.
Bagi Palestina, yang dipertaruhkan bukan siapa yang memerintah, melainkan siapa yang memaksa pemerintah itu bertanggung jawab.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Lekatkan rekam jejak pada setiap liputan. Bagi penulis, mahasiswa, dan kreator konten: setiap kali menyebut “calon perdana menteri Eisenkot”, sertakan tiga fakta yang dapat dicek: 189 korban tewas termasuk 35 anak dalam Great March of Return (Komisi Penyelidikan PBB, 2019); pernyataan Dahiyeh 2008 yang ia tegaskan lagi pada Maret 2026; dan penolakannya terhadap negara Palestina pada Agustus 2026. Narasi “Israel moderat” hanya bisa dilawan dengan arsip yang tersusun rapi.
- Kawal konsistensi diplomasi Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI pada Juli 2026 menegaskan tidak ada normalisasi sebelum Palestina merdeka dan berdaulat. Dorong, lewat surat terbuka ormas, kampus, dan audiensi dengan Komisi I DPR, agar sikap itu tidak melunak karena pergantian wajah di Al-Quds, dan agar setiap pemerintahan baru diukur dengan indikator: apakah 7,4 serangan pemukim per hari turun, dan apakah pembunuhan di Gaza, sekitar 1.600 jiwa sejak gencatan senjata, berhenti.
- Arahkan donasi pada kebutuhan yang terukur. Lebih dari 175.900 warga Gaza terluka, dan banyak yang butuh rehabilitasi jangka panjang. Salurkan bantuan untuk layanan medis, prostetik, dan rehabilitasi melalui lembaga berizin dengan laporan audit terbuka, seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, atau MER-C, dan pertimbangkan pula program pendampingan petani zaitun Tepi Barat, yang menghadapi 272 serangan pemukim sepanjang musim panen sejak 1 September.
Penutup
Pada 2008, Eisenkot berbicara sebagai jenderal yang merancang kehancuran desa-desa Lebanon dan menyebutnya rencana yang sudah disetujui. Pada 2018, ia memimpin tentara yang menembaki anak-anak Palestina di pagar perbatasan Gaza. Pada 2026, ia memegang mandat Presiden dan dielu-elukan sebagai harapan bagi demokrasi Israel.
Tidak ada kontradiksi di antara ketiganya, dan justru itulah intinya. Sistem politik rezim Zionis mampu menghasilkan pemimpin yang santun, berduka, dan taat hukum domestik, tanpa pernah meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan terhadap orang Palestina dan Lebanon.
Kita juga harus jujur tentang apa yang belum diketahui. Eisenkot mungkin gagal membentuk koalisi; Netanyahu mungkin kembali; Israel mungkin menuju pemilu ulang. Ancaman pemotongan bantuan AS bisa menjadi titik balik, atau sekadar retorika pasca-pemilu.
Maka pertanyaannya tertuju kepada kita, bukan kepada Knesset: jika suatu hari rezim Zionis dipimpin oleh sosok yang lebih sopan sementara doktrin yang ia rancang tetap berlaku di Gaza dan Lebanon, apakah dunia akan menyebutnya perubahan, dan apakah kita akan ikut menyebutnya begitu?
