HomeAnalisis dan OpiniPemilu Palestina Kembali Ditunda, dan Itu Bukan Kebetulan

Pemilu Palestina Kembali Ditunda, dan Itu Bukan Kebetulan

Awal Oktober 2026, Presiden Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif yang sebelumnya dijadwalkan 28 November. Pemilu itu akan digelar bersamaan dengan pemilu presiden pada 11 September 2027. Dalam dekritnya, kantor kepresidenan menyebut hambatan keamanan, logistik, dan kondisi di lapangan yang belum memungkinkan. Alasan ini bukan hal baru. Pemilu Palestina sudah berkali-kali tertunda, dan hampir selalu dengan alasan yang sama: pendudukan Israel membuat kekuasaan rakyat Palestina atas wilayahnya tidak pernah utuh. Di sinilah tesis kita berdiri. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan konsesi yang bisa ditawar sedikit demi sedikit, dan ia tidak akan lahir dari proses pemilu yang terus ditunda di bawah pendudukan.

Konteks yang Terus Berulang

Pemilu legislatif terakhir Palestina pada 2006 dimenangkan Hamas. Kemenangan itu disusul isolasi politik dan konflik yang berujung pada pengambilalihan Gaza oleh Hamas setahun kemudian. Sejak itu, pemilu hanya tinggal wacana. Pada 2021, Abbas juga menunda pemilu dengan alasan yang sama: Israel tidak menjamin warga Yerusalem Timur bisa ikut memilih. Pola ini mengajarkan satu hal: masalah utamanya bukan kesiapan rakyat Palestina untuk berdemokrasi, melainkan siapa yang menentukan di mana dan bagaimana rakyat boleh memilih.

Argumen Pertama: Demokrasi Tidak Bisa Tumbuh di Wilayah yang Hancur

Gaza menjadi contoh paling nyata. Al Jazeera mencatat lebih dari 90 persen wilayah Jalur Gaza telah hancur, sehingga infrastruktur untuk menyelenggarakan pemungutan suara tidak tersedia. Daftar kependudukan juga belum diperbarui akibat serangan Israel. Bahkan sebelum penundaan diumumkan, pertanyaan tentang kelayakan pemilu di Gaza sudah menjadi pertanyaan besar. Demokrasi membutuhkan warga yang aman, tempat tinggal yang layak, dan data pemilih yang akurat. Ketiganya tidak bisa dipenuhi selama Gaza masih di bawah kekuasaan kekerasan dan pembatasan.

Argumen Kedua: Permukiman dan Kekerasan Mengikis Wilayah Negara

Negara tidak bisa dibangun di atas tanah yang terus menyusut. Data OCHA yang dikutip PBB pada Juni 2026 menunjukkan serangan pemukim yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan properti telah melampaui 1.000 kasus sepanjang tahun itu, rata-rata sekitar enam kejadian per hari. PBB menyebut laju tersebut lebih tinggi dari tahun-tahun yang pernah tercatat. Lebih dari 2.200 warga telah mengungsi akibat kekerasan pemukim maupun pembatasan akses. Arab News, mengutip data Agustus 2026, menyebut pengusiran lewat kekerasan, pembongkaran, dan pembatasan gerak rata-rata menimpa 17 warga per hari, dua kali lipat rata-rata tiga tahun sebelumnya. Setiap rumah yang dibongkar dan setiap desa yang dikosongkan berarti wilayah yang semakin sulit menjadi bagian dari negara Palestina.

Argumen Ketiga: Pengakuan Internasional Belum Mengubah Kenyataan

Pengakuan terhadap negara Palestina kini semakin luas. AP mencatat sekitar 150 dari 193 anggota PBB telah mengakuinya. Namun pengakuan belum berarti perubahan di lapangan. Yang paling menarik, pengakuan dari dalam pun tidak cukup tanpa tindakan nyata. Surat resmi pejabat Palestina kepada pemerintah Prancis, yang dikutip media internasional, menyatakan bahwa kondisi politik, keamanan, dan ekonomi yang menjadi dasar jadwal pemilu 28 November belum terwujud. Kondisi yang dimaksud antara lain upaya Amerika Serikat mencegah aneksasi lebih lanjut, meredam kekerasan pemukim, dan membebaskan dana Palestina senilai sekitar 7 miliar dolar AS yang ditahan. Jika para pemimpin Palestina sendiri menilai syarat-syarat itu belum terpenuhi, pesan bagi dunia jelas: pengakuan harus diikuti tekanan nyata terhadap pendudukan.

Mengakui Sudut Pandang Lain

Penundaan ini tidak sepenuhnya dibaca satu arah. Sejumlah pihak menilai pemilu yang digelar di tengah konflik berisiko memicu ketegangan baru, sementara Israel menyebut kekhawatiran keamanan sebagai alasan utamanya. Trauma serangan 7 Oktober 2023 juga masih membekas bagi warga Israel. Di kalangan Palestina sendiri, kritik terhadap Otoritas Palestina tetap keras. Sebagian pengamat menilai penundaan ini memperkuat para pemimpin lama yang tidak pernah diuji pemilih, dan memperlemah kepercayaan rakyat maupun donor. Hamas menyambut penundaan itu sebagai langkah ke arah yang benar, tetapi tetap menuntut pembangunan kembali institusi Palestina. Kritik-kritik ini sah dan perlu disampaikan. Namun tidak ada yang membenarkan pendudukan, perampasan tanah, atau pembatasan hak warga untuk memilih wakilnya sendiri.

Implikasi yang Lebih Luas

Persoalan ini melampaui Ramallah dan Yerusalem. Mahkamah Internasional pada 2024 memberikan pendapat hukum bahwa kehadiran Israel di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional. Hak menentukan nasib sendiri juga tertera dalam Piagam PBB dan berbagai resolusi Majelis Umum. Bagi Indonesia dan dunia Muslim, isu ini menjadi ujian konsistensi. Solidaritas tidak cukup berhenti pada pernyataan, tetapi perlu diwujudkan dalam diplomasi, pendidikan publik, dan pemberitaan yang akurat.

Media juga memegang peran penting. Berita tentang penundaan pemilu mudah terjebak pada narasi teknis soal jadwal dan koalisi, sementara akar persoalannya, yaitu pendudukan dan pembatasan kedaulatan, tertinggal di belakang. Jurnalisme yang baik perlu menjelaskan keduanya sekaligus.

Penutup

Penundaan pemilu hingga September 2027 adalah pengingat pahit bahwa demokrasi Palestina masih menunggu syarat yang belum dipenuhi: akses penuh ke Yerusalem Timur, Gaza yang bisa dihuni, dan tanah yang tidak terus dirampas. Pemilu adalah hak rakyat Palestina, dan kita wajib mendukung hak itu. Tetapi pemilu tidak bisa menggantikan kemerdekaan. Pertanyaan untuk kita hari ini sederhana: apakah dukungan kita berhenti pada simpati setiap kali jadwal pemilu berubah, atau berlanjut menjadi tuntutan agar pendudukan diakhiri dan kedaulatan penuh Palestina diwujudkan? Kemerdekaan Palestina adalah hak yang harus dipenuhi seluruhnya.

ARTIKEL TERKAIT

Terkini