JAKARTA — Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, mendesak pemerintah Indonesia menimbang ulang keputusannya bergabung dengan Board of Peace (BoP), badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seruan itu disampaikan pada akhir Oktober 2026 dan dikutip dari Reuters. Menurut Albanese, rencana perdamaian Gaza di bawah BoP berpotensi mengabaikan hak warga Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri, sementara keikutsertaan Indonesia bisa memberi legitimasi pada mekanisme tersebut.
Kritik soal komposisi dan legitimasi
Albanese menilai langkah Indonesia “sangat berbahaya” karena dapat menormalisasi mekanisme yang menormalisasi mekanisme yang sebenarnya sangat tidak wajar. Ia juga menilai penunjukan sejumlah birokrat Palestina hanya bersifat simbolis.
Ia menyoroti susunan BoP yang tidak melibatkan perwakilan Palestina, padahal badan itu dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Seorang pejabat BoP membantah Palestina disisihkan dan menyatakan kepemimpinan Palestina tetap menjadi bagian utama rencana.
Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bergabung dengan Hague Group, yang antara lain beranggotakan Afrika Selatan dan Malaysia serta mendorong penegakan hukum internasional, termasuk melalui ICC.
Respons pemerintah dan Palestina
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pembahasan keikutsertaan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan. Pemerintah juga menegaskan kembali posisinya yang telah disampaikan sebelumnya. nu
Dubes Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah Al-Sattari, menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia akan bijak menentukan sikap. Ia juga menilai BoP kini kurang bermakna.
Latar belakang keanggotaan Indonesia
Indonesia resmi bergabung dengan BoP pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, saat forum World Economic Forum. Inisiatif ini lahir dari rencana perdamaian Gaza yang diusung Trump dan merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Pada Maret 2026, Indonesia sempat menangguhkan seluruh pembahasan terkait BoP karena eskalasi militer di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto juga dilaporkan menyatakan akan mundur dari BoP jika forum itu tidak memberi manfaat bagi rakyat Palestina.
Hingga naskah ini disusun, penelusuran kami belum menemukan keputusan resmi pemerintah untuk keluar atau bertahan di BoP.


