Perdana Menteri Qatar menegaskan bahwa Pangkalan Udara Al-Udeid tidak akan digunakan untuk meluncurkan serangan terhadap negara lain, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan terkait potensi serangan Israel terhadap Iran, lansir New Arab.
Qatar saat ini menjadi tuan rumah bagi sekitar 13.000 tentara Amerika Serikat di Pangkalan Udara Al-Udeid, yang merupakan instalasi militer terbesar AS di Timur Tengah.
“Negara Qatar tidak menerima peluncuran serangan terhadap negara atau rakyat mana pun dari Pangkalan Udara Al-Udeid,” kata Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, pada Selasa malam dalam siaran televisi pemerintah.
“Hubungan dengan Amerika Serikat adalah kemitraan strategis yang ditandai dengan kerja sama di berbagai tingkatan, sambil menekankan bahwa masing-masing pihak menikmati kedaulatan penuh dan tidak campur tangan dalam urusan satu sama lain,” tambahnya.
Iran saat ini dalam status siaga tinggi dalam menghadapi kemungkinan respons dari Tel Aviv terkait serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu yang menargetkan beberapa pangkalan militer di Israel, sekutu utama AS.
Serangan yang dilakukan Teheran tersebut merupakan balasan atas pembunuhan pemimpin Hezbollah dan Hamas baru-baru ini, serta komandan Pengawal Revolusi Iran.
Sheikh Mohammed juga menyinggung keberhasilan kebijakan luar negeri Qatar dalam membantu mendamaikan perang di Gaza pada November tahun lalu, ketika kelompok Palestina Hamas menukar tawanan Israel dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.
Gencatan senjata selama seminggu tersebut dimediasi oleh Qatar, yang terus berperan penting dalam mencari kesepakatan untuk menghentikan perang Israel di Gaza, bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat.
Ia menambahkan bahwa menghentikan perang di Lebanon menjadi prioritas bagi Qatar, dengan komunikasi yang terus berlanjut dengan pihak-pihak di Lebanon bertujuan untuk menghentikan agresi Israel dan mencapai stabilitas.
Al Thani juga menegaskan bahwa Qatar selalu memilih peran sebagai mediator dengan tujuan mengembalikan hak-hak yang sah bagi pemiliknya di dunia Arab.
