Israel Murka Dicap Rezim Apartheid

GAZAMEDIA, TEL AVIV- Yair Lapid Menteri Luar Negeri Israel berang jika negaranya dicap sebagai negera apartheid. Menurutnya, sebutan Israel sebagai negara atau rezim apartheid menggambarkan jika negeri zionis Israel merupan musuh bersama.

Penyataan itu hanya salah satu bentuk dari serangkaian ketakutan Israel dengan kebijakan yang diadopsi oleh organisasi hak asasi manusia untuk mendistorsi reputasi negara pendudukan dan membandingkannya dengan sistem apartheid yang berlaku di Afrika Selatan pada dekade sebelumnya.

Penulis The Times of Israel dan kepala Asosiasi Pers Asing, Dan Perry, mengatakan ketakutan Israel adalah karena upaya organisasi hukum hak asasi manusia internasional untuk membandingkan Kebijakan Israel diterapkan terhadap warga Palestina seperti yang terjadi sebelumnya pada orang kulit hitam di Afrika Selatan.

“Hari ini, mereka dianiaya di Amerika Serikat, mereka kehilangan sebagian besar hak dan dianggap sebagai korban apartheid oleh kelompok etnis minoritas,” ujar Perry seperti dilansir dari MEMO, Rabu (12/1)

Perry menambahkan bahwa posisi pasukan anti-Israel menganggap bahwa ada dasar genetik umum yang luas antara negara-negara yang mempraktikkan apartheid, seperti bekas rezim Afrika Selatan dan sekarang Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Israel.

Menurutnya negara-negara itu mempraktikkan hal yang sama dengan kebijakan dengan Palestina di Tepi Barat. Mereka mengadopsi kebijakan genosida dan menghubungkan Palestina dengan istilah ‘ilegal’ dengan referensi ke pemukiman Yahudi.

Melalui tinjauan statistik, orang Israel takut dengan anggapan bahwa sebagian besar penduduk dunia lahir setelah jatuhnya rezim apartheid di Afrika Selatan. Maka, mereka menggambarkan Israel dengan deskripsi yang sama.

Pada saat yang sama, yang memperkuat pengulangan dunia atas gagasan pemerintahan apartheid adalah kenyataan bahwa tanah Otoritas Palestina telah menjadi wilayah-wilayah terpecah yang dikelilingi kendali penuh tentara Israel.

Israel pun memperkirakan bahwa Tahun Baru 2022 akan menjadi saksi kampanye oleh organisasi internasional dan PBB untuk memilih istilah dan kosakata yang terkait dengan apartheid mengenai kebijakan Israel terhadap Palestina. Kondisi ini mendorong Kementerian Luar Negeri Israel dan konsulat di seluruh dunia waspada dalam berdiplomasi untuk menghadapi tsunami politik terhadap negara mereka.[]