Al Quds Indeks Palestina

Pendidikan di Tepi Barat Palestina dalam Bayang-bayang Israel

GAZAMEDIA, AL-QUDS – Otoritas Israel akan melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan status dosen dari luar negeri yang akan mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi atau Universitas Palestina yang berada di wilayah Tepi Barat terjajah.

Pihak Israel juga memperbolehkan mahasiswa dari berbagai negara untuk belajar di Palestina akan tetapi rezim Zionis tetap mengeluarkan prosedur ganda yakni dengan cara melalui pengawasannya.

Dilansir dari media terbitan Israel, pihaknya akan mengizinkan universitas-universitas Palestina untuk mempekerjakan dosen dari luar negeri hanya jika mereka akan mengajar di bidang yang dibutuhkan, dan di mana ada kekurangan staf pendidikan.

“Ini akan dilakukan sesuai dengan kondisi, termasuk dosen dan peneliti yang dibedakan dengan setidaknya gelar doktor, ini juga akan diberikan melalui konsulat Israel di negara asal pemohon, berapa banyak dosen yang akan menerima visa masuk akan ditentukan, hingga saat ini mencapai 100 orang, ” Tulis media tersebut.

Surat kabar tersebut menyatakan bahwa ketentuan terperinci ini dan lainnya terkait dengan kategori warga negara asing yang ingin masuk dan tinggal di Tepi Barat, termasuk dalam dokumen aplikasi permanen tentara “Israel”, pernyataan tersebut diterbitkan bulan lalu dan akan segera mulai berlaku,

Menurut surat kabar tersebut, dokumen berjudul “Prosedur Masuk dan Tempat Tinggal Migran di Tepi Barat” juga menetapkan kuota jumlah mahasiswa asing yang akan diizinkan untuk belajar di universitas-universitas Palestina menjadi hanya 150, dan tentara “Israel” juga akan diperbolehkan untuk membatasi bahan studi di universitas Palestina yang terbuka untuk mahasiswa asing, dan mereka akan diminta untuk Setiap mahasiswa wawancara dengan kantor perwakilan “Israel” di negara asal mereka.

Surat kabar tersebut menyatakan bahwa prosedur tersebut hanya berlaku untuk warga negara dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan “Israel”, dengan pengecualian negara-negara seperti Yordania, Mesir dan UEA, meskipun mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv, tetapi warga negara mereka dapat mengajukan permohonan kunjungan yang jauh lebih singkat dan lebih sulit. [AYS/FKR/CKY]