Menteri Luar Negeri Suriah, As’ad Al-Shaibani, pada Rabu menegaskan bahwa pemerintahan baru di negaranya akan dibentuk pada awal bulan depan.
Ia menekankan bahwa perubahan yang terjadi dalam dua bulan terakhir berasal dari berbagai konsultasi di dalam Suriah.
“Pemerintahan baru yang akan dibentuk pada 1 Maret mendatang akan sebisa mungkin mewakili rakyat Suriah dan menghormati keberagamannya,” katanya sebuah diskusi di sela-sela partisipasinya dalam Konferensi Timur Tengah (KTT) Pemerintahan Dunia di Dubai.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya ingin rakyat Suriah merasa percaya terhadap pemerintahan. Al-Shaibani menegaskan bahwa rakyat Suriah adalah mitra dalam perubahan.
“Semua perubahan dan penyesuaian yang kami lakukan dalam dua bulan terakhir terkait peta jalan politik berasal dari konsultasi dengan komunitas diaspora serta masyarakat sipil di dalam negeri,” imbuhnya.
Pemerintahan Suriah, dua hari setelah menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu, menunjuk Mohammad Al-Bashir sebagai Perdana Menteri sementara hingga 1 Maret.
Pada 29 Januari, Ahmed Al-Sharaa memimpin pertemuan besar di Istana Rakyat di Damaskus. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa Al-Sharaa akan memimpin Suriah selama masa transisi.
Selain itu, pemerintah juga membatalkan konstitusi tahun 2012 dan membubarkan tentara, aparat keamanan rezim sebelumnya, serta membubarkan Partai Baath yang telah berkuasa selama beberapa dekade.
