berita dunia

Rumah Sakit di Arab Sepi Pasien, Inilah Alasannya

By / November 29, 2021

GAZA MEDIA – Inilah rahasia mengapa rumah sakit di Arab, sangat sepi dən jarang sekali pasien datang?

Ada seorang dokter membangun sebuah rumah sakit di Tanah Suci (Makkah Al Mukarramah). Setelah selama 6 bulan dibuka, ternyata tidak ada seorang pasien pun yang datang untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Pemilik rumah sakit merasa hairan : “Apakah orang- orang  di sini tidak pernah sakit? Atau karna mereka berobat di rumah sakit lain?”

Setelah beberapa lama mencari sebab musabnya, akhirnya ia mendapat jawabannya, dari salah seorang muslim di sana. Si muslim itu menjawab dengan polosnya:

“Bila kami sakit, Tips pertama yg kami lakukan ialah shalat 2 rakaat, dan memohon kesembuhan kepada Allah. In Syaa Allah kami sembuh dengan izin dan kasih sayang-Nya.

Tips ke-2, yaitu membaca Al Fatihah atau ayat-ayat pilihan, atau surah-surah tertentu, lalu ditiupkan pada air lalu kami meminumnya. Dengn izin Allah pula, Alhamdulillaah kami sehat lagi.

Kalau belum sembuh juga, kami lakukan Tips yang ke-3, yaitu mempersering  bersedekah, dengan niat mendapatkan pahala kebaikan dan berkah agar dijadikan jalan penyembuh sakit. Maka dengan izin Allah kami sembuh.

Tapi jika belum sembuh juga, kami akan tempuh Tips yang ke-4, yaitu memperbanyak istighfar, sebagai sarana bertaubat, khususnya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan bagian anggota badan yang sakit. Sebab, Nabi SAW. Bersabda bahwa sakit adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa.

Kalau dengan 4 cara di atas masih belum sembuh juga, baru kami lakukan Tips yang ke-5, yaitu  meminum madu dan habbatussauda, karena itu obat yang diajarkan dan dianjurkan agama kami.

Tapi kalau masih tetap belum sembuh juga, maka kami lakukan Tips yg ke-6 yaitu mengkonsumsi makanan herbal berkhasiat, seperti bawang putih, buah tin, zaitun, kurma, dll, seperti disebut dalam Al-Quran kitab kami.

Dan, bila kami sembuh kami ucapkan: Alhamdulillah. Tapi bila belum sembuh kami ucapkan: Laa hawlaa wa laa quwwataa illaa billaah.

Lalu, kami lakukan Tips yang ke-7 yaitu pergi ke doktor muslim yang shaleh. Dengan Rahmat serta Pertolongan Allah Azza wa Jalla, kami diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Aamiin Ya Robbal ‘Aalamiin.

Ini adalah rahasia mengapa rumah sakit di Makkah sangat sepi, jarang pasien yang datang. []

China Bangun Koalisi Kecam AS

By / November 29, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Akibat akan diselenggarakannya KTT Demokrasi di AS yang mengundang sebagian negara saja, termasuk Taiwan yang bermasalah dengan Tirai Bambu, China mengkritik keras Amerika Serikat (AS).

Hal ini terkuak dari pernyataan Menteri Luar Negeri Wang Yi, yang berbicara dengan mitranya Menlu Rusia Sergey Lavrov. Ia menyebut pertemuan yang dibuat AS itu memecah belah.

Mengutip Nikkei Asia, China mulai memperkuat hubungan negara-negara yang tidak diundang. Sebelumnya AS mengundang 110 pihak, termasuk India dan Jepang namun China tak masuk dalam daftar.

Hal sama juga dikatakannya ke Menlu Iran Hossein Amirabdollahian. “‘KTT untuk Demokrasi’ adalah untuk menghasut konfrontasi blok dengan garis ideologis dan upaya untuk melaksanakan transformasi gaya Amerika untuk melayani kebutuhan strategis negeri itu sendiri,” kata Wang Yi.

Wang Yi juga berkomunikasi dengan Palestina pekan lalu. Berbicara dalam sambungan telepon ke Wakil Perdana Menteri Palestina Ziad Abu Amr Selasa lalu. “China akan terus berdiri teguh dengan rakyat Palestina dalam upaya pembentukan negara merdeka,” tegasnya.

Palestina sendiri juga tak diundang ke KTT tersebut. Padahal Israel hadir.

KTT Demokrasi sendiri akan berlangsung secara virtual pada 9 dan 10 Desember. Gelaran ini juga merupakan salah satu janji kampanye Presiden AS Joe Biden, yang menempatkan perjuangan antara demokrasi dan “pemerintah otokratis” pada kebijakan luar negerinya. []

Presiden Ukraina beberkan rencana kudeta

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, UKRAINA – Presiden Ukraina , Volodymyr Zelenskiy mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap rencana percobaan kudeta dengan keterlibatan Rusia, yang rencannya terjadi minggu depan. Hal itu dikatakan Volodymyr dalam konferensi pers, Jumat (26/11).

Melansir Reuters, Zelenskiy tidak memberikan rincian lengkap tentang rencana kudeta dan tidak menuduh keterlibatan negara Rusia, meskipun ia juga berbicara panjang lebar pada konferensi pers tentang ancaman eskalasi militer Rusia, dan mengatakan Ukraina akan siap untuk itu.

Rusia telah membangun pasukan di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Kyiv, Amerika Serikat dan NATO telah menyuarakan keprihatinan dalam beberapa hari terakhir tentang kemungkinan serangan Rusia , sebuah saran yang ditepis Kremlin sebagai salah dan mengkhawatirkan.

“Kami mendapat tantangan tidak hanya dari Federasi Rusia dan kemungkinan eskalasi kami memiliki tantangan internal yang besar. Saya menerima informasi bahwa kudeta akan terjadi di negara kami pada 1-2 Desember,” kata Zelenskiy.

Ukraina memiliki rekaman audio sebagai bukti rencana kudeta, tambah Zelenskiy. Moskow dan Kyiv saling menyalahkan atas meningkatnya ketegangan dalam beberapa pekan terakhir, meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik jangka panjang antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia dapat meletus menjadi perang terbuka baru. []

Polisi Turki menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa wanita di Istanbul

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, TURKI – Pawai untuk Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dihadang oleh polisi anti huru hara.  Polisi Turki menembakkan gas air mata dan peluru karet pada Kamis untuk memukul mundur ribuan orang, banyak dari mereka perempuan, yang turun ke jalan di Istanbul untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Protes, bagian dari satu minggu mobilisasi nasional, terjadi di tengah seruan agar Turki bergabung kembali dengan Konvensi Istanbul, perjanjian penting untuk melindungi perempuan yang mencakup 45 negara dan ditandatangani di kota terbesar Turki pada 2011. Sementara Turki adalah negara pertama yang menandatangani konvensi tersebut, pada bulan Juli Turki juga menjadi yang pertama menarik diri dengan pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengklaim inisiatif tersebut telah “dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba untuk menormalkan homoseksualitas”.

Wanita Turki telah melakukan protes massal dua kali atas penarikan itu, pada bulan Maret ketika Erdogan pertama kali mengumumkan niatnya untuk mundur, dan sekali lagi pada bulan Juli, ketika langkah itu menjadi resmi. Erdogan berpendapat undang-undang yang ada di Turki sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan, tetapi kelompok hak-hak perempuan di negara itu mengatakan konvensi tersebut memberikan peta jalan untuk undang-undang penting yang tidak pernah sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah.

Setidaknya 285 wanita telah dibunuh oleh pria sejauh ini pada tahun 2021 di Turki, menurut platform We Will Stop Femicide, sebuah organisasi non-pemerintah yang melacak insiden semacam itu dan melobi agar para pembunuh diadili.

Pada hari Kamis, Menteri Dalam Negeri Turki mengakui statistik kementeriannya sendiri tentang pembunuhan wanita di negara itu menunjukkan tahun ini berada di jalur yang melebihi tahun lalu dengan 251 wanita terbunuh pada 15 November, dibandingkan dengan 268 pada tahun 2020 tetapi pemerintah sedang berupaya untuk membawa jumlah itu turun.

Bagi banyak wanita di Turki, klaim pemerintah bahwa mereka tertarik untuk melindungi mereka sulit dipercaya, terutama setelah penarikannya dari Konvensi Istanbul.

“Perempuan memenuhi jalan-jalan karena di Turki dan di seluruh dunia, kekerasan laki-laki meningkat,” kata Gokce, 25 tahun, dari Jaringan Pertahanan Perempuan, sebuah organisasi yang menghubungkan aktivis perempuan di seluruh negeri, kepada Al Jazeera.

Gokce mengatakan Konvensi Istanbul adalah produk kerja bertahun-tahun oleh para aktivis hak-hak perempuan, dan bahwa meskipun Turki tidak pernah sepenuhnya memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya, penarikan itu mengejutkan.

“Erdogan menarik diri dari Konvensi Istanbul dalam satu malam, dengan alasan menyebarkan homoseksualitas,” katanya. “Para feminis menulis konvensi ini, dan mereka berjuang untuk menerapkannya. Mereka pergi dari satu pengadilan ke pengadilan berikutnya untuk menerapkannya dan itu masih belum sepenuhnya diterapkan di Turki. Seharusnya tidak hanya menjadi keputusan satu orang untuk menarik diri darinya. ” []

USAID Klaim Benih Gandum yang Dikirim ke Suriah Berstandar Tinggi

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, AMERIKA SERIKAT – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengatakan benih gandum yang baru-baru ini diberikan kepada para petani di Suriah timur laut memenuhi “standar keamanan dan kualitas yang tinggi.”

Pengumuman itu muncul setelah adanya klaim oleh pemerintah Suriah bahwa benih yang disumbangkan oleh badan AS itu “tidak cocok untuk ditanam.” seperti yang dikutip oleh VOA

Pekan lalu, USAID menyumbangkan 3.000 ton benih gandum ke Suriah timur laut untuk membantu mengatasi kekurangan gandum di wilayah yang dilanda kekeringan itu.

Namun, pemerintah Suriah mengklaim pada Selasa (23/11) bahwa analisis sampel benih yang disediakan AS itu menemukan benih tersebut tidak cocok untuk ditanam.

“Benih mengandung tingkat nematoda (cacing parasit tanaman) yang tinggi, yang mencapai 40 persen, dan ini menimbulkan bahaya besar bagi pertanian di wilayah tersebut, terutama karena efeknya menyebabkan kerusakan besar yang diperparah dengan berlalunya waktu,” kata Said Hajji, kepala direktorat pertanian pemerintah di provinsi Hasaka, seperti dikutip kantor berita pemerintah Suriah, SANA.

Seorang juru bicara USAID mengatakan kepada VOA dalam sebuah pernyataan bahwa benih gandum yang dikirim ke Suriah telah melalui proses pembersihan dan pengujian untuk keamanan dan kualitas sebelum disumbangkan. []

Cerita Pemuda Israel Yang Menolak Menjadi Tentara

By / November 25, 2021

GAZA MEDIA, ISRAEL – Seorang pemuda Israel bernama Eran Aviv (19) menolak bergabung mengikuti wajib militer yang diselenggarakan oleh pemerintah.karena tidak mau ikut serta dalam penindasan terhadap rakyat Palestina.

Israel merupakan salah satu negara yang mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer. Di Israel, wajib militer berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Tentara Israel yang secara resmi bernama Pasukan Pertahanan Israel (IDF) didirikan tahun 1948 oleh Perdana Menteri pertama, David Ben-Gurion. Ia berprinsip bahwa seluruh warganya adalah tentara. Semua warga negara Yahudi dan Druze Israel yang berusia di atas 18 tahun diharapkan melapor untuk bertugas di militer.

Namun, hal berbeda justru dilakukan oleh Eran Aviv, Pemuda berusia 19 tahun itu justru menolak peraturan wajib militer yang harus dijalaninya.

Dalam pernyataan penolakannya, dia menulis: “Saya menolak karena saya percaya bahwa semua manusia harus hidup di bawah pemerintahan yang mewakili mereka. Saya menolak karena saya percaya bahwa wajib militer melegitimasi dan melayani pendudukan.Saya menolak karena saya menghormati aturan dan norma masyarakat internasional yang tidak sesuai dengan pendudukan Israel, saya menolak karena saya percaya bahwa Jika ada banyak yang menolak untuk bertugas di militer, Israel harus mengakhiri pendudukan. Saya menolak karena saya percaya bahwa setelah 53 tahun pendudukan, pendudukan adalah bagian integral dari tentara dan tidak mungkin untuk bertugas di tentara tanpa melayani pendudukan.” []

Perdana Menteri Inggris : Dunia Tak Punya Cukup Waktu Hentikan Program Nuklir Iran

By / November 25, 2021

GAZA MEDIA, LONDON – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengatakan pada Selasa (23/11/2021), bahwa dunia “tidak punya cukup waktu” untuk menghentikan progam nuklir Iran . Johnson membuat komentar itu selama kunjungan Presiden Israel , Isaac Herzog ke Downing Street. Seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (24/11/2021), Johnson menambahkan bahwa kunjungan Herzog ke Inggris adalah “kesaksian penting untuk kekuatan hubungan” dengan Israel.

Sementara Herzog menyatakan harapannya, bahwa negara-negara yang akan bernegosiasi dengan Iran mengenai program nuklirnya akan bersikap “keras dengan Teheran.

Pejabat Israel itu kemudian berterima kasih kepada pemerintah Inggris atas keputusannya untuk menyatakan Hamas secara keseluruhan sebagai “organisasi teror”. Menurut Johnson, meskipun keputusan itu “kontroversial”, itu pada akhirnya benar.

Sebelumnya pada hari Selasa, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa Israel “tidak akan pernah” menjadi bagian dari kesepakatan apa pun yang dapat dicapai dengan Iran. “Kesalahan yang kami lakukan dengan penandatanganan kesepakatan nuklir pertama pada tahun 2015 tidak akan pernah terulang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi telah berada di Teheran, Iran sejak awal pekan ini. Ia bertemu dengan sejumlah pejabat Iran dan membahas mengenai program nuklir negara tersebut.

“Kami telah melakukan diskusi, pembicaraan, dan negosiasi yang panjang dengan para pejabat Iran,” kata Grossi pada Press TV pada Selasa (23/11/2021), seperti dikutip dari Mers. “Kami memiliki sejumlah masalah penting yang perlu kami diskusikan di tingkat teknis dan kami telah menanganinya,” lanjut Grossi.

Sejauh ini, Kepala Pengawas Nuklir PBB itu bertemu dengan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian dan kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami selama kunjungannya. []

Mata Uang Turki Runtuh, Demonstran Tuntut Erdogan Mundur

By / November 25, 2021

GAZA MEDIA, ANKARA – Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di ibu kota Turki, Ankara, serta kota terbesar di negara itu, Istanbul. Mereka marah dan menuntut pengunduran diri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pemerintahnya karena inflasi yang meroket.

Mereka meneriakkan istifa (mundur) dan nama partai berkuasa Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Banyak yang meniup peluit, menggedor panci dan wajan untuk membuat kebisingan. Pada Selasa malam (23/11/2021), pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan lingkungan Cankaya Ankara, di mana sebagian besar gedung pemerintah Turki dan lembaga pemerintah berada.

Mereka Memprotes karna meningkatnya krisis mata uang Lira Turki yang telah runtuh dari USD0,1 menjadi USD0,078 dalam nilainya selama sepekan terakhir. Ini menjadi penurunan terburuk sejak 2018.

Erdogan telah membela kebijakan moneter pemerintahnya, dengan mengatakan dia tidak akan terlibat dalam, “Permainan yang dimainkan oleh mereka yang membahas kenaikan mata uang, bunga, dan harga, tetapi akan melanjutkan rencana ekonomi pemerintah.” []

100 Hari Imarah Islam Masih Mencari Pengakuan Dunia

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, AFGHANISTAN – Imarah Islam sebutan untuk pemerintahan Afghanistan yang baru telah menandai 100 hari berkuasa pada hari Selasa, menyusul upaya diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi untuk mencapai pengakuan internasional. Diplomasi dipimpin langsung  oleh Mawlawi Hebatullah Akhundzada, pemimpin tertinggi Imarah Islam.

Pejabat Imarah Islam terbang ke berbagai negara untuk mengajak terlibat dan membangun hubungan Afganistan. Sebagai imbalannya, perwakilan dari setidaknya enam negara mengunjungi Afghanistan dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat, kutip media Afghanistan, ToloNews.

Letjen Faiz Hameed (Kepala Inter Services Intelligence/ISI – Pakistan),  Shah Mahmood Qureshi, (Menlu Pakistan), Abdulaziz Kamilov (Menlu Uzbekistan), Mutlaq bin Majed Al-Qahtani (utusan khusus Kemlu  Qatar), Hasan Qazemi Qomi (Utusan Khusus Iran untuk Afghanistan), Utusan Khusus Jerman untuk Afghanistan dan Pakistan Jasper Wieck, dan Utusan Khusus Belanda untuk Afghanistan Emiel de Bont adalah pejabat asing pertama yang mengunjungi Afghanistan selama 100 hari pertama Imarah Islam berkuasa.

“Kebijakan diplomatik dan luar negeri Imarah Islam terbatas pada beberapa negara tetangga dan regional selama seratus hari. Negara-negara sedang menunggu untuk melihat apakah Taliban akan memenuhi apa pun yang mereka janjikan sebelumnya atau tidak,” kata Fakhruddin Qarizada yang merupakan mantan penasihat Menteri Luar Negeri Afghanistan.

Selama 100 hari pertama, enam pertemuan regional dan internasional yang signifikan diadakan di Afghanistan. Iran, Pakistan, India, Rusia, China menjadi tuan rumah pertemuan di Afghanistan, dan para pemimpin G20 dan serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membahas masalah Afghanistan dalam sesi terpisah.

Di luar dugaan, pengakuan pemerintah Imarah Islam tidak dibahas dalam pertemuan; dan hasil pertemuan sebagian besar sama.  Pertemuan-pertemuan itu terutama berfokus  dan menekankan topik-topik seperti pemerintahan inklusif, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, hak pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan tanah Afghanistan tidak digunakan sebagai platform untuk pemberontakan.

Sebagai reaksi atas pernyataan dari banyak pertemuan, pejabat Imarah Islam bersikeras bahwa mereka telah memenuhi tuntutan.  “Negara dan kawasan dunia memiliki satu pendapat tentang Taliban yang harus mereka ubah, dan mereka (Imarah Islam) harus bertindak sesuai dengan standar internasional; namun, saya pikir Taliban layak untuk diakui,” kata Abdul Moqadam Amin, seorang analis politik.

Setelah perubahan politik di negara itu, hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan, telah menjadi isu yang hangat diperdebatkan baik di Afghanistan maupun internasional.  Masyarakat internasional telah menyatakan bahwa keterlibatan perempuan Afghanistan dalam pemerintahan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan merupakan syarat untuk pengakuan pemerintahan baru.

“Berlawanan dengan komitmen Taliban, dalam tiga minggu terakhir banyak perempuan dilarang pergi bekerja dan terpinggirkan. Di banyak daerah mereka bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa Muharram,” kata Michel Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM dikutip ToloNews.

Pada saat yang sama, beberapa negara regional dan dunia termasuk Pakistan, China, Rusia dan Inggris menekankan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah menuju keterlibatan dengan pemerintah baru di Afghanistan untuk membantu mengatasi krisis di negara itu. “Mereka mungkin tidak berbicara untuk semua orang Afghanistan, jauh dari itu, tetapi mereka adalah semacam otoritas,” ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Saat ini, dilaporkan bahwa sebelas negara, termasuk Iran, Pakistan, China, Rusia, Turki, Qatar, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, Italia dan Uni Emirat Arab, telah membuka kedutaan di Afghanistan.* []

Israel Akan Meresmikan Hubungan Pertahanan Dengan Maroko Pada Kunjungan Menteri

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, MAROKO – Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menuju ke Maroko untuk “memformalkan” kerja sama keamanan antara kedua negara. Perjalanan dua hari, dimulai pada Selasa, dilakukan kurang dari setahun setelah Maroko menormalkan hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.Sebagai imbalannya, Washington mengakui kedaulatan kerajaan Afrika Utara atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan.

Gantz, menteri pertahanan Israel pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Maroko, akan menandatangani “sebuah nota kesepahaman yang akan menguraikan kerja sama pertahanan antara kedua negara”, kata kantornya.Perjalanan itu bertujuan untuk “menetapkan dasar bagi semua kerja sama keamanan di masa depan antara Israel dan Maroko”, kata seorang sumber yang mengetahui kunjungan itu.

“Sampai sekarang ada beberapa tingkat kerja sama, ini benar-benar meresmikannya,” kata sumber itu. Maroko menguasai sebagian besar Sahara Barat dan menganggap bekas jajahan Spanyol sebagai wilayah kedaulatannya. Ketegangan berkobar antara Maroko dan Aljazair, yang mendukung gerakan kemerdekaan Front Polisario Sahara Barat.Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus dengan alasan “tindakan bermusuhan” sebuah tuduhan yang dibantah oleh Rabat.

Awal bulan ini, Aljazair menuduh Maroko membunuh tiga warga sipil Aljazair di jalan raya gurun, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi. Kepala Polisario Brahim Ghali mengatakan pekan lalu bahwa gerakan tersebut telah memutuskan untuk meningkatkan operasi militer.

Konflik Israel-Palestina terus memobilisasi masyarakat sipil, Islamis dan sayap kiri jauh di Maroko, dengan seruan untuk demonstrasi 29 November menentang “normalisasi merayap dengan Israel” dan untuk mendukung Palestina.

Menurut Maddy-Weitzman, sementara Rabat belum meninggalkan perjuangan Palestina, “terlalu banyak kepentingan lain yang dimainkan, terlalu banyak manfaat lain yang bisa diperoleh dengan kalibrasi ulang”. “Sebagian besar negara di kawasan tidak ingin disandera lagi dalam masalah ini, mereka ingin mengejar kepentingan mereka seperti yang mereka definisikan, dan pada titik waktu ini jelas Israel memiliki banyak hal untuk ditawarkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memberikan pujian pada hari Senin untuk proposal Maroko di Sahara Barat, menandakan dukungan baru meskipun ketegangan meningkat atas wilayah itu dengan Aljazair. []