darurat

PBB Perintahkan Situasi Darurat Negara Sudan Dibatalkan

By / January 13, 2022

GAZA MEDIA, SUDAN – PBB meminta Dewan Kedaulatan Sudan membatalkan keadaan darurat di negara tersebut sebagai langkah penyelesaian politik yang lebih stabil, Rabu (12/1).

Kepala Misi PBB di Sudan, Volker Peretz, mengatakan: “Opsi yang diajukan organisasi untuk menyelesaikan krisis politik merupakan secercah harapan terakhir di negara itu, mengingat pengunduran diri Abdullah Hamdok sebagai perdana menteri menciptakan kekosongan pimpinan, terutama di kalangan komponen sipil.”

Dalam sidang tertutup Dewan Keamanan PBB, Peretz menuntut diakhirinya keadaan darurat di Sudan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog lebih lanjut.

Dia meminta pasukan keamanan untuk berhenti menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, dan bagi para pengunjuk rasa untuk mempertahankan gerakan damai.

Peretz mengakui bahwa ada kelompok-kelompok penting di jalan Sudan yang tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam dialog yang diminta oleh PBB, tetapi meskipun demikian ia berjanji untuk terus menghubungi mereka.

PBB meminta kerja sama semua pihak untuk menciptakan suasana damai dengan mengakhiri kekerasan terhadap demonstran dan meminta pertanggungjawaban bagi para pelaku tindakan kekerasan.

Diketahui, demonstrasi dihadiri sejuta orang pada hari Kamis menuntut pertanggungjawaban pemerintahan sipil, sementara itu pihak berwenang menutup beberapa akses jembatan meredam aksi anarkis di ibu kota Khartoum.

‘Pemerintah Bayangan’ Myanmar Minta Pengakuan dari Jepang

By / December 9, 2021

GAZA MEDIA, ISTANBUL – Pemerintah bayangan yang dibentuk oleh mantan anggota parlemen dan anggota gerakan supremasi sipil di Myanmar meminta pengakuan dari Jepang sebagai pemerintah resmi, kata media Jepang pada Selasa, seperti dikutip dari AA.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Fumio Kishida, juga mengungkapkan rencana untuk mendirikan kantor di Tokyo, lapor Kyodo News.

Surat itu sudah dikirim bulan lalu. NUG telah membuka kantor operasi di AS, Inggris dan Korea Selatan.

Aliansi kelompok pro-demokrasi ini telah meluncurkan perjuangan di seluruh dunia untuk membela supremasi sipil di negara Asia Tenggara yang mayoritas beragama Buddha itu.

Jepang belum mengakui junta militer tetapi telah menjauhkan diri dari sanksi yang dikenakan pada militer oleh beberapa negara barat.

NUG juga tidak diharapkan untuk diakui sebagai pemerintah yang sah, menurut seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari Kementerian Luar Negeri Jepang.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan mengunjungi Myanmar 7-8 Januari, menurut pernyataan dari kantornya pada Selasa.

Undangan itu disampaikan oleh penguasa militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing.

Ini akan menjadi kunjungan tingkat tinggi pertama dari pejabat asing sejak kudeta.

Pengumuman itu muncul saat Sen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin yang sedang berkunjung.

Militer Burma, yang dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw, melancarkan kudeta militer pada Februari dan memenjarakan pemerintahan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang pada Senin divonis empat tahun penjara.

Lebih dari 1.000 orang tewas sementara lebih dari 5.400 lainnya ditangkap oleh pasukan junta, banyak dari mereka telah dibebaskan.[]