#franche

Direktur Intelijen Militer Prancis Dipecat Karena Lalai Urus Perang Ukraina

GAZAMEDIA, PARIS – Media Prancis melaporkan, direktur intelijen militer Prancis, Jenderal Eric Fedot diberhentikan dari jabatannya hanya tujuh bulan setelah pengangkatannya karena dianggap lalai terkait perang di Ukraina. Kamis (31/3/2022).

 

Kantor berita Prancis mengatakan : “Direktur Intelijen Militer “DRM” akan segera meninggalkan jabatannya, hal ini membenarkan informasi yang dilaporkan oleh situs web “Lupinion”, mengutip sumber di Kementerian Angkatan Darat bahwa motif pemecatan ini adalah “briefing yang tidak memadai dan akses yang buruk dalam catatan berkas sang direktur.”

 

Pejabat militer Prancis menjelaskan bahwa intelijen militer berada dalam garis komando tentara sejak dimulainya serangan Rusia ke Ukraina.

 

Jenderal Fido diangkat ke posisi itu musim panas lalu dari Komando Operasi Khusus, tetapi pengangkatannya menyebabkan kegemparan di kalangan komunitas militer karena beberapa menganggap itu adalah bagian dari proses rotasi posisi di antara para jenderal. [ml/as/terj. af]

Pengadilan Tnggi Prancis Larang Penggunaan Jilbab bagi Pengacara Wanita Muslim

GAZAMEDIA, PARIS – Pengadilan Tinggi Prancis mengumumkan penetapan larangan pengacara wanita muslim untuk menggunakan jilbab dan simbol agama lainnya di ruang sidang di Prancis Utara. Keputusan ini untuk pertaama kalinya diresmikan berlaku preseden untuk seluruh negara. Rabu (2/3/2022).

Keputusan pengadilan tinggi Prancis ini memicu perdebatan nasional tentang apa yang disebut nilai inti sekularisme dan identitas Partai Republik menjelang pemilihan presiden pada bulan April mendatang.

Pengadilan Kasasi mengatakan larangan itu hanyalah bentuk independensi pengacara dan di sisi lain menjamin hak netral yang tak berpihak ke kelompok atau etnis manapun.

Penolakan turut ditentang oleh Sarah Asmaita, seorang pengacara Prancis-Suriah berusia 30 tahun yang mengenakan jilbab, “Mengenai aturan yang ditetapkan Dewan Pengacara Lille atas pelarangan menggunakan simbol-simbol agama di ruang sidang adalah sikap diskriminatif dan rasisme akut” tegas Sarah. [ml/as/ofr].

Seorang Warga Prancis Putus Jaringan Internet Satu Kota

Gazamedia.net – Seorang warga Prancis dijatuhi hukuman penjara enam bulan karena terbukti lakukan pemadaman internet di kota Mesangge, Barat Daya Prancis dengan dalih membatasi penggunaan Internet bagi anak-anaknya.

Surat kabar Inggris, The Independent melaporkan penduduk Mesangge dan kota tetangga, barat daya Prancis, mengalami pemutusan internet dan sinyal telepon dari tengah malam hingga pukul 3 pagi, di mana saat itu seorang penduduk menggunakan jammer multi-band sinyal cadangan.

Laporan tersebut menunjukkan, pria yang tidak disebutkan namanya itu dijatuhi denda 30.000 euro dan hukuman penjara enam bulan, ia dinyatakan bersalah karena menyebabkan pemadaman internet massal. [terj/AF].

Dokumen RUU Prancis Larang Penggunaan Jilbab dalam Kompetisi Olahraga

Gazamedia.net – RUU pelarangan gunakan jilbab bagi atlet wanita muslimah di kompetisi olahraga akan diajukan ke Majelis Nasional Prancis, meski Senat menolak sementara pengajuan tersebut, Rabu (16/2).

RUU tersebut diajukan atas dasar “demokratisasi olahraga”. Termasuk alur regulasi dalam mengelola beberapa federasi olahraga besar. Pengajuan ini bersifat klausul, yang sebelumnya ditambahkan sebagai amandemen oleh Senat Prancis yang didominasi pengikut konservatif dalam melarang pemakaian “simbol agama yang jelas” di beberapa acara maupun kompetisi federasi olahraga.

Status Islam dalam masyarakat Prancis masih menjadi isu pelik yang menempati opini publik menjelang pemilihan presiden pada bulan April mendatang. Di mana dua kandidat dari sayap kanan bersaing, yang programnya bergantung pada pertanyaan kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai republik.

Diketahui, Prancis menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2024, yang akan menampilkan atlet dari negara-negara “Muslim konservatif”. Sejumlah pejabat pengkritik undang-undang tersebut mempertanyakan seberapa besar efisiensi RUU terhadap regulasi di Olimpiade nanti, jika itu disahkan.[]

Prancis Tarik Mundur Pasukannya dari Mali

Gazamedia – Majalah Africa Intelligence, Sabtu (12/2) melaporkan, Presiden Prancis, Emmanuel Macron umumkan penarikan seluruh pasukan militernya yang dikerahkan di Mali. Menyusul pertemuan puncak Uni Eropa di Kota Paris beberapa waktu mendatang.

Majalah yang berafiliasi dengan inteligen Prancis, informasikan pertemuan puncak yang ditujukan membahas situasi di negara-negara Sahel pada 16 Februari. Dihadiri para pimpinan dari negara Afrika; Chad, Niger, Mauritania, Senegal dan Ghana. Sekaligus persipana sambut KTT Eropa-Afrika di Brussel pada tanggal 17 bulan ini.

Akhir bulan lalu, pemerintah Mali meminta duta besar Prancis di Bamako untuk meninggalkan wilayahnya, menyusul pernyataan “ofensif” yang dilontarkan oleh pejabat Prancis.

Ada ketegangan besar dalam hubungan antara Prancis dan junta militer yang berkuasa di Mali. Menyusul pernyataan Prancis dan Barat bahwa otoritas Bamako menjalin kontrak dengan kelompok “Wagner” Rusia, yang dituduh terlibat dalam konflik di beberapa negara, termasuk Suriah, Libya dan Afrika Tengah.

Patut dicatat bahwa Prancis melakukan intervensi militer di Mali sejak 2013 setelah kelompok-kelompok bersenjata menguasai sebagian negara tersebut. Kini, pasukan militer Prancis evakuasi sejumlah pangkalan militer di Mali sebagai bagian dari rencana mengurangi kehadiran mereka di wilayah Sahel. [terj/nb].