Info Palestina

Kadin Ungkap Peran Besar RI Majukan Ekonomi Palestina

By / November 30, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menjalin kerja sama dengan Federasi Kamar Dagang Palestina untuk Industri dan Pertanian (FPCCIA). Hal ini untuk mempromosikan dan meningkatkan perdagangan bilateral antara kedua belah pihak.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui kerja sama tersebut, pihaknya ingin membangun komunikasi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Palestina.

“Kalau sekarang ini minyak zaitun, terus ada juga kurma. Tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi bagaimana, karena kita juga bisa melihat bahwa Palestina bisa menjadi tempat, bukan hanya di Palestina, tapi juga di sekitarnya,” ujar dia ujar dia di Embassy of the State of Palestine, Senin (29/11/2021).

Ia menyebutkan, beberapa produk pakaian dari UMKM lokal juga sudah populer di Palestina, salah satunya busana muslim.

“Apalagi busana muslim, baru-baru ini Kadin mendorong, kita akan membuat Indonesia menjadi hub sentra internasional hub untuk apparel muslim, yg harapannya ini bisa membawa (busana) muslim ke dunia,” ungkap Arsjad.

Selain makanan dan pakaian, produk lainnya adalah marmer. Adapun marmer dari Palestina tersebut, kata Arsjad, akan dipromosikan di wilayah Asia Pasifik.

“Itu sebagai salah satu contoh produk yang kita utamakan. Jadi step by step kita melihat apa sih keunggulan produk-produk yang ada di Palestina, dan demikian kita coba membantu untuk melakukan promosinya, untuk di Indonesia atau pun di negara-negara tetangga,” lanjutnya.

Adapun Arsjad menjelaskan, untuk produk marmer, Kadin memfasilitasi business to business (B2B), yakni menjembatani antara wirausaha Indonesia dan negara di sekitarnya dengan Palestina.

“Jadi yang paling penting kita melakukan katalis untuk membuat supaya itu bisa menjadi bisnis. Jadikan tugasnya Kadin bukan untuk bisnis, tapi bagaimana Kadin membawa akselerasi daripada hubungan perdagangan kedua negara itu,” pungkasnya. []

Palestina Berterima Kasih Atas Konsistensi Indonesia

By / November 30, 2021

GAZA MEDIA, PALESTINA – Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshum berterimakasih pada pemerintah dan rakyat Indonesia atas konsistensinya mendukung perjuangan Palestina. Ia juga mengungkapkan Palestina menghargai sikap politik, ekonomi dan sosial antara dua pemimpin negara serta rakyatnya.

“Begitupun kami sangat menjunjung setinggi-tingginya pernyataan sikap Indonesi dalam berbagai forum internasional, regional, dan forum Kerjasama Islam, yang mana selalu bersuara lantan mengenai isu-isu Plestina, menuntut pembebasannya dari belenggu penjajah,” kata  Alshum dalam peringatan Hari Solidaritas Internasional Untuk Rakyat Palestina di Jakarta, Senin (29/11).

PBB, masyarakat internasional dan seluruh dunia memperingati Hari Solidaritas untuk menegaskan kembali hak-hak pokok rakyat Palestina dan mendukung di akhirnya konflik yang berlarut-larut. Hari Solidaritas kata  Alshum   mengingatkan masyarakat internasional atas tanggung jawab mereka pada perjuangan rakyat Palestina, ketidakadilan yang menerpa mereka dan hak-hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri.

“Dan kembali ke tanah mereka sebagaimana yang tertera pada resolusi PBB dan hukum internasinonal,” katanya.

Ia menegaskan pemimpin-pemimpin Palestina menerima hukum internasional sebagai aturan untuk memecahkan konflik Palestina-Israel. Pemimpin Palestina juga menerima berbagai negosiasi, dialog, aksi politik, dan perlawanan damai dari rakyat untuk meraih solusi akhir dari konflik ini.

“Namun, penjajah Israel masih tetap mengelak dari semua kesepakatan, sejak Kesepakatan Oslo sampai sekarang. Dan belum puas dengan itu bahkan perdana menteri Israel yang sekarang menyatakan penolakannya terhadap solusi dua negara serta melanjutkan proses pencaplokan wilayah juga pendirian pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki,” kata  Alshum.

Ia menambahkan hukum internasional merupakan landasan sistem internasional yang tidak mentolerir duplikasi maupun definisi. Maka menganggap negara penjajah Israel sebagai adidaya yang berada di atas hukum mendorongnya untuk terus bertindak sebagai negara pelanggar hukum.

“Sekaranglah waktunya bagi komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya guna mengakhiri agresi Israel terhadap tanah kami, yang menyerang keberadaan, dan masa depan kami, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di semua wilayah yang masih tunduk di bawah kekuatan penjajahan hingga saat ini,” katanya.  []

Cendekiawan Muslim: Maroko Jalani Cinta Terlarang dengan Israel

By / November 29, 2021

GAZA MEDIA, GAZA – Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengutuk kesepakatan pertahanan yang baru-baru ini ditandatangani antara Israel dan Maroko. Kesepakatan ini meletakkan dasar untuk kerja sama keamanan, pembagian data intelijen, dan penjualan senjata di masa depan.

“Kami berharap Kerajaan Maroko, yang mengetuai Komite Al Quds, tidak akan mengambil langkah berbahaya ini mengingat tindakan rasis yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Pengabaiannya terhadap semua perjanjian damai, penolakannya terhadap negosiasi dan keduanya, solusi negara dan penerapan kebijakan fait accompli,” sebut pernyataan PLO, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (27/11/2021).

Menurut pernyataan tersebut, pembangunan permukiman lanjutan dan pemindahan paksa warga Palestina di Yerusalem yang diduduki, pencaplokan bertahap tanah Palestina, dan perusakan identitas Arab dan Islam Yerusalem dan kesuciannya adalah alasan mengapa Maroko seharusnya tidak menandatangani kesepakatan itu.

“Kesepakatan ini merupakan penyimpangan dari apa yang ditetapkan dalam KTT Liga Arab, konsensus Arab dan Inisiatif Perdamaian Arab,” tambah pernyataan tersebut. Komite Eksekutif PLO juga menekankan bahwa kesepakatan itu berbahaya bagi keamanan nasional Arab dan kepentingan bangsa Arab.

Sementara itu, Presiden Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Dr Ahmad Al-Raysuni, juga turut mengecam keras hubungan Maroko-Israel. “Maroko saat ini berada di persimpangan jalan. Hubungan Maroko dengan musuh Zionis tidak seperti yang kami katakan setahun yang lalu – hanya pengakuan negara perampas sebagai imbalan atas pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas wilayahnya,” tegas al-Raysuni.

“Masalahnya tidak lagi seperti yang dikatakan, tetapi (Maroko) saat ini benar-benar tenggelam dalam cinta terlarang dengan musuh Zionis dan membuka semua pintu untuk itu: kesepakatan komprehensif, kunjungan berturut-turut, dan invasi Zionis yang merusak,” . []

Hujan Badai Salju Pertama Menghantam Kawasan Jalur Gaza, Palestina.

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, GAZA – Sejumlah rumah warga yang rusak dihantam perang Mei 2021, merasakan dinginnya cuaca. Seperti yang dialami seorang warga Jalur Gaza, Ghalia Al-Attar, dia mengatakan retakan di dinding dan atap telah menyebabkan air dingin masuk ke dalam rumahnya.

Rumah mereka termasuk di antara puluhan ribu yang rusak selama perang Jalur Gaza 11 hari pada Mei 2021 antara Israel dan Hamas. Ratusan rumah hancur total, dan upaya rekonstruksi belum juga dimulai.

Keluarga seperti Al-Attar telah memperbaiki keadaan sebaik mungkin. Tetapi musim dingin di wilayah tepi laut itu membawa malam yang dingin dan hujan badai secara berkala.

“Saya belum pernah melihat malam yang lebih buruk dari itu,” kata Al-Attar keesokan harinya. Dia dan kerabatnya membentangkan selimut dan kasur di atas tali hingga kering.

Kota pertanian Beit Lahiya, dekat perbatasan Israel, terkena serangan udara Israel selama perang. Beberapa rumah di sekitarnya rusak, dan pohon-pohon dihancurkan oleh pecahan peluru.

Israel mengatakan hanya membidik sasaran militer dan melakukan segala upaya untuk menyelamatkan warga sipil. Tetapi lebih dari 250 orang tewas di Gaza, lebih dari setengahnya warga sipil dan 13 orang tewas di pihak Israel.

Menurut PBB, sekitar 56.000 rumah di Gaza rusak dalam konflik tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 2.100 lainnya hancur total atau rusak parah sehingga tidak dapat dihuni. Israel melancarkan ratusan serangan udara selama perang, sering ke daerah berpenduduk.

Gaza telah mengalami empat perang dan blokade Israel-Mesir sejak 2007, ketika Hamas merebut kekuasaan dari Fatah. Israel mengatakan blokade diperlukan untuk mencegah militan mempersenjatai kembali. []

MUI ajak masyarakat meriahkan Pekan Solidaritas Palestina

By / November 26, 2021

GAZA MEDIA, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan maklumat untuk menyelenggarakan Pekan Solidaritas Palestina kepada Dewan Pimpinan MUI daerah dan ormas Islam se-Indonesia. Hal ini merujuk pada resolusi PBB Nomor 32/ 40B yang diperingati setiap 29 November.

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Bunyan Saptomo menjelaskan resolusi PBB tersebut memuat dua hal :

Pertama, menugaskan Sekjen PBB membentuk unit khusus yang melakukan studi dan penyebaran informasi mengenai hak-hak Palestina serta menyelenggarakan solidaritas untuk Palestina setiap 29 November.

“Kedua, menyerukan kepada semua negara dan organisasi di seluruh dunia untuk melaksanakan acara yang diamanatkan resolusi ini,” kata Bunyan melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Kamis (25/11).

Ia menerangkan, rangkaian kegiatan Pekan Solidaritas Palestina akan diisi diskusi, talkshow, ceramah yang diadakan di masjid, universitas, TV, radio dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaanya.

Ia mengatakan, selain itu akan ada wawancara oleh media MUI dengan Ketua Umum MUI dan sejumlah tokoh ormas Islam serta pimpinan lembaga amal terkait dengan hari solidaritas untuk rakyat Palestina dan fundraising Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH).

“Kegiatan ini demi mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya dan memberi sumbangan bagi pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron yang merupakan proyek kerja sama MUI dengan pemerintah Kota Hebron, Palestina,” ujarnya.

Bunyan mengatakan, MUI pusat mengawali kegiatan dengan acara diskusi tentang dunia Islam termasuk Palestina secara hibrid pada 25 November 2021. Kegiatan puncak pada 29 November 2021, akan dilakukan penandatanganan secara virtual MOU kerja sama pembangunan RSIH antara MUI dengan Wali Kota Hebron.

Ia menambahkan, kegiatan Pekan Solidaritas Palestina ini di bawah kepanitian pembangunan RSIH yang dipimpin langsung Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Prof Sudarnoto Hakim. Sebelumnya, MUI dan Wali Kota Hebron telah sepakat kerja sama membangun RSIH dengan biaya Rp 87 miliar.

MUI menyampaikan hingga saat ini dana untuk RSIH terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk pembangunan RSIH yang bisa dikumpulkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Majelis Ulama Indonesia. []

Abbas Bertekad Akhiri Perselisihan Antar Faksi dan Menyatukan Tanah Palestina

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, KAIRO – Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas bertekad untuk menyatukan tanah Palestina dan mengakhiri perselisihan antar-faksi. Selama ini, faksi-faksi Palestina yang berada di Jalur Gaza dan Tepi Barat masih belum mencapai rekonsiliasi nasional.

“Kami bertekad untuk menyatukan tanah dan rakyat kami dan mengakhiri perselisihan. Dengan pemikiran ini kami terus mendukung dialog antara Fatah, Hamas dan faksi Palestina lainnya demi rekonsiliasi,” tegas Abbas, seperti dikutip dari kantor berita TASS, Senin (22/11/2021).

Untuk mencapai tujuan itu, Abbas mengaku membutuhkan dukungan dari negara-negara sahabat. “Kami ingin menekankan peran luar biasa Mesir dalam menggurusi hal ini (membantu dialog),” lanjut Abbas.

Abbas juga mengapresiasi upaya Rusia untuk mengatur putaran pembicaraan bagi faksi-faksi Palestina dan keinginannya untuk meningkatkan peran Organisasi Pembebasan Palestina.

“Kami menghargai upaya Rusia untuk mengatur putaran pembicaraan bagi faksi-faksi Palestina dan keinginannya untuk meningkatkan peran Organisasi Pembebasan Palestina,” kata Abbas.

Dia menekankan bahwa faksi-faksi terkait mengupayakan pembentukan pemerintah persatuan nasional, dengan semua pihak yang mengikuti hukum internasional.

Tentang pemilihan presiden dan pemilihan badan legislatif Palestina, Abbas mengatakan bahwa pihak berwenang menyerukan untuk menahan mereka, tetapi Israel mencegah organisasi mereka di Yerusalem.

“Ini memaksa kami untuk menunda prosesnya sampai kami memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pemilu seperti yang kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani,” jelasnya. []

Bertemu Mahmoud Abbas Putin Bahas Kerjasama Bilateral

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, SOCHI – Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin menggelar pertemuan dengan Pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, Selasa (23/11).

Kremlin mengungkapkan, dalam pertemuan itu Putin dan Abbas akan membahas perkembangan kerja sama bilateral, termasuk situasi terkini di Timur Tengah.

“Dengan mempertimbangkan upaya Rusia untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel,” kata Kremlin, dikutip Anadolu Agency, Ahad (22/11).

Menurut laporan kantor berita Palestina, WAFA, dalam pertemuan dengan Putin, Abbas akan didampingi Kepala Otoritas Umum Urusan Sipil Palestina Hussein al-Sheikh, Kepala Badan Intelijen Umum Palestina Mayor Jenderal Majed Faraj, Penasihat Presiden untuk Urusan Diplomatik Majid al-Khalidi, dan Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafeez Nofal.

Akhir Agustus lalu, pemimpin senior Hamas Dr Musa Abu Marzouq melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah Mikhail Bogdanov di Moskow. Abu Marzouq dan Bogdanov bertemu di kantor Kementerian Luar Negeri Rusia. Lewat akun Twitter pribadinya, Marzouq mengatakan bahwa dia membicarakan perkembangan perjuangan Palestina. “(Kami) turut membahas hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan,” tulisnya.

Dalam pertemuan itu, Bogdanov menyatakan dukungan Rusia terhadap hak-hak rakyat Palestina. Dia menyebut Moskow akan terus berupaya untuk membantu rakyat Palestina dalam perjuangannya.

Presiden Abbas memberi penjelasan kepada Putin tentang perkembangan terbaru terkait masalah Palestina dan juga membahas koordinasi dalam memperkuat hubungan bilateral.

Sementara itu, Putin menuturkan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan secara adil. “Hal terpenting yang ingin saya katakan adalah bahwa posisi Federasi Rusia dalam penyelesaian masalah Palestina tetap tidak berubah,” katanya.

Menurut Vladimir Putin, masalah Palestina harus diselesaikan sesuai dengan keputusan yang telah diadopsi di tingkat Dewan Keamanan PBB, atas dasar yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang yang tinggal di wilayah tersebut. []

Pasukan Israel Serang Kediaman Gubernur Palestina, Keluarga Dilukai Rumah Dibom

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, YERUSALEM – Presiden Mahmoud Abbas mengutuk serangan brutal oleh pasukan Isrsel terhadap gubernur Palestina, Adnan Ghaith beserta keluarganya di Yerusalem pada Senin (22/11/2021) waktu setempat.

Pasukan Israel melemparkan bom suara ke dalam rumah dan menyerang Adnan Ghaith serta melukai beberapa anggota keluarga. Selain menghancurkan isi rumah, pasukan Israel juga menahan tiga kerabat Adnan Ghaith.

Melalui sambungan telepon, Presiden Abbas berbicara dengan Adnan Ghaith , yang juga adalah anggota Dewan Revolusi Fatah. Ia berharap Adnan Ghaith lekas pulih.

Presiden Abbas mengapresiasi peran Ghaith dalam melayani rakyat Palestina di Yerusalem. Dia memuji ketabahan penduduk Muslim dan Kristen di kota Yerusalem dalam menghadapi tindakan otoritas pendudukan Israel.

Ghaith mengatakan serangan terencana terhadap rumah dan keluarganya menunjukkan situasi warga Palestina di Yerusalem yang mengalami kekerasan fisik dari pasukan Israel setiap hari.

Selain itu, warga Palestina di Yerusalem mengalami aksi tidak manusiawi lainnya dari Israel seperti pemindahan paksa, penghancuran rumah, pengenaan pajak, maupun pembatasan aktivitas ekonomi. (Sumber: Antara) []

Palestina Mengatakan Pemerintah Israel Saat Ini Lebih Buruk Dibanding Sebelumnya

By / November 23, 2021

GAZA MEDIA, PALESTINA – Pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett telah terbukti lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya. Demikian ditegaskan Juru Bicara Kepresidenan Otoritas Palestina . Seperti yang di kutip sindonews.com

“Rakyat kami menghadapi serangkaian pemerintah Israel yang menghancurkan segala upaya untuk menyelamatkan proses perdamaian. Pemerintah pendudukan saat ini telah melangkah lebih jauh dari pendahulunya dengan pembunuhan harian dan kejahatan perang,” kata Nabil Abu Rudaineh dalam wawancara dengan Radio Voice of Palestine, dikutip Middle East Monitor.

Dia memperingatkan bahwa kepemimpinan Palestina “memiliki semua sarana hukum untuk pergi ke forum internasional guna meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang melanggar hukum internasional, dan yang tidak akan mengarah pada perdamaian, stabilitas atau kemakmuran di seluruh kawasan.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah memberi tahu Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield selama pertemuan yang diadakan di Ramallah pada hari Rabu. Dalam pertemuan itu ditegaskan, setiap upaya Israel untuk mengubah status quo di Yerusalem akan menyebabkan “memburuknya situasi dan merusak solusi dua negara.”

“Abbas mengatakan pada pertemuan itu bahwa dia mengharapkan pemerintahan Biden untuk mematuhi komitmen dan janjinya mengenai solusi dua negara, perluasan pemukiman dan pembukaan kembali konsulat AS,” kata Abu Rudaineh.

Menurut data PBB, sejak awal tahun ini hingga 31 Oktober, Israel membunuh 331 warga Palestina dan melukai sekitar 16.000 orang di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza yang diduduki.

Selama periode yang sama, pihak berwenang Israel menghancurkan 721 bangunan dan menelantarkan 962 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. []

Warga Palestina di Gaza Memperingati 104 Tahun Sejak Deklarasi Balfour

By / November 23, 2021

GAZA MEDIA , GAZA – Puluhan warga Palestina telah mengambil bagian dalam protes di kamp pengungsi Jablia di Jalur Gaza yang terkepung untuk menuntut Inggris mengakui negara Palestina yang merdeka.

Protes itu terjadi pada peringatan 104 tahun Deklarasi Balfour, sebuah janji publik yang dibuat oleh Inggris, yang menyatakan dukungannya untuk “rumah nasional bagi orang-orang Yahudi” di Palestina. Pernyataan itu datang dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour.

Faksi-faksi Palestina mengorganisir rapat umum hari Selasa, di mana para pengunjuk rasa memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan yang mendesak Inggris untuk berdiri dengan tanggung jawabnya dan mengakui negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan untuk mengakui penderitaan yang disebabkan oleh pernyataan itu.Juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou mengatakan kepada Al Jazeera , bahwa Inggris bertanggung jawab penuh atas “kejahatan sejarah, politik dan moral” terhadap rakyat Palestina.

“Sejak janji itu, rakyat kami terus-menerus menderita dan berperang terbuka dengan pendudukan Israel untuk mendapatkan hak-hak mereka di tanah mereka yang diberikan kepada Israel untuk mendirikan tanahnya,” katanya. Al-Qanou mengatakan Inggris harus memberikan kompensasi kepada warga Palestina atas ketidakadilan yang mereka derita sebagai akibat dari deklarasi tersebut. “Tidak peduli berapa lama, kami tidak akan melepaskan hak kami untuk melawan dan berjuang sampai dibebaskan dari pendudukan,” tambahnya. Sementara itu, Aref Naim, seorang anggota Partai Fida, mengatakan “janji yang tidak menyenangkan” menyebabkan pemindahan massal, pembunuhan dan perampasan tanah dan tidak dilupakan oleh orang-orang Palestina. “Masyarakat internasional diam tentang kejahatan mencuri tanah Palestina dan menggusur ribuan warga Palestina hingga hari ini. Orang-orang Palestina membayar harga yang mahal dan masih melakukannya.” Naim meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanan pada Israel untuk mengakhiri pendudukan selama puluhan tahun atas wilayah Palestina, dan untuk menerapkan semua resolusi PBB, termasuk hak untuk kembali dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi warga Palestina.

Deklarasi Balfour secara luas dipandang telah meluncurkan proses yang akan mengarah pada pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Dalam perang seputar pembentukan negara Israel, lebih dari 750.000 warga Palestina dipindahkan secara paksa dari rumah mereka dalam apa yang orang Palestina sebut sebagai Nakba, atau “bencana”. Awal pekan ini,

Presiden Mahmoud Abbas mengeluarkan dekrit presiden yang memerintahkan bendera nasional dikibarkan setengah tiang pada 2 November setiap tahun menandai peringatan Deklarasi Balfour, menurut kantor berita resmi Palestina WAFA. Dekrit tersebut menyatakan pentingnya “mengingatkan dunia pada umumnya dan Inggris pada khususnya tentang penderitaan rakyat Palestina dan hak-hak mereka untuk mencapai kemerdekaan, kenegaraan, dan penentuan nasib sendiri”. []