Sebanyak 15 perwira Angkatan Udara Israel, termasuk satu berpangkat mayor jenderal, diberhentikan dari dinas setelah menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza guna memulangkan seluruh sandera. Informasi tersebut dilaporkan media lokal Israel, Yedioth Ahronoth, Jum’at (22/8/2025).
Petisi yang ditandatangani empat bulan lalu itu menyerukan agar perang dihentikan sebagai imbal balik atas pemulangan para sandera yang masih ditahan di Gaza. Para perwira yang diberhentikan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel, meminta agar keputusan pemecatan dibatalkan dan mereka dikembalikan ke dinas.
Dalam petisi yang diajukan ke pengadilan, para mantan tentara cadangan tersebut menilai keputusan militer dilakukan tanpa proses hukum yang semestinya dan melanggar hak-hak konstitusional mereka.
“Sikap yang kami nyatakan, yaitu mendukung pemulangan para sandera meski harus mengakhiri perang yang sudah tak lagi memenuhi tujuan semula, mencerminkan sikap moral dan etis,” demikian bunyi pernyataan dalam petisi tersebut.
Selain 15 perwira yang diberhentikan, 17 tentara cadangan lainnya sempat diskors karena turut menandatangani petisi. Beberapa dari mereka akhirnya dikembalikan ke dinas setelah mencabut tanda tangan dari petisi tersebut.
Militer Israel belum memberikan tanggapan atas laporan media ini.
Perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke wilayah Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, menurut otoritas di Gaza. Serangan militer Israel juga menyebabkan kehancuran masif di wilayah tersebut serta memicu krisis pangan yang mengakibatkan kematian akibat kelaparan.
Sementara itu, Israel memperkirakan sekitar 50 sandera masih berada di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup.
Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel. Organisasi hak asasi manusia melaporkan sejumlah kematian di dalam tahanan akibat penyiksaan, kelaparan, dan kurangnya perawatan medis.
