Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) mengumumkan bahwa lebih dari 270 ribu pengungsi Suriah telah kembali ke negara mereka setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember lalu.
Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh UNHCR mengenai kepulangan para pengungsi Suriah.
Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa lebih dari 270 ribu pengungsi telah kembali ke Suriah setelah kejatuhan rezim Assad.
Saat ini, terdapat sekitar 5,5 juta pengungsi Suriah yang tinggal di Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir, menurut laporan dari badan PBB tersebut.
Selain itu, lebih dari 825 ribu orang yang mengungsi di dalam negeri telah kembali ke daerah asal mereka sejak Desember lalu.
Dokumentasi penindasan
Dalam perkembangan terkait, para mantan tahanan di Penjara Sednaya, Suriah, mendirikan “Asosiasi Mantan Tahanan Revolusi Suriah” untuk mengungkap pelanggaran yang dialami oleh para narapidana di penjara itu. Mereka juga memperjuangkan hak-hak mereka.
Hal ini diumukan dalam sebuah acara yang diadakan pada hari Jumat di ibu kota Suriah, Damaskus, yang dihadiri oleh para penyintas serta keluarga korban yang hilang atau tewas di dalam penjara tersebut.
Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh salah satu mantan tahanan yang dibebaskan.
Acara juga diikuti dengan aksi protes untuk mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para narapidana di seluruh penjara Suriah.
Hussein Nader, salah satu pendiri asosiasi sekaligus mantan tahanan di Sednaya, mengatakan bahwa tujuan utama asosiasi ini adalah mendokumentasikan penindasan yang dialami oleh para tahanan.
Selain itu, juga untuk membela hak-hak mereka, menuntut keadilan bagi para korban, serta memperjuangkan penuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
Diketahui bahwa faksi-faksi oposisi Suriah berhasil menggulingkan rezim Assad pada 8 Desember lalu, mengakhiri 61 tahun pemerintahan berdarah Partai Baath dan 53 tahun kekuasaan keluarga Assad.
Sehari setelahnya, pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, mengumumkan penunjukan Mohammad Al-Bashir sebagai Perdana Menteri untuk memimpin pemerintahan transisi.
Kemudian, diumumkan bahwa Al-Sharaa akan menjabat sebagai Presiden Suriah selama masa transisi.
