Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap mendesak Pemerintah Indonesia menjamin Israel akan mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat dalam Board of Peace.
Hal ini untuk memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace tidak sekadar menjamin keamanan Israel, tetapi juga menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina.
Setelah bertemu Presiden Prabowo pada pertemuan Silaturrahim dengan Pimpinan sejumlah Ormas Islam pada Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta, MUI tetap konsisten mendesak pemerintah untuk menegaskan jaminan kemerdekaan Palestina dalam Board of Peace.
Hal itu jelas tertuang dalam Taushiyah Majelis Ulama Indonesia perihal Kebijakan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan dalam sebuah surat edaran bertanggal 3 Februari 2026.
Tidak hanya itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.
Hal ini untuk memastikan adanya prinsip solusi dua negara (two state solution) yang harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace.
Terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut, MUI menyampaikan enam poin sebagai sikap tegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace:
1. Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai Negera merdeka dan berdaulat
2. Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak akan ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina
3. Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi subjek dan tujuan prinsip Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace demi terwujudnya perdamaian yang hakiki dan konsisten
4. Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace
5. Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi dimana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP)
6. Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
