Varsen Aghabekian mencatat sejarah baru bagi Palestina sebagai perempuan pertama yang dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri dan Urusan Diaspora.
Sosoknya yang dikenal luas di kalangan akademisi dan aktivis hak perempuan ini kini mengemban tanggung jawab diplomatik tertinggi di tengah situasi Palestina yang terus bergolak.
Aghabekian lahir pada tahun 1958 di Amman, Yordania, dari keluarga Kristen Armenia asal Yerusalem yang terpaksa mengungsi akibat agresi Israel.
Meski besar di pengungsian, akar identitas Palestina tak pernah tercerabut dari hidupnya—tercermin dari perjuangan panjangnya di bidang pendidikan, hak perempuan, dan diplomasi.
Dari akademisi hingga pejabat tinggi
Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Yordania, Aghabekian melanjutkan studi tinggi di Amerika Serikat (AS).
Ia meraih gelar magister di bidang manajemen keperawatan dari Purdue University, Indiana, dan gelar doktor di bidang administrasi pendidikan dan kebijakan dari University of Pittsburgh pada 1988.
Kembali ke Palestina, ia menjadi dosen di Universitas Al-Quds dan kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (1995–1998) serta Dekan Pascasarjana hingga tahun 2000.
Selama itu, ia turut membidani lahirnya sejumlah fakultas dan program studi baru yang memperkuat kapasitas pendidikan tinggi Palestina.
Kariernya meluas ke bidang pembangunan institusional dan kebudayaan. Ia bekerja bersama tokoh nasional Faisal Husseini di lembaga Orient House dan terlibat dalam proyek-proyek penguatan kapasitas di Dewan Kesehatan Palestina serta Kantor Presiden Otoritas Palestina. Pada 2009, ia memimpin proyek nasional “Yerusalem, Ibu Kota Kebudayaan Arab.”
Aghabekian juga pernah menjabat sebagai Komisaris Umum untuk Komisi Independen Hak Asasi Manusia (2016–2018), serta menjadi anggota tim restorasi Gereja Kelahiran di Betlehem.
Ia memegang posisi strategis di Unit Dukungan Negosiasi PLO dan aktif dalam komunitas Kristen Palestina melalui Komite Tinggi Urusan Gereja.
Jejak diplomasi dan aktivisme
Pada 2021, Aghabekian menjadi dosen sekaligus Wakil Rektor Bidang Strategis di Universitas Dar Al-Kalima, Betlehem, serta anggota dewan pengawasnya.
Setahun kemudian, ia diangkat menjadi anggota Komite Kepresidenan Tinggi untuk Urusan Gereja di Palestina.
Pada Maret 2024, Aghabekian diangkat sebagai Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora dalam kabinet PM Mohammad Mustafa.
Tak lama berselang, Presiden Mahmoud Abbas menunjuknya sebagai anggota dewan Yayasan Nasional Dokumentasi Sejarah Palestina.
Pada 23 Juni, ia juga menjadi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Internasional Palestina (PICA).
Puncaknya, pada 2025, Aghabekian dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Urusan Diaspora—menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah Palestina.
Suara perempuan dan kaum minoritas
Sepanjang kariernya, Aghabekian dikenal vokal dalam membela hak-hak perempuan Palestina dan memperjuangkan kehadiran perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan.
Ia juga secara aktif mengangkat suara komunitas Kristen Armenia Palestina, terutama terkait dampak pendudukan Israel dan sejarah pengungsian mereka sejak era Mandat Inggris hingga Nakba 1948.
Keterlibatannya dalam isu-isu ini dituangkan dalam berbagai tulisan dan publikasi, di antaranya:
- Hijrah Kaum Kristen dari Palestina
- Reformasi dan Hak-hak Perempuan
- Tantangan Perencanaan di Yerusalem
- Palestina Armenia… Garam Bumi
- Epos Bertahan: Kaum Armenia Palestina, Mandat Inggris, dan Nakba
