Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri mencabut status organisasi teroris asing (Foreign Terrorist Organization/FTO) terhadap kelompok al-Nusrah Front, yang juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Syam (HTS). Kebijakan ini tertuang dalam pemberitahuan di Federal Register yang belum dipublikasikan dan dijadwalkan terbit pada Selasa (8/7/2025).
“Dalam konsultasi dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan, saya dengan ini mencabut penetapan al-Nusrah Front, juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham (dan nama-nama lainnya), sebagai Organisasi Teroris Asing,” tulis Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam dokumen tertanggal 23 Juni itu.
Pencabutan status ini akan berlaku segera setelah publikasi resmi dilakukan.
HTS pertama kali dimasukkan dalam daftar FTO pada tahun 2018 sebagai bagian dari kelanjutan kelompok pendahulunya, Jabhat al-Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qaeda.
Perubahan politik di Suriah
Langkah ini diambil menyusul perkembangan signifikan di Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Pada 8 Desember lalu, Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang telah berkuasa hampir 25 tahun, dilaporkan melarikan diri ke Rusia setelah pasukan oposisi yang dipimpin HTS berhasil menguasai ibu kota Damaskus dalam serangan kilat.
Sebagai respons atas perubahan rezim, pemerintahan transisi Suriah dibentuk pada Januari, dengan Ahmad al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden baru.
Normalisasi hubungan AS-Suriah
Pada bulan Juni, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri sanksi ekonomi terhadap Suriah, menyusul pertemuan bersejarah dengan Presiden Sharaa di Arab Saudi. Dalam forum investasi di Riyadh pada Mei lalu, Trump menyatakan akan mencabut sanksi “kejam dan melumpuhkan” terhadap Suriah—menjadi sinyal kuat normalisasi hubungan antara kedua negara yang telah beku selama lebih dari dua dekade.
Sementara itu, di wilayah selatan Suriah, militer Israel dilaporkan memperluas kehadirannya dengan mendirikan 10 pos militer baru, menyebabkan gelombang pengungsian warga sipil.
