Sejumlah menteri sayap kanan dalam pemerintahan Israel pada Selasa (8/7/2025) menyerukan penghentian total pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang diblokade.
Seruan tersebut disampaikan dengan tujuan untuk “menghancurkan” warga Palestina, mendorong kelaparan massal, serta menggagalkan upaya perundingan gencatan senjata.
Seruan itu muncul setelah lima tentara Israel tewas dalam serangan mendadak yang dilakukan kelompok Hamas di wilayah utara Gaza.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menarik tim perunding Israel dari negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung di Doha, Qatar.
“Tidak ada gunanya bernegosiasi dengan pihak yang membunuh tentara Israel,” tulis Ben-Gvir di akun media sosial X miliknya.
Ben-Gvir juga menyerukan penerapan “pengepungan total, penghancuran militer, mendorong imigrasi (Palestina), dan pembangunan permukiman (Israel).”
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich turut menyampaikan desakan serupa melalui akun X-nya. Ia meminta Netanyahu dan Kepala Staf Militer Eyal Zamir untuk “segera menghentikan” pengiriman bantuan ke Gaza.
Menurut pernyataan militer Israel pada Selasa, lima tentara Israel tewas dan 14 lainnya luka-luka dalam pertempuran yang terjadi di Gaza utara pada Senin (8/7/2025).
Sejak Oktober 2023, pasukan Israel telah menewaskan hampir 57.600 warga Palestina di Jalur Gaza. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti ini telah menghancurkan infrastruktur wilayah tersebut, memicu kelangkaan pangan, serta penyebaran berbagai penyakit.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin (8/7/2025), di tengah upaya perundingan antara pejabat Israel dan kelompok Hamas yang difasilitasi oleh Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera.
