Pemerintah Suriah mulai mengirimkan bus evakuasi ke kota Suweida di selatan negara itu sebagai bagian dari upaya menstabilkan situasi keamanan pasca-bentrokan berdarah antara kelompok bersenjata Druze dan suku-suku Badui.
Langkah ini dilakukan seiring upaya pemerintah dan aparat keamanan menegakkan kembali gencatan senjata yang baru disepakati setelah korban tewas mencapai puluhan orang dalam beberapa hari terakhir.
Menurut laporan televisi pemerintah Ikhbariyah, bus-bus evakuasi dikerahkan untuk mengangkut para korban luka dan warga yang sempat ditahan dalam kekacauan bersenjata yang melanda kota.
Kepala Keamanan Dalam Negeri Suweida, Brigadir Jenderal Ahmad al-Dalati, kepada kantor berita SANA menyatakan bahwa mediasi antara pemerintah dan kelompok lokal berhasil menghasilkan kesepakatan.
Kesepakatan tersebut terkait pembebasan keluarga-keluarga Badui yang sebelumnya disandera serta menjamin kepulangan mereka dengan aman.
Dalati menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata dan menciptakan kondisi yang mendukung kembalinya institusi negara dan stabilitas ke wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri Suriah Anas Khattab menambahkan bahwa pasukan keamanan telah berhasil menenangkan situasi di utara dan barat Suweida.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran mereka merupakan langkah awal dalam mengendalikan senjata ilegal dan memulihkan keamanan sebagai prasyarat dimulainya proses pertukaran tahanan dan pemulihan kehidupan publik secara bertahap.
Khattab menyebut gencatan senjata sebagai “kompas utama” yang akan memungkinkan institusi negara kembali beroperasi secara administratif dan pelayanan di seluruh penjuru Suweida.
Langkah pasca-konflik
Pemerintah Provinsi Suweida menyatakan tengah mengaktifkan kembali lembaga-lembaga pelayanan publik dan menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan mendesak untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi secara bertahap.
Bersamaan dengan itu, badan Pertahanan Sipil Suriah menyampaikan bahwa kebutuhan dasar bagi para pengungsi kini mulai dipenuhi di pusat-pusat penampungan, bekerja sama dengan sejumlah organisasi kemanusiaan.
Menurut laporan Al Jazeera, konvoi bantuan kemanusiaan telah memasuki wilayah Suweida sebagai bagian dari respons darurat yang dicanangkan otoritas lokal.
Namun, sumber dari pemerintah menyebutkan bahwa rombongan menteri yang seharusnya menyertai konvoi itu urung masuk ke kota setelah mendapat penolakan dari Sheikh Hikmat al-Hijri—salah satu tokoh spiritual Druze paling berpengaruh.
Kementerian Luar Negeri Suriah dalam pernyataan resminya mengecam tindakan “kelompok bersenjata yang bertindak di luar hukum” yang menghalangi masuknya konvoi bantuan yang turut membawa tiga menteri dan gubernur provinsi.
Disebutkan bahwa bantuan yang dibawa terdiri dari pasokan medis dan kebutuhan pokok yang didukung oleh organisasi nasional dan internasional.
Pemerintah pun memperingatkan risiko keamanan yang bisa timbul jika situasi tidak terkendali.
Ketegangan yang kini membelit Suweida berawal dari bentrokan yang pecah pada 13 Juli lalu antara kelompok Druze dan suku Badui, yang kemudian memicu pengerahan militer pemerintah ke wilayah tersebut.
Namun, pasukan Suriah justru menghadapi perlawanan sengit dari kelompok-kelompok bersenjata lokal yang mengklaim bertindak demi “melindungi komunitas”, menewaskan puluhan tentara.
Dalam upaya meredam konflik, pemerintah telah mengumumkan empat kali perjanjian gencatan senjata di Suweida.
Namun, tiga kesepakatan sebelumnya gagal bertahan lama. Bentrokan kembali pecah pada Jumat lalu setelah kelompok yang berafiliasi dengan Sheikh Hikmat al-Hijri diduga memaksa warga Badui meninggalkan rumah mereka dan melakukan pelanggaran terhadap kelompok tersebut.
Di tengah kekacauan, Israel dilaporkan memanfaatkan kondisi genting di Suweida sebagai dalih untuk meningkatkan serangan ke wilayah Suriah.
Pada Rabu lalu, Israel menggempur empat provinsi sekaligus, termasuk fasilitas militer penting seperti markas Kementerian Pertahanan, Staf Umum, dan kawasan sekitar Istana Kepresidenan di Damaskus.
Langkah Israel yang mengatasnamakan “perlindungan komunitas Druze” dikecam banyak pihak sebagai intervensi sepihak yang hanya menambah rumit konflik yang sudah cukup membara di wilayah itu.
