Pemerintah Israel menangguhkan rencana pembangunan kamp penahanan bagi warga Palestina di kota Rafah, Gaza selatan, demikian dilaporkan media lokal Israel, Senin (28/7/2025).
Harian Yedioth Ahronoth mengutip seorang pejabat keamanan senior yang mengatakan bahwa rencana untuk menampung ratusan ribu warga Palestina dalam apa yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” telah dibatalkan.
“Tidak ada keputusan untuk melanjutkan, dan tidak ada rencana alternatif yang sedang dibahas,” ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut.
Menurutnya, para pemimpin politik semula memperkirakan akan tercapai kesepakatan pertukaran sandera yang disertai dengan penarikan pasukan dari Gaza selatan. “Tampaknya mereka mundur untuk saat ini. Rencana tersebut disimpan kembali,” katanya.
Sebelumnya, Israel mengusulkan relokasi seluruh penduduk Gaza ke Rafah sebagai “kota kemanusiaan,” sebelum memungkinkan mereka untuk beremigrasi ke negara lain. Namun rencana ini menuai kritik keras dari berbagai pihak internasional.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, otoritas Israel juga dilaporkan akan meningkatkan jumlah truk bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza menjadi sekitar 150 per hari, menyusul munculnya gambar dan video yang menggambarkan penderitaan warga Gaza dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel terkait laporan tersebut.
Pada Ahad lalu, militer Israel mengumumkan pemberlakuan “jeda taktis” terbatas di beberapa wilayah Gaza untuk memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan. Bantuan juga dijatuhkan melalui udara dalam jumlah terbatas.
Namun, organisasi kemanusiaan internasional menyebut langkah itu sebagai “pengalih perhatian,” dan menuduh Israel terus menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, terutama karena semua jalur penyeberangan ke Gaza ditutup sejak Maret lalu.
Kondisi kelaparan di Gaza telah berubah menjadi bencana kemanusiaan besar. Tayangan memilukan menunjukkan warga yang tinggal kulit dan tulang, jatuh pingsan akibat kelelahan, dehidrasi, dan kelaparan berkepanjangan.
Meski situasi memburuk, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu menegaskan bahwa ia hanya akan mengizinkan “bantuan minimum” masuk ke Gaza. Ia juga menuding Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “menyebarkan kebohongan” mengenai kondisi di wilayah tersebut.
Blokade Israel atas Gaza telah berlangsung selama 18 tahun. Sejak 2 Maret lalu, semua jalur masuk ditutup total, memperparah krisis kemanusiaan yang ada.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, yang telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara dan darat telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, memperparah krisis pangan dan akses kesehatan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.
