Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tegas mengecam rencana Israel untuk memberlakukan kendali militer penuh atas Jalur Gaza. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk eskalasi berbahaya dan tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.
“Kelompok OKI menyatakan kecaman keras dan penolakan mutlak terhadap pengumuman Israel yang berniat menguasai sepenuhnya Jalur Gaza melalui kekuatan militer,” kata Wakil Tetap Turki untuk PBB, Asli Guven, dalam konferensi pers di markas besar PBB, New York, Selasa (waktu setempat). Saat ini, Turki memegang kepemimpinan Dewan Menteri Luar Negeri OKI.
Guven menyebut langkah Israel itu sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional” dan upaya untuk “memperkuat pendudukan ilegal serta memaksakan status quo dengan kekuatan senjata.”
Ia juga menyerukan penghentian agresi militer Israel secara menyeluruh dan segera di Jalur Gaza, serta mendesak agar Israel membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat, termasuk makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.
Kecaman atas pembunuhan jurnalis
Menanggapi pertanyaan mengenai kematian jurnalis di Gaza, Guven menyatakan keprihatinannya. “Kami sepenuhnya sependapat dengan Anda, terutama terkait pembunuhan jurnalis. Ini merupakan kebijakan sistematis untuk membungkam media. Namun kita semua tahu bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam,” ujarnya.
Guven juga mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, telah meminta diadakannya pertemuan luar biasa OKI di New York guna membahas langkah-langkah lanjutan terkait situasi tersebut.
Dukungan Palestina
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mendesak negara-negara dan lembaga internasional untuk mengambil langkah nyata agar Israel mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.
“Dewan Keamanan memiliki berbagai instrumen untuk bertindak jika memang ada kemauan. Namun negara-negara secara individual juga bisa mengambil langkah tersendiri,” kata Mansour.
Ia menyambut baik sejumlah langkah praktis yang telah diambil negara-negara Eropa dalam mendukung rakyat Palestina, dan berharap langkah tersebut diikuti oleh negara lain demi menekan Israel untuk patuh terhadap hukum internasional.
