Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya berada dalam sebuah misi sejarah dan spiritual yang kuat, dan sangat mendukung visi “Israel Raya” yang mencakup wilayah Palestina yang terjajah serta sebagian wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Israel, i24, yang dilaporkan oleh The Times of Israel pada 12 Agustus 2025, Netanyahu menyatakan bahwa ia merasa sangat terhubung dengan ide tentang Israel Raya tersebut.
Menanggapi pertanyaan mengenai apakah misinya ini mewakili bangsa Yahudi atau tujuan generasional yang lebih luas, Netanyahu menjawab, “Saya berada dalam misi untuk generasi-generasi yang akan datang… Jadi, jika Anda bertanya apakah saya merasa ini adalah misi sejarah dan spiritual, jawabannya adalah ya.”
“Israel Raya” dan sejarahnya
Istilah “Israel Raya” pertama kali muncul setelah Perang Enam Hari pada Juni 1967, ketika Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan. Istilah ini masih digunakan untuk menggambarkan visi politik yang mencakup wilayah-wilayah tersebut, yang sebagian besar merupakan tanah yang diduduki dan dipersengketakan.
Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Israel mempublikasikan sebuah peta yang dipertanyakan keasliannya melalui platform elektroniknya, dengan keterangan yang menggambarkan sejarah Israel yang konon sudah ada ribuan tahun lalu. Peta tersebut seolah-olah mendukung klaim berulang-ulang dalam sejarah Yahudi mengenai sebuah “kerajaan Yahudi” yang mencakup sebagian besar wilayah Palestina yang terjajah, serta bagian-bagian dari Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir.
Visi kontroversial
Visi “Israel Raya” ini bukanlah hal yang baru dalam wacana politik Israel, namun pernyataan Netanyahu mempertegas sikap pemerintahannya yang semakin terbuka dalam menyuarakan ambisi untuk memperluas wilayah yang sudah diduduki. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan negara-negara Arab dan internasional mengenai masa depan Palestina dan kestabilan kawasan.
Selain itu, pengklaiman kembali terhadap wilayah-wilayah yang terjajah ini bisa memperburuk ketegangan politik dan sosial di wilayah tersebut, mengingat banyaknya konflik yang sudah ada antara Israel dan Palestina serta negara-negara tetangga.
Tuduhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan perburukan kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki pun semakin sering mencuat, memperdalam protes terhadap kebijakan-kebijakan Israel yang terus berkembang.
Pernyataan ini seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah Israel yang memperlihatkan upaya untuk mempertahankan atau bahkan memperluas penguasaan atas wilayah-wilayah yang diperdebatkan.
