Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan bahwa syarat utama Tel Aviv dalam menyudahi perang di Jalur Gaza adalah pelucutan senjata Hamas.
Dalam rapat kabinet mingguan, Minggu (17/8/2025), Netanyahu menegaskan bahwa Israel menolak tuntutan Hamas agar pasukan Israel menarik diri dari Gaza, termasuk dari Koridor Philadelphi dan zona penyangga.
Menurut Netanyahu, kontrol keamanan Israel atas Gaza harus tetap dipertahankan dalam jangka panjang.
Ia menyebut, Israel akan terus melakukan tindakan apa pun untuk mencegah upaya penguatan kembali kemampuan militer Hamas.
“Israel menuntut kebalikan dari apa yang diminta Hamas. Mereka ingin pasukan kita keluar, sedangkan kita harus memastikan Gaza tidak lagi menjadi basis persenjataan Hamas,” ujar Netanyahu sebagaimana dikutip dari pernyataan kantornya.
Di sisi lain, Netanyahu menanggapi aksi protes keluarga sandera yang digelar di berbagai kota Israel.
Ribuan orang turun ke jalan menuntut pemerintah segera menghentikan perang dan memprioritaskan pembebasan warga Israel yang masih ditahan Hamas.
Namun, Netanyahu justru mengecam aksi itu. Menurut dia, desakan agar perang dihentikan sebelum Hamas benar-benar dikalahkan hanya akan memperkuat posisi kelompok perlawanan tersebut.
“Siapa pun yang menyerukan diakhirinya perang tanpa menyingkirkan Hamas, justru memperkuat mereka. Itu menjauhkan kita dari tujuan membebaskan para sandera, sekaligus membuka jalan bagi terulangnya tragedi 7 Oktober 2023,” katanya.
Sebelumnya, pada 24 Juli lalu, Israel menarik diri dari perundingan tidak langsung dengan Hamas.
Kebuntuan terjadi karena Tel Aviv menolak syarat penarikan penuh dari Gaza, penghentian perang, pembebasan tahanan Palestina, serta mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan.
Meski demikian, upaya diplomasi masih berlangsung. Media Israel pekan lalu melaporkan kunjungan Kepala Mossad, David Barnea, ke Doha untuk melanjutkan negosiasi gencatan senjata dan pertukaran sandera.
Sementara itu, media Mesir menyebut delegasi Hamas bertemu Kepala Intelijen Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, guna mencari peluang baru bagi upaya deeskalasi di Gaza.
