Pemerintah Israel tengah meninjau respons kelompok Hamas terhadap proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diajukan oleh mediator Mesir dan Qatar. Hal ini dilaporkan media Israel pada Senin (18/8/2025), mengutip sumber diplomatik setempat.
Saluran berita Israel, Channel 12, melaporkan bahwa Hamas menerima proposal tersebut sebagai upaya untuk mencegah invasi militer Israel ke Kota Gaza.
Sehari sebelumnya, Kepala Staf Militer Israel, Jenderal Eyal Zamir, telah secara resmi menyetujui rencana operasi untuk menduduki Kota Gaza, sebagai bagian dari dorongan untuk menguasai kembali seluruh wilayah Jalur Gaza.
Meski demikian, sumber diplomatik itu menyatakan bahwa belum ada kepastian apakah Israel akan menyetujui pertukaran tahanan sebagian atau gencatan senjata sementara.
Menurut sumber yang sama, tanggapan Hamas terhadap usulan tersebut “selaras hingga 98 persen” dengan proposal yang sebelumnya diajukan oleh utusan Timur Tengah Amerika Serikat, Steve Witkoff, yang telah disetujui oleh Israel.
Sebelumnya pada Senin pagi, Hamas mengumumkan telah menerima usulan dari mediator Mesir dan Qatar terkait gencatan senjata di Gaza, meskipun isi lengkap dari proposal tersebut belum diungkapkan secara publik.
Media pemerintah Mesir, Al-Qahera News, melaporkan bahwa usulan tersebut mencakup penempatan ulang pasukan Israel di dekat perbatasan guna memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Selain itu, usulan tersebut juga mencakup penghentian sementara operasi militer selama dua bulan. Dalam periode itu, direncanakan pertukaran antara sandera Israel dan tahanan Palestina. Kesepakatan disebut-sebut mencakup pembebasan 10 sandera Israel dalam keadaan hidup dan pemulangan 18 jenazah, yang akan ditukar dengan sejumlah tahanan Palestina, meskipun jumlah pastinya belum diumumkan.
Menurut data otoritas Israel, sekitar 50 orang masih disandera di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 10.800 warga Palestina kini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang dinilai buruk oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Sejumlah laporan mengungkap adanya kematian akibat penyiksaan, kelaparan, serta kurangnya perawatan medis.
Sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza. Kampanye militer tersebut telah menyebabkan kehancuran besar di wilayah itu, yang kini berada dalam kondisi darurat kemanusiaan dan terancam kelaparan.
Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Jalur Gaza.
