Di tengah upaya perundingan tidak langsung terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, pada Selasa (19/8/2025) memaparkan tahapan rencana untuk menduduki sepenuhnya Gaza City. Hal ini dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel, KAN.
Zamir disebut telah menyetujui rencana tersebut pada Minggu, dan persetujuan akhir dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, diperkirakan diberikan pada Selasa.
Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyetujui proposal yang lebih luas untuk secara bertahap menguasai seluruh Jalur Gaza, dimulai dari Gaza City. Strategi ini mencakup pemaksaan sekitar satu juta warga Palestina untuk mengungsi ke arah selatan, mengepung kota, dan melancarkan serangan darat ke wilayah permukiman padat penduduk.
Sebagai bagian dari langkah awal, pada 11 Agustus lalu, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Zeitoun di tenggara Gaza City. Menurut kesaksian warga, operasi ini mencakup peledakan rumah dengan robot bermuatan bahan peledak, tembakan artileri, penembakan membabi buta, dan pengungsian massal.
Media Israel Walla melaporkan bahwa rencana yang disusun Zamir mencakup “prinsip-prinsip utama dan pelajaran strategis” untuk membuat pendudukan lebih efektif.
Rencana tersebut juga menyerukan penambahan pasukan di Gaza utara sebagai persiapan merebut kota secara penuh. Sebagian besar operasi akan dijalankan oleh pasukan reguler.
Persiapan militer ini dilakukan meskipun proses negosiasi gencatan senjata terus berlangsung. Hamas telah menyatakan menerima proposal mediasi Mesir dan Qatar yang mencakup jeda pertempuran selama 60 hari.
Kelompok tersebut juga kembali menegaskan kesiapan mereka untuk membebaskan tawanan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan tahanan Palestina.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina di Jalur Gaza. Wilayah tersebut mengalami kerusakan parah dan kini menghadapi ancaman kelaparan massal.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militernya di Gaza.
