Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memecat kepala humasnya untuk urusan Israel-Palestina, menyusul kontroversi terkait pernyataan resmi soal isu pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Demikian laporan Washington Post yang mengutip sejumlah pejabat AS, Rabu (tanggal).
Menurut sumber, pemecatan tersebut terjadi setelah terjadi perbedaan pendapat berulang kali mengenai bagaimana Kementerian Luar Negeri harus menggambarkan kebijakan utama pemerintahan Presiden Donald Trump.
Pemecatan ini disebut-sebut menyusul diskusi internal soal pernyataan yang menyebutkan, “Kami tidak mendukung pengusiran paksa di Gaza.”
Namun, dalam memo yang dijadikan acuan Washington Post, pimpinan Kementerian Luar Negeri AS menolak penggunaan kalimat tersebut dan meminta agar frasa itu dihapus dari pernyataan resmi.
Kepala humas yang dipecat mengatakan, “Pemecatan saya menimbulkan pertanyaan mengenai sikap Kementerian Luar Negeri terhadap potensi pengusiran warga Palestina dari Gaza.”
Perbedaan pendapat lainnya
Washington Post juga melaporkan adanya perbedaan lain di dalam Kementerian Luar Negeri setelah Israel membunuh jurnalis Al Jazeera, Anas Al-Sharif. Kepala humas tersebut mengusulkan agar pernyataan resmi menambahkan kalimat, “Kami berduka atas kehilangan para jurnalis dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka.”
Namun, Kementerian Luar Negeri menolak tambahan kalimat itu dengan alasan, “Belasungkawa tidak dapat diberikan tanpa kepastian terkait tindakan orang tersebut,” sebagaimana disampaikan lewat email internal.
Dalam konteks yang sama, Washington Post mengungkap bahwa David Milstein, penasihat utama Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, merupakan salah satu pihak yang menentang keberadaan kepala humas yang dipecat di Kementerian Luar Negeri.
Menurut sejumlah pejabat yang mengetahui situasi tersebut, Milstein dikenal sebagai sosok yang kerap membela pemerintahan Israel dalam menghadapi staf Kementerian Luar Negeri.
Selain itu, Milstein dan kepala humas yang dipecat juga berselisih soal upaya mendorong Kementerian Luar Negeri menggunakan istilah “Yehuda dan Shomron” untuk menyebut Tepi Barat.
