Pemerintah Lebanon memulai langkah pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata Palestina di 12 kamp pengungsi di seluruh negeri pada Kamis (22/8/2025), dimulai dari kamp Burj al-Barajneh di Beirut. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh kantor Perdana Menteri Lebanon.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada 21 Mei lalu. Keduanya menyepakati bahwa hanya negara Lebanon yang berhak memegang senjata di wilayahnya.
Namun, sumber diplomatik menyebut, langkah ini juga merupakan hasil dari tekanan Amerika Serikat terhadap Lebanon agar semua senjata yang beredar berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF), khususnya untuk membatasi kelompok-kelompok yang dinilai mengancam keamanan Israel—terutama Hezbollah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang ditandatangani pada November tahun lalu. Namun, pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut masih terjadi, di antaranya berupa serangan udara Israel ke wilayah Lebanon selatan.
Penyerahan senjata di Kamp Burj al-Barajneh
Komandan senior Fatah di kamp Burj al-Barajneh, Sobhi Abu Arab, mengatakan kepada stasiun televisi Lebanon, al-Jadeed, bahwa senjata yang diserahkan adalah “senjata ilegal” yang telah dikumpulkan oleh pasukannya di dalam kamp. Ia menegaskan bahwa senjata milik kelompok Fatah sendiri tidak termasuk dalam penyerahan ini.
Saat ditanya asal-usul senjata yang dikumpulkan, Abu Arab menjawab singkat, “Dari mana-mana… tapi mengapa Anda perlu tahu soal itu?”
Ia tidak memberikan indikasi bahwa negara secara khusus meminta pelucutan senjata terhadap pejuang Fatah di kamp tersebut.
Sejak warga Palestina diusir dari tanah airnya pada 1948, banyak hal yang terjadi di kamp-kamp pengungsi di Lebanon berlangsung di luar yurisdiksi langsung negara Lebanon.
Namun Abu Arab menyatakan bahwa publik Lebanon tidak perlu khawatir. “Rakyat Lebanon dan Palestina adalah satu,” ujarnya, seraya menyebut bahwa proses penyerahan senjata telah dikordinasikan dengan intelijen dan aparat keamanan Lebanon.
Tekanan internasional dan reformasi
Middle East Eye melaporkan bahwa dalam kunjungannya ke Paris bulan lalu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menerima pesan tegas dari Presiden Prancis Emmanuel Macron: Lebanon tidak akan bisa bertahan tanpa reformasi, termasuk pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, terutama Hezbollah, dengan pengawasan internasional.
Prancis menegaskan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) tidak akan diperpanjang tanpa dukungan dana dari Amerika Serikat. Selain itu, tidak akan ada konferensi donor atau rekonstruksi tanpa keterlibatan Arab Saudi. Stabilitas keamanan pun terancam, mengingat tekad Israel untuk melucuti senjata Hezbollah jika otoritas Lebanon gagal melakukannya sendiri.
Setelah kembali ke Lebanon, Salam menginformasikan Presiden Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri, serta menggelar rapat kabinet guna membahas usulan Amerika Serikat terkait pelucutan senjata Hezbollah.
Tak lama berselang, Salam kembali ke Istana Baabda secara tertutup dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyetujui usulan AS secara penuh, lengkap dengan jadwal pelaksanaan, sebagai upaya menyelamatkan Lebanon dari isolasi dan tekanan internasional yang semakin besar.
Namun langkah tersebut ditolak keras oleh Hezbollah. Kelompok itu menuduh Salam melanggar komitmen resmi yang tercantum dalam pernyataan menteri dan pidato pelantikan presiden.
Hezbollah menyebut keputusan pemerintah sebagai “dosa besar” yang telah merampas “senjata perlawanan terhadap Israel”, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi keputusan tersebut.
