Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai dimulainya negosiasi segera untuk pembebasan tawanan sekaligus penghentian perang di Gaza—namun hanya dengan “syarat yang dapat diterima Tel Aviv”—menyisakan tanda tanya besar.
Apakah Israel benar-benar siap menuju akhir perang, atau justru tengah menyiapkan babak baru operasi militer?
Netanyahu, yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional, tidak memberikan jawaban jelas terkait proposal yang sebelumnya telah disetujui Hamas.
Ia hanya menegaskan Israel berada “dalam tahap penentuan”, seraya melakukan kunjungan ke markas Divisi Gaza guna merestui rencana serangan untuk menduduki Kota Gaza.
Menurut pengamat politik Israel, Mohannad Mustafa, pernyataan itu menunjukkan bahwa Netanyahu sesungguhnya tidak berniat menuju kesepakatan saat ini.
“Ia lebih memilih melanjutkan perang, menduduki Gaza, lalu bernegosiasi mengenai syarat gencatan senjata di kemudian hari,” kata Mustafa dalam program Masar al-Ahdats.
Mustafa menambahkan, sikap Netanyahu juga menandai ditinggalkannya gagasan “kesepakatan parsial”.
Saat ini, opsi militer penuh dengan penghancuran Gaza menjadi pilihan yang lebih menonjol, seperti yang sudah terjadi di sejumlah wilayah utara maupun selatan jalur itu.
Namun, jika pemerintah Israel benar-benar memaksa masuk ke Kota Gaza dan mengusir hampir satu juta penduduknya.
“Maka jalur politik dan diplomasi akan berakhir. Tidak mungkin keduanya berjalan bersamaan,” ujar Mustafa.
Menurut para pakar Israel yang dikutipnya, operasi semacam ini pun tidak akan membuat Hamas menyerah.
Beberapa jam setelah pernyataan Netanyahu, Channel 12 melaporkan pernyataan lingkaran dekat perdana menteri bahwa negosiasi hanya bisa dilakukan untuk kesepakatan menyeluruh sesuai syarat kabinet keamanan, bukan dengan formula yang ada saat ini.
Dukungan AS sebagai penopang
Husam Shaker, penulis dan pengamat hubungan internasional, sependapat dengan Mustafa. Ia menilai ada sebuah kampanye brutal yang bertujuan menghapus Kota Gaza dari peta.
“Israel bersandar pada dukungan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memberi payung politik terbuka bagi operasi militer Israel, dan kepemimpinan Gedung Putih saat ini pun tidak keberatan dengan aksi penghancuran tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, menurut analis Partai Republik AS, Adolfo Franco, dukungan AS tetap terkait 2 prasyarat utama.
Yaitu, mengakhiri eksistensi Hamas sebagai kekuatan militer sekaligus politik, serta memastikan pembebasan seluruh tawanan yang masih ditahan.
Shaker mengingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza kian genting. Karena itu, pihak Palestina telah menunjukkan fleksibilitas besar demi menghentikan perang.
“Namun, para pejuang tidak punya pilihan lain kecuali terus bertahan dan melawan. Bahkan jika Israel berhasil menduduki seluruh Gaza, stabilitas tidak akan pernah tercapai,” ujarnya menegaskan.
Tanda-tanda serangan baru
Di medan perang, berbagai indikasi menunjukkan bahwa operasi besar Israel untuk merebut Kota Gaza sudah dimulai.
Menurut analis militer, Mayjen (Purn) Fayez al-Duwairi, serangan artileri dan udara kini menyasar bagian utara dan selatan kota, termasuk Jabalia serta kawasan Zeitun.
Ia memperkirakan pasukan Israel akan melakukan penetrasi secara perlahan, dengan perlindungan gempuran intensif untuk memaksa warga sipil mengungsi ke selatan.
“Langkah ini akan membawa tentara Israel masuk ke zona-zona penting yang sebelumnya belum pernah dicapai,” katanya.
Meski demikian, al-Duwairi meragukan operasi itu dapat menundukkan Hamas. Serangan balasan yang dilakukan Brigade al-Qassam di Khan Younis, menurutnya, menunjukkan bahwa kelompok perlawanan itu masih memiliki kemampuan bertahan.
Media Israel melaporkan, Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Staf Eyal Zamir telah memberi persetujuan atas rencana pendudukan Kota Gaza, sejalan dengan keputusan terakhir kabinet keamanan (kabinett).
