Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, mengundurkan diri setelah usulan langkah tambahan terhadap Israel ditolak oleh mitra koalisi pemerintahan.
Dalam pernyataannya, seperti dikutip media lokal, Veldkamp mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil sejumlah langkah signifikan, ia merasa perlu bertindak lebih jauh terkait situasi di Gaza City dan Tepi Barat. Namun, dua partai koalisi utama, VVD dan BBB, menolak usulan tersebut.
“Saya tidak lagi memiliki keyakinan bahwa saya dapat menjalankan kebijakan yang saya anggap perlu. Karena itu, saya memilih untuk mundur,” ujar Veldkamp.
Langkah ini merupakan buntut dari janji yang ia sampaikan sebelumnya di parlemen Belanda, yakni untuk memperkenalkan sejumlah “langkah penting” terhadap Israel. Namun, janji itu disampaikan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan partai-partai mitra koalisi.
NSC tarik dukungan dari Pemerintah
Tak lama setelah pengunduran diri Veldkamp, partai NSC (New Social Contract) menarik seluruh menteri dan sekretaris negaranya dari kabinet sementara yang dipimpin Perdana Menteri Dick Schoof.
Wakil Perdana Menteri sekaligus pemimpin NSC, Eddy van Hijum, menyatakan bahwa partainya tidak dapat lagi mempertahankan kehadiran dalam pemerintahan yang, menurutnya, gagal merespons pelanggaran hukum internasional.
“Tindakan pemerintah Israel telah melanggar traktat internasional. Kita harus menarik garis yang tegas,” ujarnya.
Keputusan ini menyebabkan sejumlah kementerian penting seperti Dalam Negeri, Pendidikan, dan Kesehatan kini tanpa pimpinan, dan menambah ketidakpastian dalam kabinet yang sejak awal bersifat sementara.
Partai VVD dan BBB mengkritik keputusan NSC, menyebutnya sebagai langkah yang “tidak bertanggung jawab” di tengah situasi politik yang belum stabil.
Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pada Jumat (22/8), mengonfirmasi bahwa kelaparan yang terjadi di Gaza merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah Israel. Pernyataan itu mengacu pada laporan resmi dari sistem pemantauan kelaparan global yang didukung PBB, IPC (Integrated Food Security Phase Classification).
Sejak Oktober 2023, lebih dari 62.300 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel di Jalur Gaza. Wilayah tersebut kini berada dalam kondisi krisis kemanusiaan yang parah akibat blokade, kelaparan, dan runtuhnya layanan dasar.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas operasi militernya di wilayah tersebut.
