Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 62.622 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya agresi militer Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Laporan tersebut disampaikan pada Sabtu (23/8/2025), seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Dalam pernyataannya, kementerian menyebut bahwa 61 jenazah dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sementara 308 orang lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban luka kini mencapai 157.673 orang.
“Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan atau di jalanan, karena tim penyelamat tidak dapat menjangkau lokasi,” tambah pernyataan tersebut.
Kementerian juga melaporkan bahwa 16 warga Palestina tewas dan lebih dari 111 orang terluka akibat tembakan tentara Israel saat mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan dalam satu hari terakhir. Sejak 27 Mei, total korban jiwa dalam insiden saat pengambilan bantuan mencapai 2.076 orang, dengan lebih dari 15.308 orang mengalami luka-luka.
Sementara itu, delapan warga Palestina lainnya, termasuk dua anak-anak, dilaporkan meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total korban tewas terkait krisis kelaparan yang melanda Gaza sejak Oktober 2023 kini mencapai 281 orang, termasuk 114 anak-anak.
Sejak 2 Maret, otoritas Israel menutup seluruh perlintasan perbatasan menuju Gaza secara total, yang menyebabkan krisis kelaparan bagi sekitar 2,4 juta penduduk wilayah tersebut.
Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza pada 18 Maret, setelah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang sempat diberlakukan pada Januari. Sejak saat itu, sebanyak 10.778 orang tewas dan 45.632 lainnya terluka akibat serangan lanjutan tersebut.
Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militernya di wilayah tersebut.
