Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Jenderal Eyal Zamir, pada Ahad (24/8/2025) mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menerima proposal pertukaran tawanan yang tengah dibahas. Ia memperingatkan bahwa rencana pendudukan Kota Gaza berisiko besar terhadap keselamatan para sandera yang masih ditahan Hamas.
Desakan tersebut muncul di tengah tekanan publik yang semakin meningkat dari keluarga para tawanan Israel, yang mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan demi pembebasan kerabat mereka.
Sebelumnya, pada Kamis lalu, Netanyahu memerintahkan dimulainya negosiasi segera terkait pembebasan seluruh sandera. Namun, di saat yang sama, ia tetap melanjutkan rencana militer untuk menduduki Kota Gaza dan memindahkan warga sipil dari wilayah tersebut.
Langkah Netanyahu itu menandai kemungkinan ia menginginkan kesepakatan baru dengan persyaratan tambahan, sementara para mediator Mesir dan Qatar masih menunggu tanggapan resmi Israel terhadap usulan terbaru. Proposal tersebut secara umum sejalan dengan kerangka perjanjian sebelumnya dan telah diterima oleh Hamas.
“Ada kesepakatan di atas meja, dan itu seharusnya diambil sekarang,” ujar Zamir kepada Channel 13 Israel.
“Militer telah menyiapkan kondisi yang memungkinkan kesepakatan tersebut terlaksana. Keputusan akhir kini berada di tangan Perdana Menteri,” lanjutnya.
Zamir juga kembali menyatakan kekhawatirannya atas rencana operasi darat ke Kota Gaza. Menurutnya, meskipun secara militer Israel mampu menduduki wilayah itu, langkah tersebut akan menimbulkan ancaman serius terhadap nyawa para sandera.
Didukung keluarga sandera
Pernyataan Zamir disambut positif oleh keluarga para sandera. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut bahwa kepala staf militer mewakili pandangan mayoritas publik Israel, yang mendukung tercapainya kesepakatan komprehensif guna memulangkan para sandera dan menghentikan perang.
Pemerintah Israel memperkirakan Hamas saat ini menahan sekitar 50 sandera, dengan 20 orang di antaranya diyakini masih hidup. Di sisi lain, Israel menahan lebih dari 10.800 warga Palestina, di tengah laporan berbagai organisasi HAM yang menyoroti dugaan penyiksaan dan pengabaian medis di penjara-penjara Israel.
Pada Jumat lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menyetujui rencana operasi militer untuk menduduki Kota Gaza. Ia menyatakan bahwa operasi itu akan melibatkan serangan hebat dan pemindahan warga dari wilayah padat tersebut.
Menurut laporan Channel 12, proposal yang kini tengah dibahas mencakup penarikan pasukan Israel ke dekat perbatasan guna memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, serta gencatan senjata sementara selama 60 hari. Dalam periode ini, pertukaran tawanan akan dilakukan dalam dua tahap: pertama, pembebasan 10 sandera yang masih hidup serta pemulangan 18 jenazah warga Israel, yang akan ditukar dengan sejumlah tahanan Palestina. Setelah itu, perundingan dilanjutkan untuk membahas gencatan senjata permanen.
Krisis kemanusiaan berlanjut
Sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023, Israel telah menewaskan hampir 62.700 warga Palestina di Jalur Gaza. Serangan militer telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah itu dan memicu krisis kelaparan yang semakin parah.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
