Komisi Eropa menyerukan penangguhan status perdagangan istimewa Israel dengan Uni Eropa, merespons tuduhan genosida di Jalur Gaza dan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil serta negara anggota. Jika disetujui, langkah ini akan menjadi pukulan paling serius terhadap hubungan UE-Israel sejak penandatanganan Association Agreement pada tahun 2000.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa “peristiwa mengerikan yang terjadi setiap hari di Gaza harus segera dihentikan.” Ia menekankan perlunya gencatan senjata segera, akses penuh bagi bantuan kemanusiaan, dan pembebasan seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas.
Langkah ini mengikuti laporan penting dari Komisi Penyelidikan Independen PBB yang menyimpulkan bahwa tindakan militer Israel di Gaza memenuhi unsur-unsur genosida menurut hukum internasional, dengan temuan bahwa terdapat “niat jelas untuk menghancurkan rakyat Palestina secara keseluruhan atau sebagian.”
Dampak Terhadap Perdagangan
Dalam usulan Komisi Eropa, pilar-pilar dagang dalam Perjanjian Asosiasi UE-Israel akan ditangguhkan. Hal ini akan mengakhiri akses istimewa Israel ke pasar tunggal Eropa, termasuk pengenaan kembali tarif terhadap sekitar €5,8 miliar (sekitar Rp99 triliun) ekspor Israel, yang diperkirakan menghasilkan pungutan sebesar €227 juta (sekitar Rp3,9 triliun).
Selain itu, manfaat timbal balik dalam sektor pengadaan publik dan perlindungan kekayaan intelektual juga akan dibekukan.
“Ini adalah langkah yang kami ambil dengan berat hati, namun kami yakini proporsional mengingat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza,” kata Komisaris Perdagangan UE, Maroš Šefčovič.
Sanksi Individu dan Tantangan Politik
Komisi juga mengusulkan sanksi individual terhadap dua menteri sayap kanan Israel — Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir — yang dikenal karena pernyataan kontroversial dan kebijakan bernuansa pengusiran etnis. Sepuluh tokoh senior Hamas juga termasuk dalam daftar sanksi yang diusulkan.
Namun, langkah-langkah ini menghadapi rintangan politik yang besar. Kebijakan perdagangan memerlukan dukungan mayoritas ganda — sedikitnya 15 dari 27 negara anggota, yang mewakili setidaknya 65 persen populasi UE. Jerman dan Italia, yang dikenal dekat dengan Israel, belum menyatakan sikap.
Sementara itu, pemberlakuan sanksi individu membutuhkan dukungan bulat seluruh anggota. Hongaria dan Republik Ceko diperkirakan akan menolak.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui adanya perbedaan politik, namun mendorong negara-negara yang belum sepakat untuk mengajukan alternatif. “Kalau tidak mendukung langkah ini, lalu langkah apa yang bisa Anda dukung? Bawalah alternatif,” katanya.
Perdagangan UE-Israel
Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel, menyumbang sekitar 32 persen dari total perdagangan barang negara tersebut. Pada 2024, nilai perdagangan UE-Israel mencapai rekor €42,6 miliar (sekitar Rp730 triliun), dengan €15,9 miliar di antaranya mendapat perlakuan tarif preferensial. Jika diterapkan, tarif baru akan berdampak pada 37 persen dari ekspor preferensial tersebut.
Langkah Komisi ini datang setelah tekanan berbulan-bulan dari organisasi HAM, kelompok masyarakat sipil, dan sejumlah negara anggota. Spanyol telah lebih dahulu menjatuhkan embargo senjata dan larangan perjalanan terhadap pejabat Israel terkait serangan di Gaza. Slovenia dan Jerman menghentikan sebagian ekspor senjata, sementara Swedia dan Belanda menyerukan pembekuan perjanjian dagang dengan Israel.
