Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Sabtu (21/9/2025), merilis sebuah foto yang memperlihatkan 47 warga Israel yang mereka sandera. Foto tersebut, menurut Hamas, diambil pada awal operasi militer terbaru Israel di Kota Gaza.
Dalam keterangan tertulis berbahasa Arab dan Ibrani yang menyertai foto itu, Hamas menyebut: “Karena sikap keras kepala [Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu dan ketundukan [Kepala Staf Umum Eyal] Zamir, inilah foto perpisahan di awal operasi di Gaza.”
Foto tersebut diunggah di situs resmi Hamas sebagai bentuk penegasan bahwa nasib para sandera bergantung pada keputusan politik pemerintah Israel.
Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk menyepakati perjanjian komprehensif dengan Israel, yang mencakup pembebasan seluruh sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina, penghentian agresi militer, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Namun, hingga kini, Netanyahu menolak usulan tersebut. Ia lebih memilih pendekatan bertahap yang kerap disertai syarat-syarat baru pada setiap tahap negosiasi. Sikap ini menuai kritik, baik dari dalam negeri Israel maupun komunitas internasional, yang menilai Netanyahu memanjangkan konflik demi kepentingan politik pribadinya, dengan mengabaikan keselamatan para sandera.
Sebelumnya, pada 9 September 2025, Israel melancarkan serangan udara terhadap sebuah kompleks permukiman di Doha, Qatar, yang menewaskan lima pemimpin Hamas. Mereka saat itu dilaporkan tengah membahas proposal Amerika Serikat terkait penghentian perang di Gaza.
Sejak agresi Israel ke Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga Palestina dilaporkan tewas.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.