Kelompok Hamas menyatakan akan segera menyampaikan tanggapan resmi terhadap rencana gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pemimpin senior Hamas, Mohammed Nazzal, dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha, Kamis (2/10/2025) malam.
“Hamas tengah membahas rencana tersebut secara serius, meskipun kami memiliki banyak keberatan,” ujar Nazzal.
Ia menambahkan bahwa Hamas tetap berkomitmen mencari kesepahaman secara bertanggung jawab, “tanpa tekanan waktu maupun ancaman.”
Menurut Nazzal, Hamas telah memulai konsultasi internal dan eksternal terkait rencana tersebut, termasuk dengan faksi-faksi Palestina lainnya, tokoh independen, serta para mediator internasional.
Tanggapan akhir, lanjutnya, “akan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina serta prinsip-prinsip strategis perjuangan Palestina.”
Rencana Gencatan Senjata Trump
Pada 29 September lalu, Gedung Putih mengumumkan rencana gencatan senjata komprehensif yang menyerukan penghentian segera semua permusuhan di Jalur Gaza. Rencana ini mencakup program rekonstruksi besar-besaran serta penataan ulang situasi politik dan keamanan di wilayah tersebut.
Salah satu poin utama dari rencana tersebut adalah menjadikan Gaza sebagai zona bebas senjata, dengan pemerintahan transisi yang akan diawasi langsung oleh Presiden Trump melalui sebuah badan internasional baru yang bertugas memantau pelaksanaannya.
Rencana itu juga mencantumkan pertukaran tahanan: pembebasan seluruh warga Israel yang ditahan oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah rencana disetujui, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.
Selain itu, rencana tersebut menetapkan penghentian total pertempuran, pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Wilayah Gaza kemudian akan dikelola oleh otoritas teknokratik di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh Presiden AS.
Presiden Trump menyatakan bahwa Hamas diberi waktu “tiga sampai empat hari” untuk memberikan jawaban resmi atas proposal tersebut, yang bertujuan mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Sejak Oktober 2023, serangan udara dan darat Israel ke Jalur Gaza dilaporkan telah menewaskan lebih dari 66.200 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional telah berulang kali memperingatkan bahwa wilayah tersebut berada di ambang kehancuran total, dengan kondisi kelaparan dan penyakit yang semakin meluas.
