Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (3/10/2025), menyambut baik tanggapan kelompok Hamas terhadap proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang ia ajukan. Trump menyatakan keyakinannya bahwa kelompok Palestina tersebut “siap untuk perdamaian yang langgeng”.
“Israel harus segera menghentikan pengeboman di Gaza, agar para sandera dapat dibebaskan dengan aman dan cepat!” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social. “Saat ini, terlalu berbahaya untuk melakukan hal itu. Kami sudah memulai pembahasan terkait rincian yang perlu diselesaikan. Ini bukan hanya soal Gaza, ini soal perdamaian di Timur Tengah yang telah lama diidamkan.”
Sebelumnya, Gedung Putih merilis sebuah video yang memperlihatkan Trump sedang merekam pesan terkait Gaza. Namun, belum diketahui kapan video tersebut akan dipublikasikan.
Hamas pada hari yang sama menyampaikan tanggapan resmi atas proposal 20 poin dari Trump. Dalam tanggapan itu, Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan seluruh tawanan Israel, menyerahkan jenazah yang telah meninggal, serta menyerahkan administrasi Gaza kepada badan teknokratik independen Palestina.
Pemerintah Israel memperkirakan terdapat 48 warga Israel yang masih ditawan di Gaza, dengan sekitar 20 di antaranya diyakini masih hidup. Sementara itu, menurut laporan media dan lembaga HAM Palestina dan Israel, sekitar 11.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, dengan banyak di antaranya mengalami penyiksaan, kelaparan, serta pengabaian medis. Beberapa tahanan dilaporkan meninggal akibat kondisi tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal Telegram, Hamas menyatakan bahwa isu-isu lain dalam proposal Trump, seperti masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina, “terkait dengan posisi nasional yang bersatu dan mengacu pada hukum serta resolusi internasional yang relevan.”
Seorang sumber Palestina mengatakan kepada kantor berita Anadolu bahwa Hamas secara resmi telah menyerahkan tanggapannya kepada para mediator dan meminta klarifikasi terhadap beberapa butir dalam proposal tersebut.
Hamas menambahkan bahwa keputusan itu diambil setelah “konsultasi mendalam dalam tubuh kepemimpinan serta diskusi luas dengan berbagai kekuatan dan faksi Palestina, juga dengan para mediator dan mitra internasional,” guna mengambil posisi yang bertanggung jawab terhadap rencana dari Presiden Trump.
Kelompok tersebut juga menyampaikan apresiasi terhadap “upaya dari dunia Arab, Islam, serta komunitas internasional, termasuk Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza, pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan secara segera, penolakan terhadap pendudukan Gaza, serta penolakan terhadap pengusiran rakyat Palestina dari wilayah tersebut.”
Sebelumnya, pada Jumat pagi waktu Washington, Trump memberikan batas waktu kepada Hamas hingga Minggu pukul 18.00 waktu setempat (22.00 GMT) untuk menyetujui rencana tersebut.
Proposal itu bertujuan menjadikan Gaza sebagai zona bebas senjata, dengan mekanisme pemerintahan transisi yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden Trump melalui sebuah badan internasional yang akan memantau pelaksanaannya.
Dalam proposal disebutkan, semua tawanan Israel harus dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah persetujuan dicapai, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.
Rencana tersebut juga mencakup penghentian semua pertempuran, perlucutan senjata seluruh kelompok bersenjata di Gaza, serta penarikan bertahap militer Israel dari wilayah kantong yang telah porak-poranda tersebut. Gaza selanjutnya akan dikelola oleh otoritas teknokratik di bawah supervisi badan internasional yang dipimpin oleh Presiden AS.
Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza—yang dihuni oleh sekitar 2,4 juta orang—selama hampir 18 tahun. Blokade diperketat sejak Maret lalu dengan penutupan akses perbatasan dan penghentian pengiriman makanan serta obat-obatan, yang mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan.
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga HAM berulang kali memperingatkan bahwa Jalur Gaza semakin tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit yang menyebar cepat di tengah pengungsian massal penduduknya.
