Sekitar 170.000 ton bantuan kemanusiaan masih tertahan dan menunggu izin masuk ke Jalur Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jumat (10/10/2025), menyatakan bahwa bantuan tersebut belum dapat disalurkan karena menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel yang mengontrol seluruh perlintasan perbatasan.
Juru bicara OCHA menyampaikan bahwa bantuan tersebut terdiri atas obat-obatan, tenda, dan berbagai kebutuhan pokok lain yang sangat dibutuhkan oleh hampir dua juta warga Palestina di Gaza yang kini mengalami kekurangan pangan dan barang kebutuhan dasar.
Dalam laporan sebelumnya pekan ini, OCHA mencatat bahwa Israel telah menolak masuknya sekitar 45 persen konvoi bantuan yang terdaftar sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023. Hal ini berdampak besar terhadap upaya penyaluran bantuan kemanusiaan.
“Untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan, kami memerlukan perlintasan yang terbuka, jaminan keamanan bagi pekerja kemanusiaan dan warga sipil, visa bagi staf internasional, serta akses tanpa hambatan untuk seluruh pasokan bantuan,” ujar juru bicara tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali sektor swasta di Gaza sebagai langkah awal dalam memulihkan kondisi kehidupan warga.
Pada Kamis dini hari waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati tahap pertama dari rencana perdamaian yang ia usulkan untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Tahap awal ini mencakup pertukaran tahanan dan penarikan pasukan Israel hingga ke “Garis Kuning”, yang menjadi batas awal dalam rencana tersebut.
