Pemerintah Mesir menyatakan keyakinannya bahwa tahap pertama dari rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berjalan sesuai rencana dan dihormati oleh semua pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty, menjelang pelaksanaan KTT Sharm el-Sheikh yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/10), dengan tujuan mendorong perdamaian di Gaza.
Abdel Aaty juga menyerukan aksi internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk mendukung usulan pengiriman pasukan internasional ke Jalur Gaza, termasuk penentuan mandat yang menjamin perlindungan warga sipil dan mendorong stabilitas di kawasan tersebut.
KTT ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, serta dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia.
Dokumen Perdamaian Akan Ditandatangani
Menurut keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Mesir, Trump dijadwalkan memulai kunjungan regionalnya dengan singgah terlebih dahulu di Israel, di mana ia akan berpidato di parlemen Israel (Knesset) dan bertemu dengan keluarga warga Israel yang masih ditahan di Gaza. Setelah itu, Trump akan melanjutkan perjalanan ke Sharm el-Sheikh untuk menghadiri KTT perdamaian.
Dalam pertemuan tersebut, direncanakan akan dilakukan penandatanganan dokumen resmi penghentian perang di Gaza, yang akan menjadi tonggak penting dalam proses perdamaian.
Meski demikian, Israel telah mengonfirmasi bahwa tidak akan mengirimkan perwakilan ke KTT tersebut.
Sementara itu, mengutip laporan media Axios, seorang pejabat senior Palestina menyebutkan bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan akan menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh.
Isi Rencana Perdamaian
Rencana perdamaian Trump yang diumumkan pada 29 September lalu di Washington bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terdiri dari 20 poin utama.
Beberapa poin penting dalam rencana tersebut meliputi:
- Penerapan gencatan senjata penuh di Jalur Gaza
- Pembebasan seluruh warga Israel yang ditahan
- Pembongkaran kekuatan militer Hamas
- Pembentukan struktur pemerintahan transisi di Gaza
- Pembentukan badan internasional baru bernama “Dewan Perdamaian” yang akan mengawasi proses transisi
KTT ini digelar di tengah gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat lalu, setelah dua tahun perang yang menewaskan lebih dari 67.600 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kehancuran besar-besaran di wilayah Gaza.
