Otoritas Palestina memulai kampanye diplomatik di sejumlah ibu kota Eropa untuk mendorong pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.
Langkah ini diumumkan oleh utusan khusus kepresidenan Palestina, Mohammad Shtayyeh, dalam konferensi pers di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Rabu (15/10).
Menurut Shtayyeh—yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri—kunjungan ini mencakup Belanda dan Austria, sementara delegasi Palestina lainnya akan menuju ke negara-negara Baltik.
Dalam waktu dekat, Presiden Mahmoud Abbas juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Italia dan Jerman dalam kerangka diplomasi serupa, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP.
Shtayyeh menjelaskan bahwa upaya ini dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak negara Eropa mengikuti langkah Britania Raya, Australia, Kanada, dan Portugal yang telah secara resmi mengakui Negara Palestina pada September lalu.
“Masih ada 34 negara yang belum mengakui Palestina, dan kami terus menjalin komunikasi dengan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis, pihaknya meminta agar pemerintah Swiss menerjemahkan dukungannya terhadap Palestina menjadi tindakan nyata.
Hal itu berupa pengakuan resmi, mengingat Swiss menjadi tuan rumah bagi sejumlah badan PBB di Jenewa.
Dalam pernyataan terpisah yang dikutip oleh Kantor Berita Palestina WAFA, Shtayyeh menegaskan bahwa dukungan Eropa sangat penting untuk mengakhiri pendudukan Israel, memperkuat solusi dua negara, dan menghidupkan kembali proses politik yang telah lama mandek.
Ia juga menyambut baik penghentian serangan Israel di Gaza, meskipun menyebut pelaksanaan tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata baru berjalan sebagian.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza masih sangat terbatas.
Shtayyeh menyerukan Amerika Serikat (AS) agar menekan Israel menghentikan ekspansi permukiman ilegal serta segera mencairkan dana hasil pajak Palestina (revenue clearance) yang masih ditahan Tel Aviv.
Ia menekankan pentingnya peran Washington dalam menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah.
Dalam pernyataannya, Shtayyeh juga memperingatkan terhadap upaya pemindahan paksa warga Palestina yang dilakukan dengan dalih rekonstruksi Gaza.
“Rakyat Palestina tidak akan meninggalkan tanah mereka. Otoritas Palestina adalah satu-satunya lembaga yang sah dan mampu mengelola Jalur Gaza,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Mesir telah menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah konferensi internasional para donor untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Shtayyeh menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas kehancuran besar akibat serangan militernya selama 2 tahun terakhir, yang menyebabkan lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan sekitar 450.000 unit hunian hancur di seluruh wilayah Gaza.
