Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, pada Kamis (16/10/2025) mengumumkan rencana pemulihan dan rekonstruksi Jalur Gaza yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap selama lima tahun ke depan, dengan total anggaran diperkirakan mencapai 67 miliar dollar AS.
Berbicara dalam konferensi pers di Ramallah, Mustafa menyatakan bahwa rencana tersebut disusun bekerja sama dengan para pakar dari negara-negara Arab dan lembaga internasional. Inisiatif ini bertujuan membangun kembali Gaza setelah hampir dua tahun serangan militer Israel yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan kerusakan infrastruktur secara masif.
Konferensi tersebut dihadiri oleh para diplomat dan perwakilan lembaga internasional.
Tiga tahap pemulihan
Mustafa menjelaskan bahwa tahap pertama akan berlangsung selama enam bulan dan difokuskan pada kebutuhan kemanusiaan mendesak serta perbaikan infrastruktur dasar, dengan estimasi biaya sebesar 3,5 miliar dollar AS.
Tahap kedua, yang dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, akan menelan biaya sekitar 30 miliar dollar AS. Tahap terakhir akan difokuskan pada pemulihan jangka panjang dan penyelesaian rekonstruksi penuh.
Ia menyebutkan bahwa pembicaraan dengan mitra internasional masih berlangsung untuk mengamankan pendanaan. Sebuah konferensi besar terkait rekonstruksi Gaza dijadwalkan akan digelar di Mesir satu bulan setelah berakhirnya konflik.
“Israel harus memenuhi kewajibannya dengan menarik diri dari Gaza, membuka seluruh perlintasan perbatasan, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi,” ujar Mustafa.
Pemerintahan Gaza
Mustafa juga menolak adanya syarat-syarat eksternal terkait siapa yang akan mengelola Gaza pascakonflik. Ia menegaskan bahwa Otoritas Palestina (PA) telah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan Israel, dan siap memperluas otoritasnya ke Gaza ketika kondisi memungkinkan.
“Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun soal pemerintahan di Gaza,” katanya. “Tidak akan ada perselisihan internal Palestina mengenai hal ini.”
Israel sebelumnya menyatakan keberatan terhadap keterlibatan baik Otoritas Palestina maupun Hamas dalam pemerintahan Gaza setelah perang.
Mustafa menegaskan kembali bahwa Gaza adalah bagian dari Negara Palestina, dan PA berkomitmen untuk memulihkan kendali atas wilayah tersebut.
Negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Hamas menuntut penghentian penuh perang, penarikan total pasukan Israel, serta tetap mempertahankan senjatanya.
Kesepakatan gencatan senjata tahap pertama, yang dimediasi berdasarkan proposal dari Presiden AS Donald Trump, telah disetujui pekan lalu. Fase awal mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa kehadiran Hamas.
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta menyebabkan kerusakan besar yang menjadikan wilayah itu hampir tidak layak huni.
