Mantan anggota Knesset dan tokoh Partai Buruh, Uzi Baram, melontarkan kritik tajam terhadap arah politik Israel di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Ia menyebutnya telah “menjadikan kecongkakan sebagai kebajikan” dan menghancurkan sisa-sisa moral politik negara itu.
“Keruntuhan cepat dan total nilai-nilai politik serta etika publik di Israel,” tulis Baram menusil dalam artikelnya di harian Haaretz.
Hal itu menurutnya telah melampaui semua perkiraan.
“Negara ini telah terperosok ke dalam kegilaan mutlak — sesuatu yang kini menjadi kenyataan nyata dan ancaman yang sangat serius,” tulisnya.
Baram menyerukan agar gelombang protes besar-besaran kembali mengguncang jalan-jalan Israel.
“Hanya melalui gerakan protes rakyat, kita bisa membangkitkan kembali jiwa Israel yang mampu memaksa oposisi bersatu dan melawan,” ujarnya.
Menurutnya, Netanyahu kini berada dalam posisi terjepit akibat tekanan dari sekutu-sekutunya di kubu sayap kanan ekstrem yang memanfaatkan ketergantungan politiknya.
Terutama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Tujuannya, untuk menekan perdana menteri agar menghindari hukuman dalam kasus korupsi yang masih menjeratnya.
Baram juga menuduh Netanyahu berupaya memanfaatkan hubungannya dengan Presiden AS Donald Trump — yang turut campur tangan dalam kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera Israel — demi memperoleh pengampunan dari Presiden Israel Isaac Herzog.
Dalam pandangan Baram, Netanyahu tampaknya iri pada Trump yang bisa mengatakan apa saja kapan pun ia mau.
Sehingga, katanya, kini ia sendiri mulai bersikap serupa — berbicara tanpa batas, bahkan secara terbuka meminta pengampunan dari Herzog.
Lebih jauh, Baram menilai bahwa “kudeta pemerintahan” terhadap demokrasi Israel kini tidak lagi bisa disembunyikan.
Sejumlah penulis dan tokoh yang dekat dengan koalisi pemerintah, katanya, mulai menyerukan secara terang-terangan agar negara dipimpin oleh tangan kuat yang membatasi kekuasaan peradilan dan media — tanpa lagi berlindung di balik dalih “reformasi demokratis.”
Ia menegaskan bahwa penyelamatan demokrasi Israel bergantung pada kebangkitan kembali protes rakyat, penyatuan barisan oposisi, serta pembelaan tegas terhadap supremasi hukum.
Baram juga menyoroti pentingnya mempertahankan posisi Penasihat Hukum Pemerintah Gali Baharav-Miara, yang selama ini menjadi target tekanan koalisi, dan menyerukan upaya politik yang sungguh-sungguh untuk menuntaskan masalah Palestina.
“Jika oposisi terus diam demokrasi Israel bisa mati — bukan karena perang, melainkan oleh satu pukulan legislatif yang mematikan,” tulis Baram menutup artikelnya.
