Pemerintah Sudan menuding adanya campur tangan asing dan penggunaan senjata terlarang dalam serangan besar yang menyebabkan jatuhnya Kota al-Fashir di Darfur Utara pekan lalu.
Dalam konferensi pers di Addis Ababa, Selasa (04/11/2025), Duta Besar Sudan untuk Etiopia, al-Zain Ibrahim, menuduh sejumlah pihak regional dan internasional memberikan dukungan langsung kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF) berupa senjata, pendanaan, serta informasi intelijen melalui citra satelit.
“Yang terjadi di Sudan adalah kejahatan perang dan genosida yang memerlukan tindakan internasional segera,” ujar al-Zain.
Ia mengingatkan bahwa Kota al-Fashir telah bertahan lebih dari 500 hari di bawah kepungan total dan serangan berulang sebelum akhirnya jatuh.
Kejatuhan itu, kata dia, bukan karena lemahnya pertahanan, melainkan akibat dukungan militer canggih yang diberikan kepada pasukan RSF dari luar negeri.
Menurut al-Zain, pasukan milisi tersebut menggunakan senjata yang dilarang secara internasional dan melakukan pembantaian mengerikan terhadap warga sipil, termasuk terhadap pasien di rumah sakit.
“Para pelaku bahkan merekam diri mereka sendiri saat melakukan kejahatan itu, menilai tindakan tersebut sebagai tantangan terbuka terhadap seluruh nilai kemanusiaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Sudan tidak akan berdiam diri menghadapi terorisme terorganisir, seraya menambahkan bahwa pemerintah telah mengumumkan mobilisasi nasional.
“Rakyat Sudan kini bersatu di belakang angkatan bersenjatanya dan semua kekuatan pendukung untuk membela tanah air dan merebut kembali kota-kota yang dikuasai milisi,” katanya.
Dalam pernyataannya, al-Zain mendesak masyarakat internasional agar segera mengklasifikasikan RSF sebagai organisasi teroris, serta memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap kelompok tersebut.
Ia juga meminta agar seluruh bentuk bantuan dan pendanaan dari luar negeri dihentikan, termasuk melalui perusahaan, jaringan komunikasi, maupun sistem perbankan.
Lebih jauh, diplomat itu menuntut penyelidikan atas keterlibatan negara-negara kawasan yang diduga menjadi jalur bagi masuknya senjata dan tentara bayaran ke Sudan.
“Diamnya dunia hanya akan menjadi dorongan untuk terjadinya lebih banyak kekejaman,” ujarnya.
Sidang dewan perdamaian dan keamanan Afrika
Al-Zain juga mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika akan menggelar sidang khusus pada 13 November mendatang, yang melibatkan negara-negara yang saat ini dibekukan keanggotaannya.
Dalam forum itu, Sudan akan menyampaikan pernyataan resmi, dengan menegaskan bahwa situasinya berbeda dari negara lain yang terkena sanksi organisasi.
“Kami bukan negara yang melanggar prinsip demokrasi, tetapi negara yang menghadapi konspirasi besar, dan Uni Afrika harus memikul tanggung jawabnya,” katanya.
Ia menilai ketiadaan peran aktif Uni Afrika dalam krisis Sudan telah memperlemah upaya untuk menemukan solusi politik dan perdamaian.
Karena itu, Sudan menyerukan agar keanggotaannya di Uni Afrika segera dipulihkan.
Menurutnya, Dewan Perdamaian dan Keamanan Afrika telah mengakui Dewan Kedaulatan Transisi dan pemerintahan sipil Sudan.
Sehingga Uni Afrika semestinya bersikap konsisten dan adil terhadap fakta di lapangan.
Menutup konferensi persnya, al-Zain Ibrahim menyampaikan seruan mendesak kepada masyarakat internasional agar menghentikan semua bentuk dukungan militer dan logistik kepada milisi, termasuk aliran senjata dan tentara bayaran.
Langkah itu, katanya, penting untuk melindungi warga sipil serta memulihkan keamanan dan stabilitas di Sudan.
Ia menegaskan kembali keyakinannya bahwa Sudan mampu melewati masa sulit ini dan memulihkan kesatuannya.
“Dunia harus berani menyebut hal-hal dengan nama sebenarnya. Setiap dukungan kepada milisi adalah dukungan terhadap kejahatan. Hanya rakyat Sudan yang berhak menentukan nasib mereka sendiri dan membangun masa depan negara yang demokratis,” ujarnya.
