Platform berbagi video YouTube dilaporkan telah menghapus lebih dari 700 video serta menutup akun tiga lembaga hak asasi manusia (HAM) utama Palestina. Langkah itu terungkap dalam laporan media investigatif The Intercept, yang menyebutkan kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah Amerika Serikat membatasi akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Tiga lembaga yang terdampak adalah Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights, dan Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Ketiganya selama ini aktif memublikasikan dokumentasi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina.
Menurut The Intercept, salah satu video yang dihapus adalah film dokumenter yang menyoroti para ibu yang selamat dari serangan Israel di Gaza. Video lain menelusuri dugaan keterlibatan Israel dalam penembakan terhadap jurnalis Palestina-Amerika, Shireen Abu Akleh.
Selain itu, banyak video yang menampilkan penghancuran rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat juga ikut dihapus.
Pada awal Oktober, YouTube menonaktifkan kanal milik ketiga lembaga tersebut, menghapus tidak hanya konten terbaru, tetapi juga seluruh arsip dokumentasi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Tindakan ini dinilai telah menghilangkan salah satu sarana utama lembaga-lembaga HAM Palestina untuk menyampaikan bukti pelanggaran kepada publik internasional.
Masih menurut laporan The Intercept, penghapusan kanal tersebut berhubungan dengan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump terhadap lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sanksi itu diterapkan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Sebagai tanggapan, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat ICC serta organisasi yang dianggap mendukung pengadilan tersebut.
“YouTube memperkuat agenda pemerintahan Trump untuk menghapus bukti pelanggaran HAM dan kejahatan perang,” ujar Katherine Gallagher, penasihat hukum senior di Center for Constitutional Rights, dalam wawancara dengan The Intercept.
YouTube membenarkan bahwa penghapusan akun tersebut merupakan bagian dari kepatuhan terhadap sanksi pemerintah AS. “Google berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan sanksi dan hukum perdagangan yang berlaku,” kata juru bicara YouTube dalam pernyataan tertulis.
Al Mezan Center for Human Rights, yang berbasis di Gaza, melaporkan kanal YouTube mereka ditutup pada 7 Oktober tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Penutupan ini membuat kami kehilangan sarana utama untuk menjangkau masyarakat dan menyampaikan pesan kami,” kata juru bicara lembaga tersebut.
Sementara itu, Al-Haq, yang berbasis di Tepi Barat, menyebut kanalnya dihapus pada 3 Oktober dengan alasan pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube. Lembaga tersebut menilai langkah itu sebagai “kemunduran serius bagi prinsip kebebasan berekspresi dan perjuangan hak asasi manusia.”
Adapun Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), lembaga HAM tertua di Gaza menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, menilai penghapusan kanal tersebut sebagai “upaya untuk melindungi pelaku pelanggaran agar lolos dari akuntabilitas hukum.”
Upaya Menyelamatkan Arsip
Masih berdasarkan laporan The Intercept, ratusan video yang dihapus mencakup dokumenter seperti The Beach, yang menggambarkan anak-anak korban serangan udara Israel di Gaza.
Sebagian video masih dapat diakses melalui Internet Archive dan sejumlah platform lain seperti Facebook serta Vimeo. Namun, ketiga lembaga tersebut mengkhawatirkan kemungkinan tindakan serupa dari platform berbasis di Amerika Serikat lainnya.
Pihak Al-Haq kini tengah mempertimbangkan untuk memindahkan seluruh arsip dokumentasi ke platform digital di luar yurisdiksi perusahaan teknologi AS agar hasil kerja mereka tetap terjaga dan dapat diakses publik.
