Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv, Selasa (04/11/2025).
Kehadirannya untuk menjawab dakwaan kasus korupsi yang telah membelitnya selama bertahun-tahun, demikian dilaporkan media Israel.
Menurut harian Israel Hayom, Netanyahu tiba di gedung pengadilan pada siang hari dan mulai memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim.
Sehari sebelumnya, saluran Channel 12 mengungkap bahwa Netanyahu meminta agar sidang hari Selasa ditutup lebih awal dengan alasan “ada pertemuan politik penting”, tanpa menyebutkan rinciannya.
Sepanjang proses hukum ini, Netanyahu beberapa kali menunda kehadirannya di pengadilan dengan berbagai alasan.
Antara lain karena bepergian ke luar negeri atau karena “sibuk menangani perkembangan operasi militer di Gaza”, yang dalam dua tahun terakhir telah menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Berkas korupsi
Netanyahu menghadapi tiga dakwaan utama yang dikenal sebagai “Berkas 1000”, “Berkas 2000”, dan “Berkas 4000”, masing-masing mencakup tuduhan penyuapan, penyelewengan, serta penyalahgunaan wewenang.
Dalam Berkas 1000, ia dituduh menerima hadiah mewah—termasuk cerutu dan sampanye mahal—dari sejumlah pengusaha sebagai imbalan atas bantuan dan kemudahan dalam urusan bisnis mereka.
Sementara Berkas 2000 menyoroti perundingannya dengan penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, untuk memperoleh pemberitaan positif dengan imbalan menekan oplah surat kabar pesaing.
Adapun Berkas 4000 berkaitan dengan dugaan pemberian keuntungan kepada Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla! sekaligus pejabat di perusahaan telekomunikasi Bezeq, agar situs itu memberikan liputan yang menguntungkan Netanyahu dan keluarganya.
Jika terbukti bersalah, ketiga perkara itu dapat berujung pada hukuman penjara.
Namun Netanyahu terus membantah seluruh tuduhan dan menegaskan dirinya menjadi korban “perburuan politik”.
Selain menghadapi persidangan di dalam negeri, pada 21 November 2024 Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Sidang ini berlangsung di tengah situasi politik yang masih tegang, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 10 Oktober lalu—yang menandai berakhirnya operasi militer besar-besaran Israel selama dua tahun di Gaza.
Menurut data pemerintah setempat, agresi itu telah menewaskan sedikitnya 68.865 warga Palestina dan melukai lebih dari 170.670 orang, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.
